Sebanyak 5.161 petugas pemutakhiran data pemilih di Surabaya, Jawa Timur, menerapkan protokol kesehatan selama penugasan pencocokan dan penelitian kurun 15 Juli-13 Agustus 2020.
Oleh
AMBROSIUS HARTO
·2 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan memberikan sambutan dalam peresmian Gerakan Klik Serentak (GKS) yang dilaksanakan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, (15/7/2020). GKS menjadi penanda dimulainya fase pencocokan dan penelitian tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pilkada serentak 2020. Melalui GKS, KPU mengajak masyarakat mengunjungi laman situs www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai pemilih pada pilkada serentak mendatang.
SURABAYA, KOMPAS — Sebanyak 5.161 petugas pemutakhiran data pemilih di Surabaya, Jawa Timur, menerapkan protokol kesehatan selama penugasan pencocokan dan penelitian atau coklit kurun 15 Juli-13 Agustus 2020.
Penerapan protokol kesehatan yakni setiap petugas bermasker, bersarung tangan, dan berpelindung wajah untuk menekan potensi penularan wabah Covid-19 (Coronavirus disease 2019) akibat virus korona jenis baru (SARS-CoV-2). Saat coklit dengan mendatangi kediaman warga, petugas juga menerapkan jaga jarak fisik dan menghindari bersentuhan.
Menurut anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Surabaya, Hidayat, Selasa (21/7/2020), coklit dengan penerapan protokol kesehatan diawasi oleh jajaran Bawaslu melalui panitia pengawas tingkat kecamatan dan kelurahan bahkan pengurus rukun warga dan rukun tetangga.
”Pengawasan diperlukan agar proses coklit berlangsung dengan aman dari sisi kesehatan dan benar dari sisi pelaksanaan tahapan pemilihan Wali Kota Surabaya,” kata Hidayat.
Hidayat menekankan, warga yang sudah 17 tahun atau sudah menikah berhak menggunakan hak pilih saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Juga harus dipastikan bahwa ada kalangan yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, yakni anggota TNI, Polri, telah meninggal, pindah domisili dan status domisili KTP Surabaya, dan sedang dalam masa pencabutan hak politik oleh putusan pengadilan.
Kompas/Wawan H Prabowo
Tamu undangan mengabadikan jalannya kegiatan peresmian Gerakan Klik Serentak (GKS) yang dilaksanakan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, (15/7/2020). GKS menjadi penanda dimulainya fase pencocokan dan penelitian tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pilkada serentak 2020. Melalui GKS, KPU mengajak masyarakat mengunjungi laman situs www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai pemilih pada pilkada serentak mendatang.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Surabaya, Naafilah Astri, mengatakan, jumlah PPDP yang 5.161 orang setara dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS untuk kontestasi nanti.
Pengawasan diperlukan agar proses coklit berlangsung dengan aman dari sisi kesehatan dan benar dari sisi pelaksanaan tahapan pemilihan Wali Kota Surabaya.
”Sebelum bertugas, seluruh PPDP telah menjalani tes cepat dan yang reaktif tidak diperkenankan bertugas,” ujar Naafilah.
Pelindung diri
Selama bertugas, PPDP mengenakan pelindung diri dan memperhatikan jaga jarak. Mereka juga membawa dan memakai cairan pensanitasi tangan, rutin cuci tangan dengan sabun, serta diawasi dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keseharian.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwiyono, yang dihubungi secara terpisah, mengatakan, keluarganya telah didatangi PPDP untuk coklit.
”Dalam proses, petugas menerapkan protokol kesehatan dan diawasi oleh unsur KPU dan Bawaslu,” ujar Adi, yang juga Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surabaya.
HUMAS PEMKOT SURABAYA
Pedagang di Pasar Keputran Utara, Surabaya, mengikuti tes usap yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/7/2020)
Epidemiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Windhu Purnomo, menyarankan, pengawasan ketat dalam penerapan protokol kesehatan baik oleh petugas pemilu dan warga.
”Bisa juga didata bagaimana pemilih yang didatangi itu menerapkan protokol kesehatan,” ujar Windhu.
Dengan begitu, ada dua pekerjaan yang bisa diselesaikan, yakni dalam konteks pengawasan penerapan protokol kesehatan dan terlaksananya coklit untuk kepentingan kontestasi.
Data tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan oleh pemilih akan sangat berguna bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya dan Jatim. Satuan dimaksud dapat menggunakan data tadi untuk merumuskan dan membuat kebijakan kuratif yang bertujuan penanganan wabah secara komprehensif.
