Rencana Pembubaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Tegal Dikaji Ulang

Pemerintah Kota Tegal akan mempertimbangkan ulang rencana pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayahnya. Rencana pembubaran ini belum dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Wartawan sedang mengambil video dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tegal,  Rabu (10/6/2020) malam, di Pendopo Balai Kota Tegal, Jawa Tengah. Kota Tegal kembali mengumumkan penambahan kasus positif di wilayahnya pada masa normal baru.

TEGAL, KOMPAS — Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah, mempertimbangkan ulang rencana pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat. Sedianya, gugus tugas akan dibubarkan pada Selasa (30/6/2020) dengan alasan memaksimalkan kinerja birokrat dan menggerakkan kembali perekonomian yang sempat terhambat selama pandemi.

Rencana pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tegal masih akan dimatangkan. Bahkan, Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi mengungkapkan kemungkinan rencana itu dibatalkan.

”(Rencana) itu masih akan dibahas lebih lanjut. Sepertinya, masih bisa dibatalkan juga, nanti kami rapatkan lebih lanjut dulu,” kata Jumadi saat ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, Senin (29/6/2020).

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi.

Jumadi mengatakan, rencana pembubaran gugus tugas didasari keinginan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono untuk kembali menggerakkan perekonomian warga yang terhambat akibat kebijakan pengendalian Covid-19, seperti isolasi wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Selama ini, anggota percepatan penanganan gugus tugas Covid-19 Kota Tegal merupakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh karena fokus terhadap penanganan Covid-19, tugas mereka di instansinya terhambat.

Setelah gugus tugas dibubarkan, para pemimpin daerah serta pimpinan OPD diharapkan kembali berkonsentrasi kepada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan begitu, pelayanan birokrasi bisa kembali optimal dan perekonomian bisa dipulihkan.

Baca juga : Kota Tegal Kembali Catatkan Kasus Positif di Masa Normal Baru

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Warga sedang melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jateng, Senin (30/3/2020). Jalan tersebut merupakan perbatasan antara jalan protokol dan jalan nasional.

”Kalau mereka fokus pada Covid-19 terus, pembangunan tidak bergerak dan ekonomi tidak bergerak. Ini akan lebih berbahaya,” ujar Jumadi.

Alasan lain yang melandasi pembubaran gugus tugas, menurut Jumadi, adalah menurunnya jumlah kasus Covid-19 di Kota Tegal. Hingga Senin malam, misalnya, Kota Tegal hanya tinggal merawat satu pasien positif Covid-19 dan menangani lima orang dalam pemantauan (ODP). Adapun jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) dari Kota Tegal sudah tidak ada.

Agar penanganan Covid-19 bisa tetap berjalan, peran gugus tugas akan digantikan dengan sukarelawan. Tim sukarelawan terdiri dari anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat. Pelibatan masyarakat dilakukan untuk menyadarkan bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab mengendalikan penyebaran Covid-19.

Baca juga : Protokol Kesehatan di Pantai Alam Indah Tegal

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Tegal sedang mengadakan rapat di halaman pendopo Ki Gede Sebayu Balai Kota Tegal, Selasa (7/4/2020). Rapat tersebut dilakukan di bawah sinar matahari untuk meningkatkan imunitas. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan pemberlakuan PSBB kepada Menteri Kesehatan.

Terkait pembubaran gugus tugas, Pemerintah Kota Tegal mengaku belum berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah pusat. Padahal, menurut Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, pembubaran gugus tugas tingkat kabupaten/kota harus seizin pemerintah di atasnya. Sebab, gugus tugas di daerah dibentuk atas instruksi pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Tegal mengaku belum berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah pusat.

Hajatan

Tidak hanya Kota Tegal, Kota Pekalongan juga mulai melangkah ke aktivitas normal baru guna menggerakkan perekonomian masyarakat. Salah satu bentuknya dengan mengizinkan kembali masyarakat menggelar hajatan. Kendati demikian, protokol kesehatan ketat harus benar-benar ditaati.

”Kami sudah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 443.1/041 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hajatan pada Tatanan Normal Baru Covid-19 di Kota Pekalongan. Seluruh masyarakat yang ingin menyelenggarakan hajatan harus memenuhi ketentuan dalam surat edaran tersebut,” ucap Wali Kota Pekalongan M Saelany Machfudz.

Baca juga : Kota Tegal Targetkan Kembali Nol Pasien dalam 10 Hari

Kompas/Priyombodo

Pasangan Rizki dan Mutiara mengenakan masker saat mengikuti prosesi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2020). Di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), banyak pasangan yang akhirnya melaksanakan prosesi pernikahan secara sederhana di kantor KUA. Sementara untuk acara resepsi pernikahan, banyak yang menunda bahkan membatalkannya karena adanya larangan mengumpulkan massa guna mencegah penyebaran virus korona tipe baru.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, penyelenggara hajatan harus menyiagakan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di area hajatan, menyediakan tempat cuci tangan, cairan pembersih tangan, dan alat pengukur suhu tubuh. Pintu masuk tempat hajatan juga harus disesuaikan untuk mempermudah pengecekan suhu tubuh.

Menurut Saelany, peserta hajatan juga tidak boleh lebih dari 30 orang dan semuanya harus bersuhu tubuh kurang dari 37,5 derajat celsius. Sementara itu, tamu dari luar daerah Kota Pekalongan diwajibkan menunjukkan surat keterangan sehat.

Peserta hajatan juga tidak boleh lebih dari 30 orang dan semuanya harus bersuhu tubuh kurang dari 37,5 derajat celsius.

”Saya berpesan agar para camat dan lurah selalu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hajatan di wilayahnya. Setelah itu, mereka juga harus melaporkan hasil evaluasinya kepada gugus tugas tingkat kota,” katanya.

Hingga Senin malam, masih ada tiga  pasien positif Covid-19 yang dirawat dan diisolasi mandiri. Sementara itu, terdapat dua ODP dan sudah tidak ada PDP.

Baca juga : Rencana Pembubaran Gugus Tugas Covid-19 Kota Tegal Dinilai Tergesa-gesa

DOK DISKOMINFO KOTA PEKALONGAN

Wali Kota Pekalongan H M Saelany Machfudz (berpeci ) meninjau pelaksanaan tes cepat di Pasar Grogolan, Kota Pekalongan, Jateng, Jumat (22/5/2020). Dalam tes cepat di pasar tersebut, dua pedagang dinyatakan reaktif.