PDI Perjuangan Usung Istri Bupati Sleman di Pilkada 2020

PDI Perjuangan mengeluarkan surat rekomendasi bagi Kustini, istri Bupati Sleman Sri Purnomo, untuk maju sebagai calon bupati Sleman dalam Pilkada 2020. Pengamat mengkhawatirkan munculnya dinasti politik.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Warga melintasi mural Komisi Pemilihan Umum yang mengajak peran masyarakat untuk tidak golput dan melawan politik uang dalam pemilu di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Senin (13/7/2020). Hingga akhir pekan lalu terdapat lebih dari 100 pemerintah daerah dengan realisasi anggaran pilkada masih di bawah 50 persen anggaran yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

SLEMAN, KOMPAS — PDI Perjuangan mengeluarkan surat rekomendasi bagi Kustini Sri Purnomo, istri Bupati Sleman Sri Purnomo, untuk maju sebagai calon Bupati Sleman dalam pilkada 2020. Pengamat politik mengkhawatirkan kondisi tersebut memicu munculnya dinasti politik di daerah tersebut.

Isi surat rekomendasi yang turut memuat nama Kustini diumumkan DPP PDI-P, Jumat (17/7/2020). Kustini adalah istri Bupati Sleman saat ini, Sri Purnomo. Sri telah menjabat sebagai Bupati Sleman selama dua periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2021. Sebelumnya, Sri menjabat Wakil Bupati Sleman periode 2005-2010. Kustini bakal didampingi Danang Maharsa, anggota DPRD Sleman dari Fraksi PDI-P periode 2019-2024.

Sekretaris DPD PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta Totok Hedi Santosa menyatakan, Kustini-Danang telah melalui banyak pertimbangan. ”Perjalanannya panjang. Tidak serta-merta mendapatkan rekomendasi. Antara lain, ya, survei kemungkinan (keterpilihan) pasangan tersebut dan lain sebagainya,” kata Totok, saat dihubungi, Jumat sore.

Baca juga: Mendesain Ulang Pilkada di Era Normal Baru

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menetapkan 48 pasangan calon untuk 1 pasangan calon provinsi dan 47 pasangan calon kabupaten/kota di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Hadir dalam acara tersebut, petinggi partai antara lain Olly Dondokambey, Puan Maharani, Muhammad Prananda Prabowo, Hasto Kristiyanto, Bambang Wuryanto dan Sukur H Nababan.

Totok mengungkapkan, langkah yang selanjutnya bakal ditempuh Kustini, yaitu menjalani pendidikan melalui sekolah partai khusus yang dilakukan oleh DPP PDIP. Pihaknya juga membuka peluang masuknya koalisi dari partai politik lainnya. Namun, hingga saat ini, belum ada pembicaraan khusus terkait adanya koalisi khusus.

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Pemda Segera Cairkan Sisa Anggaran Pilkada

Kustini menyatakan hal serupa. Dia sangat terbuka terhadap koalisi yang dapat mendukung pemenangannya. Selanjutnya, ia juga akan menjalin silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat guna memperoleh dukungan.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Bupati Sleman Sri Purnomo memberikan tanggapan mengenai kasus pencabulan yang dilakukan oknum guru di Sleman saat ditemui di Kompleks Kantor Bupati Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (7/1/2020).

Wawan Mas’udi, pengajar ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada, menyampaikan, majunya Kustini memunculkan peluang terbentuknya dinasti politik di Sleman. Pihaknya menilai, kemunculan dinasti politik masih menjadi persoalan dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

”Memang ada kecenderungan keluarga-keluarga politik semakin memperkuat upaya mereka untuk bertahan di dalam lingkaran kekuasaan dengan cara apapun. Ini fenomena nasional,” kata Wawan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga melintasi mural Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengajak peran serta masyarakat dalam pemilu di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (5/6/2020). KPU berharap pembahasan tambahan anggaran untuk Pilkada serentak 2020 dengan standar protokol normal baru Covid-19 bisa tuntas sebelum dimulainya tahapan Pilkada pada 15 Juni 2020.

Baca juga: Protokol Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Segera Diundangkan

Wawan menyatakan, dinasti politik didukung dengan adanya proses kaderisasi oleh partai politik yang relatif tertutup. Masyarakat seolah hanya diberikan pilihan-pilihan yang sudah ditentukan partai politik, tanpa tahu pertimbangannya.

Selanjutnya, Wawan mengatakan, keberdaaan dinasti politik mampu menggerus kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Publik akan menjadi skeptis dengan proses politik yang dijalani secara tertutup. Imbasnya, partisipasi dalam pemilihan umum akan turun.

”Ini (dinasti politik) bisa melahirkan skeptisisme publik. Kalau itu terus terjadi, bisa menghasilkan erosi yang lebih jauh lagi bagi sistem demokrasi sendiri,” kata Wawan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Pengendara melintasi mural Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengampanyekan anti golput dalam pemilu di Jalan KH Hasyim Ashari, Tangerang, Banten, Minggu (7/6/2020). Sejumlah kalangan menilai puluhan juta suara pemilih berpotensi akan hangus apabila Rancangan Undang-Undang Pemilu disahkan terkait aturan ambang batas parlemen.

Menanggapi itu, Kustini menjawab, ia telah melalui proses politik yang demokratis. Ia berpendapat, dalam sistem demokrasi, siapa saja berhak untuk memilih dan dipilih. Begitu dicalonkan, ia juga tidak langsung memperoleh jabatan sebagai kepala daerah.

”Dinasti itu kalau kerajaan. Ini, kan, demokrasi. Demokrasi itu siapa pun berhak untuk maju, berhak untuk memilih dan dipilih. Begitu juga berhak untuk maju dan diajukan,” kata Kustini.