Kolaborasi Jadi Tantangan Wujudkan Desa Digital

Kerja sama masyarakat, pemerintah, dan akademisi dibutuhkan untuk mewujudkan desa digital. Kemajuan desa menjadi indikasi kemajuan Indonesia.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (bawah) menjadi pembicara kunci dalam webinar yang digelar Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2020).

PURWOKERTO, KOMPAS — Kolaborasi banyak pihak, antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi, menjadi tantangan untuk mewujudkan desa digital di seluruh Indonesia. Hingga kini masih ada 11.231 desa yang belum terjangkau jaringan internet. Kemajuan desa diharapkan menjadi kemajuan Indonesia di masa depan.

”Adanya internet tidak cukup, tapi perlu pendampingan untuk menuju desa digital,” tutur Direktur Lembaga Analisis Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (Lanskap) Indonesia Agung Wasono dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Rabu (10/6/2020).

Dalam webinar bertema ”Tata Kelola dan Sistem Enterprise dalam Mewujudkan Desa Cerdas” itu, Agung menyebutkan, dibutuhkan empat pilar untuk membangun desa cerdas digital. ”Setidaknya harus memenuhi empat pilar, yaitu ekonomi cerdas, masyarakatnya cerdas, lingkungannya cerdas, dan pemerintah juga cerdas,” paparnya.

Baca juga: Desa Peduli Gambut Dijaga Terus Berlanjut

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Salah satu materi dalam webinar yang digelar Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2020).

Agung juga menyampaikan, untuk pemerataan internet, pemerintah telah memfasilitasi internet gratis di 4.000 titik, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Dari program tersebut, negara hadir karena korporasi tidak tertarik.

”Di sana ada sentra-sentra bisnis baru dengan penjualan online. Namun, juga ada beberapa kendala yang kita lihat di lapangan, di sekolah pada sore hari, anak-anak sekolah malah sibuk main game. Ini perlu pendampingan dari masyarakat dan desa supaya anak-anak memakai internet secara produktif,” katanya.

Menurut Agung, pengembangan desa digital dan desa wisata juga memerlukan infrastruktur kelistrikan terlebih dahulu. ”Syarat untuk keduanya, desa digital dan desa wisata adalah listrik nomor satu, baru yang lain-lain bisa ditambahkan,” ujarnya.

Baca juga: Memastikan Setiap Anak Tetap Belajar di Tengah Keterbatasan

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Salah satu materi dalam webinar yang digelar Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2020).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang menjadi pembicara kunci dalam webinar ini menyebutkan, masih ada 11.231 desa yang belum terjangkau internet di Indonesia. Berdasarkan data dari https://pddi.kemendesa.go.id/, di Indonesia total ada 74.954 desa. Pihaknya menargetkan dalam 4-5 tahun ke depan, setidaknya 50 persen dari 11.231 desa itu bisa terjangkau internet. ”Digitalisasi desa tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak ada jaringan dan tidak ada IT,” kata Abdul.

Oleh karena itu, lanjut Abdul, kementerian mengharapkan kerja sama dengan perguruan tinggi, salah satunya ITT Purwokerto, dalam mengedukasi masyarakat dan menyiapkan teknologi guna mendukung desa digital. ”Keberhasilan desa dalam membangun, dalam meningkatkkan sumber daya manusia, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang kemudian terakumulasi jadi keberhasilan agregat, maka itu menjadi keberhasilan Indonesia. Itulah yang saya katakan, desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa,” katanya.

Chief Digital Innovation Officer PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Faizal R Djoemadi, yang juga menjadi pemateri dalam webinar ini, menyebutkan, Telkom telah menyediakan 164.770 kilometer serat optik sebagai dukungan infrastruktur untuk Indonesia menuju ”Smart Nation”. Selain itu, aplikasi berbasis ekosistem di lingkup desa juga telah dibangun, misalnya eWarga dan Monev SmartVillage.

Aplikasi eWarga adalah aplikasi sebagai pusat data warga yang dirancang untuk basis data terpadu warga desa. Adapun Monev Smart Village adalah aplikasi monitoring realisasi dan kegiatan penggunaan dana desa. Aplikasi ini dirancang sebagai suplemen dari aplikasi pelaporan dan penggunaan dana desa.