Pembelajaran Tatap Muka Berisiko Saat Pandemi, Sekolah Harus Pastikan Keamanannya

Pembelajaran tatap muka berisiko memicu penularan Covid-19. Namun, sejumlah daerah sudah bersiap menerapkannya. Sekolah diwajibkan melakukan prakondisi untuk memastikan protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik.

HUMAS JABAR

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin (kanan) didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga kanan) meninjau persiapan kegiatan belajar mengajar tatap muka di Kota Sukabumi, Rabu (8/7/2020).

BANDUNG, KOMPAS – Pembelajaran tatap muka masih berisiko memicu penularan Covid-19. Sekolah yang hendak tetap melakukannya wajib memastikan protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah telah memutuskan membuka kembali sekolah-sekolah di zona hijau. Saat ini, terdapat 94 kabupaten/kota yang berada di zona hijau. Namun, tidak semua pemerintah daerah di zona hijau telah memulai pembelajaran tatap muka.

“Pemerintah memberikan kebebasan kepada pimpinan daerah. Tentunya mesti melalui sejumlah tahapan dan prakondisi,” ujar Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020).

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020).

Prakondisi dibutuhkan untuk memastikan kesiapan sekolah menjalankan protokol kesehatan, seperti ketersediaan alat pengukur suhu tubuh, pembersih tangan (hand sanitizer), serta pemakaian masker yang benar. Selain itu, orangtua dan siswa perlu diberi pemahaman untuk disiplin menerapkannya.

Sebab, tanpa protokol kesehatan yang ketat akan berisiko terhadap kondisi kesehatan siswa. “Kita tidak ingin terjadi sesuatu yang fatal. Misalnya, karena tidak paham, anak-anak lalu bertukar masker. Ini kan berbahaya,” ujarnya.

Baca juga: Tunda Buka Sekolah Tatap Muka, Utamakan Keselamatan Anak

Jabar merupakan salah satu provinsi yang bersiap menerapkan pembelajaran tatap muka. Namun, Doni memastikan, saat ini, belum ada kabupaten/kota di provinsi tersebut masuk zona hijau. Sebagian besar masuk zona kuning atau dengan risiko rendah.

Kita tidak ingin terjadi sesuatu yang fatal. Misalnya, karena tidak paham, anak-anak bertukar masker. Ini kan berbahaya

Sementara itu, sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan, sekolah di kecamatan hijau selama tiga bulan dapat menggelar pembelajaran tatap muka. Penerapannya akan dimulai pada tingkat SMA/SMK.

“Kami tidak akan berbasis kabupaten/kota lagi (dalam menentukan pembukaan pembelajaran tatap muka), terlalu luas. Ada 257 kecamatan yang dari dahulu sampai sekarang tidak ada kasus Covid-19,” ujarnya di Kota Bandung, Selasa (28/7/2020).

Akan tetapi, sekolah menyediakan fasilitas dan memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Selain itu, jumlah siswa dalam satu kelas dibatasi. Dengan begitu, kegiatan belajar menggunakan sistem sif.

Kompas/AGUS SUSANTO

Siswa mengikuti gerakan guru untuk bergerak di sela-sela uji coba pembelajaran tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan di SDN Pekayon Jaya VI, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/8/2020).

“Syarat zona hijau yang sama sekali tidak ada kasus dari awal sampai saat ini. Atau, pernah ada kasus positif Covid-19, tetapi setelahnya tidak ada kasus positif selama tiga bulan,” katanya.

Baca juga: Meski Masuk Zona Hijau, Pembukaan Sekolah di Kota Sukabumi Jangan Dipaksakan

Sosialisasi masker

Sementara itu, Doni menyerahkan bantuan 2 juta masker kepada Pemerintah Provinsi Jabar. Ia bersama Kamil juga sempat membagikan masker kepada calon penumpang kereta api di Stasiun Bandung.

Doni mengajak semua pihak menggencarkan sosialisasi penggunaan masker di tempat umum. Tujuannya, meminimalkan potensi penularan Covid-19.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil (kedua kanan) memberikan masker kepada calon penumpang kereta api di Stasiun Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). Warga yang tidak memakai masker di tempat umum akan diberi sanksi, mulai dari peringatan hingga denda.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu menuturkan, berdasarkan survei sejumlah lembaga, 90 persen masyarakat sudah mengetahui pentingnya protokol kesehatan, termasuk memakai masker. Namun, tidak sampai 50 persen yang mematuhinya.

“Penting untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Bila perlu, setiap orang bisa memengaruhi dua orang di sekitarnya setiap hari untuk mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Pemprov Jabar telah menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksinya bervariasi, di antaranya berupa teguran, kerja sosial, penghentian kegiatan, pencabutan izin usaha, dan denda Rp 100.00 – Rp 500.000.

Baca juga: Jabar Denda Pelanggar

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Pengunjung duduk berdekatan di salah satu kafe di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (27/7/2020). Pada masa adaptasi kebiasaan baru, penerapan protokol kesehatan di Bandung mulai longgar, di antaranya dengan tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker di tempat umum.

Penerapan sanksi itu diatur dalam Peraturan Gubernur Jabar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19.

Kamil berharap sanksi administratif dapat meningkatkan kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan. “Sanksi denda ini menjadi opsi terakhir. Namun, kami sudah izinkan untuk dilaksanakan di daerah,” ujarnya.