Mobilitas Warga Picu Lonjakan Kasus di Pantura Jabar

Mobilitas warga memicu lonjakan kasus positif Covid-19 di pantai utara Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Warga yang hendak bepergian pun diminta melapor ke pemerintah setempat. Apalagi, pos pengecekan sudah dihentikan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas memeriksa pengendara yang mengarah ke Jakarta di jalur pantai utara, tepatnya di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020) sore.

CIREBON, KOMPAS — Mobilitas warga memicu lonjakan kasus positif Covid-19 di pantai utara Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Warga yang hendak bepergian pun diminta melapor ke pemerintah setempat. Apalagi, pos pengecekan kendaraan di perbatasan tidak lagi beroperasi.

Hingga Sabtu (4/7/2020), 27 kasus positif Covid-19 tercatat di Kota Cirebon, dua di antaranya meninggal. Sembilan kasus dilaporkan dalam dua hari terakhir. Sebanyak 14 kasus tersebar di Kecamatan Kejaksan, pusat pemerintahan dan perdagangan di kota seluas 37 kilometer persegi itu.

Hampir seluruh kasus berawal dari pelaku perjalanan yang datang dari daerah episentrum Covid-19, seperti Jakarta dan Surabaya. Kluster Pamitran di Kejaksan, misalnya, setelah dari Jakarta, seorang warga menularkan Covid-19 kepada enam anggota keluarganya. Mereka kini menjalani perawatan di rumah sakit.

Baca juga: Kasus Positif Melonjak, Wali Kota Cirebon Siap Terapkan PSBB Lagi

Begitupun dengan empat pasien positif Covid-19 dari kluster Samadikun, Kejaksan. Mereka diketahui pulang dari Madura, Jawa Timur. Adapun kluster Sunyaragi merupakan pelaku perjalanan dari Bekasi, Jabar, dan Surabaya, Jatim.

”Selama ini kami berhasil (mengendalikan kasus Covid-19). Tetapi, kelonggaran keluar masuk orang membuat kami kesulitan. Mereka pakai mobil pribadi sehingga sulit terdeteksi,” ujar Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis.

Pihaknya tidak melarang warga bepergian. Namun, warga diharapkan meningkatkan kewaspadaan menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan mengenakan masker. Warga juga diminta membuat surat pernyataan kepada RT/RW jika hendak bepergian atau datang dari luar kota, terutama wilayah episentrum Covid-19.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pemudik antre dipindai suhu tubuhnya di Gerbang Tol Palimanan di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/5/2020). Razia pemudik yang digelar acak, pemudik diharuskan menunjukkan surat-surat dan dipindai suhu tubuhnya.

”Kami akan menerapkan ketentuan itu sehingga kalau warga kembali, kami bisa cek kondisinya dengan rapid test (tes uji cepat) dan tes swab (usap tenggorokan). Kami segera rapatkan regulasinya. Bahaya Covid-19 belum selesai,” ungkap Azis.

Imbauan agar pelaku perjalanan melapor kepada pemerintah setempat sebenarnya sudah ada sejak Mei ketika pembatasan sosial berskala besar diterapkan. Bahkan, pos pemeriksaan terhadap pemudik atau pelaku perjalanan didirikan di perbatasan Kota Cirebon. Petugas juga mencatat jumlah kendaraan yang melintas.

Namun, sejak akhir Mei, pos dibubarkan. ”Sejak tidak ada pos, tidak ada pendataan lagi. Pendataan lalu lintas biasanya setahun sekali saat masa angkutan Lebaran. Tahun ini berbarengan dengan pos Covid-19,” ujar Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan.

Baca juga : Kasus Positif Melonjak di Cirebon, Karantina Rumah Disiapkan

Meski beberapa ruas jalan protokol, seperti Jalan Siliwangi dan Cipto Mangunkusumo, tidak lagi macet, kepadatan masih tampak di Jalan Karanggetas dan Jalan Pekiringan saat sore hari. Kendaraan warga parkir di bahu jalan di salah satu pusat perdagangan tersebut.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cirebon Sutisna mengatakan, pendirian pos pengecekan di perbatasan harus berkoordinasi dengan daerah tetangga, seperti Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Pos pemeriksaan di kedua daerah itu juga tak lagi beroperasi.

