Menjaga Partisipasi Pemilih, Tantangan Pilkada di Tengah Pandemi

KOMISI PEMILIHAN UMUM SINTANG

Petugas pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tidak hanya menghadapi tantangan di tengah Covid-19, tetapi juga menerjang banjir untuk melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, Sabtu (18/7/2020).

PONTIANAK, KOMPAS — Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 tidaklah mudah, termasuk di tujuh kabupaten di Kalimantan Barat. Menjaga partisipasi pemilih agar tetap tinggi menjadi tantangan dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Ada tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 di Kalimantan Barat. Tujuh kabupaten itu adalah Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang, Sambas, dan Ketapang.

”Unsur yang menentukan kesuksesan pilkada adalah partisipasi seluruh elemen masyarakat. Partisipasi itu salah satunya memberikan hak suara,” ujar Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam diskusi Membangun Etika Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2020 di Era Adaptasi Kebiasaan Baru, Selasa (28/7/2020).

Tantangan Pilkada 2020 ini yakni di tengah pandemi masyarakat tetap harus bisa menggunakan hak pilihnya. Selain itu, bagaimana agar masyarakat tidak takut datang mencoblos di tengah pandemi.

”Petugas penyelenggara akan dilengkapi alat pelindung diri. Jadi, masyarakat jangan takut datang memilih. Protokol dilaksanakan. Masyarakat juga harus datang ke TPS menggunakan masker,” kata Norsan.

Baca juga: Saat Kas Daerah Minus Diseret Biaya Pilkada

KOMISI PEMILIHAN UMUM SINTANG

Petugas pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tidak hanya menghadapi tantangan di tengah Covid-19, tetapi juga menerjang banjir untuk melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, Sabtu (18/7/2020).

Selain berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih, masyarakat juga diharapkan berpartisipasi menjaga situasi selama tahapan pilkada. Segenap elemen masyarakat hendaknya mengantisipasi hoaks yang dapat mengganggu keamanan.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Brigadir Jenderal (Pol) Imam Sugianto menuturkan, pilkada di masa pandemi terus dibayangi ancaman penularan Covid-19. Tantangan pelaksanaan pilkada kali ini tidaklah mudah. Perlu kedisiplinan dan komitmen semua pihak agar secara teknis pelaksanaan pilkada sukses.

”Pilkada harus dipastikan tidak menjadi kluster baru. Maka, pemetaan Covid-19 di daerah yang pilkada perlu. Jika tidak diantisipasi, bisa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Pilkada harus dipastikan tidak menjadi kluster baru. Maka, pemetaan Covid-19 di daerah yang pilkada perlu.

Partisipasi menjadi tatangan serius di tengah pandemi. Penyelenggara pemilu harus memastikan keselamatan pemilih saat pencoblosan. Bahkan, perlu terobosan untuk menjaga partisipasi pemilih.

Potensi masalah lain yang bisa muncul adalah politik uang di tengah pandemi. Bisa jadi masalah ekonomi yang dialami masyarakat di tengah pandemi menjadi alasan pihak tertentu melakukan politik uang.

Baca juga: Muncul Kluster Pemerintahan di Kaltim, Penerapan Protokol Kesehatan Perlu Dievaluasi

APRIANDA WANDIKA UNTUK KOMPAS

Petugas pemutakhiran data pemilih di Desa Tuguk, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mengarungi banjir untuk tes cepat Covid-19 dan bimbingan teknis.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalbar Ramdan menuturkan, untuk menjaga partisipasi pemilih di tengah pandemi perlu kerja keras dari semua pihak, tidak hanya KPU. ”KPU memang sebagai penyelenggara secara teknis. Namun, berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan menjadi atensi secara bersama,” ujarnya.

Pemangku kepentingan juga ikut menggiatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Hal itu tidaklah mudah karena harus bekerja di tengah pandemi Covid-19. Pemanfaatan tekonologi terus dilakukan, misalnya sosialisasi secara daring.

Namun, di daerah-daerah yang tidak terjangkau akses internet, sosialisasi tetap dengan cara konvensional, misalnya membagikan selebaran, pamflet, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tetap dengan protokol kesehatan.

Baca juga: Banjir dan Baskom demi Demokrasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat berkunjung ke Pontianak, Minggu (19/7/2020), menuturkan, pilkada hendaknya menjadi momentum menekan kasus Covid-19. Bakal calon pasangan kepala daerah hendaknya adu ide dan gagasan dalam penanganan Covid-19.

Dengan demikian, diharapkan pilkada melahirkan gerakan masif menekan Covid-19. Momentum pilkada bukan menjadi media penularan, tetapi hendaknya gelombang memobilisasi masyarakat menjadi agen perlawanan terhadap Covid-19.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada dan Gugus Tugas Covid-19 di Pontianak, Kalimantan Barat, 19 Juli 2020 sore.

Terkait partisipasi pemilih, berdasarkan catatan Kompas, tingkat partisipasi pemilih di Sambas beberapa kali pemilu termasuk rendah di Kalbar. Sebagai contoh, pada Pemilu Bupati 2015 partisipasi pemilih di Sambas hanya 59,50 persen.

Kemudian, pada Pemilihan Presiden 2019, partisipasi pemilih di Sambas hanya 72,50 persen. Tingkat partisipsi pemilih di Sambas pada Pilpres 2019 berada pada urutan kedua terendah se-Kalbar setelah Kota Singkawang.

Sementara itu, kasus Covid-19 aktif di Kalbar sempat tidak ditemukan beberapa waktu lalu. Namun, pada Selasa (28/7/2020), terdapat 22 kasus Covid-19 aktif di Kalbar. Sebanyak 16 kasus di antaranya merupakan kluster baru pekerja bangunan di Kabupaten Kubu Raya. Mereka berasal dari Jawa Tengah.