Mobilitas Warga Tetap Dibatasi meski PSBB Dilakukan Proporsional

Perpanjangan PSBB di Jabar dilakukan secara proporsional hingga Jumat (29/5/2020). Dalam 10 hari ke depan setiap kepala daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan PSBB.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kemacetan terjadi di Jalan Raya Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020). Memasuki H-4 menjelang hari raya Idul Fitri, sejumlah ruas jalan di Ibu Kota dan sekitarnya ramai karena mobilitas warga mencari berbagai kebutuhan menjelang Lebaran.

BANDUNG, KOMPAS — Sejumlah daerah di Jawa Barat diperbolehkan melakukan aktivitas dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan pola proporsional. Meski demikian, kasus positif Covid-19 masih meningkat dengan potensi persebaran akibat mobilitas warga.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Rabu (20/5/2020), menyatakan akan memperpanjang PSBB secara proporsional hingga Jumat (29/5/2020). Berbeda dari tahap sebelumnya, dalam 10 hari ke depan setiap kepala daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan PSBB. Dalam tahap ini, setiap pimpinan berpatokan kepada status atau level persebaran yang telah ditetapkan.

Level atau status dibagi dari level 1 atau berstatus hijau, level 2 (biru), level 3 (kuning), level 4 (merah), dan status tertinggi pada level 5 (hitam) bergantung kondisi di satu wilayah. Kamil memaparkan, dari 27 kota dan kabupaten, 70,4 persen wilayah masuk ke zona kuning, di antaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kota Depok.

Baca juga: Pengabaian Pembatasan Sosial di Jabar Rentan Picu Kasus Baru

Tiga daerah yang diberikan status merah adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi. Sementara untuk daerah berstatus biru, yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Pangandaran, Sumedang, dan Kota Sukabumi,

Kamil menuturkan, Jabar belum memiliki zona hitam dan zona hijau. Untuk zona merah, pemberlakuan PSBB masih dilaksanakan seperti biasa, dengan pembatasan 30 persen kegiatan. Untuk zona kuning, aktivitas warga ditingkatkan menjadi 60 persen. Untuk zona biru, aktivitas warga diperbolehkan hingga 100 persen, tetapi tidak berkerumun.

”PSBB tetap dilanjutkan dengan terjemahan kepala daerah masing-masing. Di daerah biru warga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, tetapi tidak diperbolehkan ada kerumunan karena untuk kerumunan harus ada di zona hijau,” ujarnya.

Baca juga: PSBB Jabar Diperpanjang Parsial, Daerah Dibagi dalam Lima Level Ancaman

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Puluhan pedagang pakaian berjualan di emperan toko di Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, pada hari ke-14 pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat Priovinsi Jawa Barat, Selasa (19/5/2020). Tidak disiplinnya pelaksanaan PSBB rentan memicu penularan Covid-19 dalam kerumunan.

Namun, meski telah mendapatkan penurunan, laju persebaran Covid-19 masih tampak di sejumlah daerah di Jabar, salah satunya yang laju kasus positif di Kabupaten Garut. Berdasarkan data yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut, dalam tiga hari terakhir masih ditemui peningkatan baik dari Orang dalam Pemantauan (ODP) dan kasus positif.

Dalam kurun tiga hari terakhir, ODP di daerah ini meningkat dua sampai 5 orang, sedangkan kasus terkonfirmasi positif naik 2 pasien menjadi 13 kasus. Apalagi, Garut menjadi salah satu sasaran mudik sehingga berpotensi meningkatkan kasus positif akibat kontak impor dari daerah asal mudik.

PSBB tetap dilanjutkan dengan terjemahan kepala daerah masing-masing

Meski demikian, Kamil menuturkan pihaknya telah memberikan penilaian berdasarkan indikator lainnya sesuai dengan pertimbangan para ahli. ”Menilai itu jangan hanya dari kasus positif. Penilaian ini berdasarkan delapan indikator, di antaranya laju ODP, laju PDP dan tingkat kesembuhan,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Berli Hamdani akan mengevaluasi dan memfasilitasi langkah-langkah pencegahan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi akibat yang timbul karena pemberlakuan PSBB proporsional.

”Yang kami tekankan kepada Gugus Tugas Kabupaten adalah pengendalian dengan menurunkan kasus harian. Kami juga akan memperketat pengawasan di sejumlah titik menjelang Idul Fitri dengan pergerakan warga yang berpotensi melonjak,” ujarnya.

Baca juga: Pelonggaran PSBB di Jabar Tak Diikuti Pengetatan Protokol Kesehatan

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Suasana kerumunan di Pasar Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, pada hari ke-13 Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB skala provinsi, Senin (18/5/2020). Rencana relaksasi atau pelonggaran PSBB di Jabar mesti diikuti dengan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 tidak semakin luas.

Epidemiolog Unpad Universitas Padjadjaran (Unpad) Panji Fortuna Hadisoemarto berpendapat, masyarakat harus memahami jika gelombang pertama penularan Covid-19 di Indonesia belum tuntas, termasuk di Jabar meski PSBB telah dilonggarkan.

Panji meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran virus penyebab Covid-19 di pusat keramaian, salah satunya pasar dan pusat niaga. ”Gelombang pertama belum selesai dan akan berpotensi naik drastis jika tidak ada pelonggaran PSBB di Jabar. Penyebaran virus di pusat niaga seperti toko baju sangat mudah karena droplet dari pembawa virus (carrier) bisa menempel di permukaan benda-benda,” paparnya.

Baca juga: PSBB di Jabar Berpotensi Dilonggarkan, Mudik Tetap Dilarang