Pihaknya kini menerapkan pembatasan sosial berskala kelurahan atau mikro bagi daerah yang ditemukan kasus positif. Pihaknya tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi, seperti penutupan toko. Setiap orang yang akan masuk di kelurahan akan dicatat, termasuk riwayat perjalanannya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke kendaraan pemudik di pos pemeriksaan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020).

”Kami juga sedang menyiapkan keputusan wali kota terkait isolasi rumah,” ucapnya. Artinya, tempat tinggal kasus positif akan diisolasi. Selain disemprot cairan disinfektan, rumah tersebut juga tidak boleh dikunjungi. Tes uji cepat akan dilakukan di daerah penyebaran Covid-19, seperti Samadikun, Pamitran, dan Setrayasa. Targetnya, 200 orang setiap daerah.

Dalam isolasi rumah, kasus positif juga bakal mendapatkan bantuan Rp 100.000 per orang per hari. Tujuannya, agar warga yang positif Covid-19 masih punya penghasilan meskipun tidak boleh beraktivitas.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto menambahkan, kejujuran pelaku perjalanan akan memudahkan surveilans melacak riwayat kontaknya. ”Kasus di Samadikun, misalnya. Mereka baru mengaku bepergian ke Madura empat hari setelah terkonfirmasi positif. Ini hambatan kami,” ujarnya.

Baca juga: Desa Tolak Kendur Hadapi Korona

Edy mengatakan, pihaknya terus melakukan pelacakan dan tes sampai akhir tahun, hingga tidak ada temuan kasus. Pihaknya menyiapkan 5.000 tes usap tenggorokan atau sekitar 1,48 persen dari sekitar 340.000 penduduk Cirebon. Salah satu sasarannya adalah pelaku perjalanan. Hingga kini, lebih dari 1.300 warga telah menjalani tes usap.

Bobby Sandy Gautama, Ketua RW 008 Simaja Selatan Kelurahan Drajat, mengatakan, warga menganggap kondisi sudah normal seiring sosialisasi pemerintah terkait new normal. ”Pernah sehari kami membongkar pos Covid-19, warga kayak bebas keluar masuk kampung tanpa masker. Kami pun membuat pos lagi,” ujarnya.

Dua pos itu berdiri tepat di akses keluar masuk RW 008 Simaja Selatan. Warga yang tidak mengenakan masker dilarang masuk. Tempat cuci tangan disediakan. Setiap pelaku perjalanan didata. ”Operasional posko ditanggung warga, bukan pemerintah,” katanya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga melintasi posko Covid-19 di RW 008 Simaja Selatan, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/6/2020). Posko itu didirikan untuk mengajak warga mengenakan masker hingga mendata setiap pendatang dari luar kota demi mencegah penyebaran Covid-19.

Mobilitas warga juga memicu kenaikan kasus positif Covid-19 di Indramayu seiring pelonggaran PSBB. Hampir seluruh kasus positif yang mencapai 36 orang berawal dari pelaku perjalanan. ”Bahkan, 11 orang adalah warga dengan kartu tanda penduduk Jakarta tetapi pulang ke Indramayu,” kata Pelaksana Tugas Bupati Indramayu Taufik Hidayat.

Pihakya pun memperluas tes hingga ke pelaku perjalanan. Hingga kini, 2.974 warga Indramayu telah menjalani tes usap. Untuk mendata warga yang bepergian, pihaknya bersama TNI dan Polri akan mendirikan 84 kampung tangguh.

Sejumlah posko didirikan di kampung tangguh untuk memastikan warga menjalankan protokol kesehatan. Ruang isolasi pun disiapkan. ”Siapa pun yang melihat ada orang yang datang harus melapor kepada pemerintah setempat. Kampung tangguh ini meningkatkan kesadaran warga terkait Covid-19,” kata Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indramayu Deden Bonni Koswara.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga mengunjungi Puskesmas Pondoh di Desa Pondoh, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/6/2020). Puskesmas tersebut menerapkan protokol kesehatan, seperti menyiapkan tempat cuci tangan, menjaga jarak tempat duduk pasien, dan mewajibkan pasien mengenakan masker.