Program ”Food Estate” Kian Dekat, Menteri PUPR Kunjungi Kalteng
Proyek strategis ”food estate” untuk memenuhi kebutuhan pangan selama masa pandemi Covid-19 kian dekat di Kalimantan Tengah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi Kalteng untuk memastikan persiapannya.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·4 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Proyek strategis food estate yang diklaim pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan selama masa pandemi Covid-19 kian dekat di Kalimantan Tengah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sabtu (13/6/2020), mengunjungi beberapa desa di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas untuk melihat langsung kondisi tanah gambut.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dua kali mengunjungi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang disiapkan sebagai lumbung pangan nasional selama menghadapi pandemi Covid-19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun meninjau lokasi yang sama dengan kunjungan Mentan di Kalteng.
Beberapa desa yang dikunjungi, antara lain, Desa Belanti Siam di Kabupaten Pulang Pisau dan Desa Dadahup di Kabupaten Kapuas. Begitu tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangkaraya, ia langsung menggunakan helikopter pergi ke lokasi, ditemani Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan beberapa pejabat daerah lainnya.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PROVINSI KALTENG
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disambut Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya, Kalteng, Jumat (13/6/2020).
”Menangani gambut, kan, perlakuannya beda, tetapi di lokasi juga ada tanah yang bukan gambut. Makanya harus ke lokasi sehingga bisa melihat langsung infrastruktur apa yang harus disiapkan,” kata Basuki.
Basuki mengungkapkan, di Kalteng, lahan yang sudah disiapkan mencapai 164.598 hektar atau lebih dari dua kali luas DKI Jakarta. Rinciannya, 85.456 hektar merupakan lahan intensifikasi atau lahan yang sudah digunakan dan 79.142 hektar merupakan lahan perluasan baru yang saat ini masih berupa rawa ataupun hutan sekunder.
Sebagian besar lahan itu berada di lahan eks proyek lahan gambut sejuta hektar tahun 1995.
Basuki mengakui, sebagian besar lahan itu berada di lahan eks proyek lahan gambut (PLG) sejuta hektar tahun 1995. Ia mengatakan, untuk tidak mengulang kesalahan masa lalu, pihaknya perlu memahami betul karakter tanah sehingga bisa optimal mengelola lahan tersebut.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng Shalahuddin menjelaskan, pihaknya menyiapkan infrastruktur pertanian agar pengelolaan lebih optimal. Beberapa yang harus disiapkan, antara lain, sistem tata kelola air melalui saluran irigasi atau yang dikenal sebagai kanal.
Saluran irigasi, lanjut Shalahuddin, sudah dibuat karena sebagian besar lahan merupakan lahan yang sudah digunakan atau bahkan dibuat dengan bentuk sawah oleh masyarakat. ”Makanya butuh ditinjau lagi karena ada lahan yang juga akan dibuka apakah sudah ada salurannya atau belum,” ujarnya.
Shalahuddin menambahkan, seusai meninjau lokasi, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk penanganan proyek itu selanjutnya. ”Nanti teknisnya akan dirapatkan kembali sehingga (proyek) ini bisa berjalan maksimal ke depan. Ini, kan, baru dilihat persiapan kami (Pemerintah Provinsi Kalteng) dulu bagaimana,” kata Shalahuddin.
Awalnya, luas lahan yang disiapkan untuk program food estate atau pencadangan pangan itu mencapai 663.287 hektar. Rinciannya, 300.000 hektar untuk padi organik di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Kota Palangkaraya, lalu 273.387 hektar untuk tebu di Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur.
Selain itu, 40.000 hektar untuk singkong di Kabupaten Seruyan, 20.000 hektar untuk cokelat di Barito Selatan dan Barito Utara, serta 20.000 hektar untuk menanam bambu di Kabupaten Seruyan, juga 10.000 hektar untuk peternakan sapi.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PROVINSI KALTENG
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melihat peta lokasi pembangunan proyek food estate di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (13/6/2020). Ia mengujungi lokasi yang disiapkan pemerintah daerah untuk proyek food estate.
Sugianto Sabran mengungkapkan, meskipun lahan yang diminta jauh lebih luas dari yang tersedia saat ini, pihaknya optimistis program itu tetap berjalan sesuai rencana. Padi tidak menjadi satu-satunya komoditas yang dikembangkan. Banyak komoditas lainnya, juga peternakan, yang akan disiapkan untuk menjadi lumbung pangan dengan pertanian modern.
”Ini, kan, bukti keseriusan kami dan kepedulian pemerintah pusat, kami harus optimistis. Ini akan menjadi ladang pekerjaan juga. Makanya saya menantang semua sarjana pertanian di Kalteng untuk ikut membantu pemerintah dan ambil bagian,” tuturnya.
Saya menantang semua sarjana pertanian di Kalteng untuk ikut membantu pemerintah dan ambil bagian.
Sugianto menambahkan, Kalteng dengan luas lahan yang besar mampu menjadi lumbung pangan nasional. Menurut dia, Kalteng jadi salah satu dari sedikit provinsi yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri, bahkan surplus.
Dari data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanian Provinsi Kalteng, sejak Maret sampai April 2020 terdapat 44.448,69 hektar, atau hampir empat kali luas Kota Bogor, lahan yang dipanen di Kalteng dengan hasil mencapai 129.041,11 ton gabah kering giling. Jumlah itu sudah memenuhi kebutuhan beras di Kalteng selama Maret dan April, bahkan lebih sebesar 17.851 ton beras.
KEMITRAAN INDONESIA
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menanam padi di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Jumat (15/5/2020). Kawasan tersebut merupakan kawasan cetak sawah yang akan memenuhi pangan Indonesia selama pandemi.
Melihat hal itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Dimas Novian Hartono mengungkapkan, pemerintah saat ini belum melihat kegagalan proyek PLG puluhan tahun lalu sebagai pembelajaran dengan memaksakan program baru seperti cetak sawah baru untuk padi. Meskipun dibangun baru, program tersebut dinilai bukan jawaban dari ketahanan pangan.
”Beri ruang petani untuk mengolah lahannya sesuai dengan karakter lahan, sesuai dengan kebutuhan petani itu sendiri,” ucapnya.
Menurut Dimas, untuk menjawab ketahanan pangan selama pandemi, kedaulatan petani harus jadi rujukan, seperti wilayah kelola dan tata kelola yang sudah diterapkan oleh petani sendiri. ”Saat ini yang penting itu diversifikasi pangan sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan daerah serta pengakuan atas pengelolaan lahan yang dilakukan para petani,” ungkap Dimas.
