Antisipasi Karhutla, Posko Pemadaman Darat Diperkuat di Kaltim
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan memperkuat posko pemadaman darat.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan memperkuat posko pemadaman darat. Tahun ini, anggaran yang disiapkan untuk kebakaran hutan dan lahan Rp 266,7 miliar.
Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Dodi Farid mengatakan, pengawasan dan pendekatan kepada masyarakat dilakukan di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. BPBD Kaltim juga bekerja sama dengan kesatuan pengelola hutan (KPH) dan masyarakat untuk memperketat pengawasan di seluruh posko.
Pemprov Kaltim sudah merekrut 2.548 orang yang dilatih dan disiapkan untuk penanganan jika terjadi karhutla. Personel itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni Manggala Agni 105 orang, Brigade Karhutla KPH 354 orang, unit manajemen 720 orang, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) 1.339 orang.
”Kami masih melakukan koordinasi dan seluruh peralatan pemadaman disiagakan di seluruh posko,” kata Dodi dihubungi dari Balikpapan, Rabu (5/8/2020).
Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Mulyono Leo Nardo mengatakan, puncak musim kemarau di Kaltim diperkirakan terjadi pada akhir Agustus-Oktober. Musim kemarau kali ini diperkirakan normal dan agak basah di wilayah Kaltim.
”Dalam lima hari ke depan hujan diprediksi masih terjadi di sejumlah wilayah di Kaltim. Kami sudah melakukan koordinasi untuk mewaspadai daerah yang rawan terjadi karhutla saat puncak musim kemarau nanti, yakni di Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara,” kata Mulyono.
Dalam lima hari ke depan, hujan diprediksi masih terjadi di sejumlah wilayah di Kaltim.
Berdasarkan rekapitulasi luas karhutla yang ditampilkan pada sipongi.menlhk.go.id, hingga Rabu (8/5/2020) sudah ada 3.375 hektar lahan dan hutan terbakar di Kaltim. Angka itu paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan.
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelinjau Shahar Al Haqq mengatakan, di wilayah kerjanya di Kutai Timur, sebagian besar angka itu berasal dari pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat. Ia mengatakan, saat ini sudah berkoordinasi dengan kepala desa dan MPA di Kutai Timur untuk melakukan pemantauan kepada masyarakat yang mulai membuka lahan dengan cara membakar.
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
Pembakaran itu tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, atau iklim kering. ”Itu nanti diawasi dan dinilai, kira-kira memungkinkan atau tidak lahan itu dibakar. Pembakaran juga tidak sekaligus 2 hektar, tetapi bertahap. Itu diawasi semua untuk menghindari kebakaran lahan yang meluas,” kata Shahar.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kaltim M Syafranuddin mengatakan, Pemprov Kaltim sudah menyiapkan anggaran tahun 2020 untuk penanganan karhutla Rp 266,7 miliar. Sekitar 52 persen dari anggaran itu dialokasikan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
”Sisanya untuk kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat Rp 18 miliar, untuk perlindungan dan pengamanan hutan Rp 26 miliar, rehabilitasi hutan dan lahan Rp 59,7 miliar, dan pengembangan pembenihan Rp 8 miliar,” katanya.