Kemampuan Daerah di Jabar untuk Tes Masif Terbatas
Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 harus disertai dengan tes masif. Persoalannya, kemampuan daerah masih terbatas.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·3 menit baca
INDRAMAYU, KOMPAS — Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 harus disertai dengan tes masif. Persoalannya, kemampuan daerah masih terbatas untuk pemeriksaan dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR).
Tes masif dengan metode PCR masih sulit dilakukan karena pemerintah daerah kekurangan viral transport medium (VTM) untuk pengujian Covid-19. VTM adalah media untuk membawa spesimen sampel lendir hidung dan tenggorokan pasien yang telah diuji swab. Tanpa VTM, pemeriksaan sampel tidak bisa dilakukan.
”VTM dari Pemprov Jabar dan Kementerian Kesehatan kurang. Saya enggak hafal (jumlahnya) karena kami menerima VTM secara bertahap,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu Deden Bonni Koswara, Sabtu (2/5/2020).
Akibatnya, banyak pasien dalam pengawasan (PDP) terkait Covid-19 meninggal sebelum menjalani tes swab. Hingga Sabtu pagi, pihaknya mencatat 29 PDP meninggal. Meski tidak semuanya menjalani tes, pemakaman PDP yang meninggal dilakukan sesuai protokol Covid-19. Adapun jumlah kasus positif berdasarkan uji swab dengan metode PCR mencapai 5 orang, dua di antaranya meninggal.
Untuk mengantisipasi kekurangan VTM, pihaknya mengadakan 600 VTM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indramayu. Namun, tes masif belum bisa dilakukan karena alat PCR terbatas. ”Sekarang, kami konsentrasi untuk pengujian swab terhadap tenaga kesehatan,” kata Deden yang juga Kepala Dinas Kesehatan Indramayu.
Sebelumnya, 61 tenaga medis, termasuk 19 dokter di RSUD Indramayu, harus menjalani karantina setelah seorang perawat terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka masih bertugas di RS, tetapi tidak pulang ke rumah. ”Kondisi mereka baik dan sementara tinggal di Hotel Wiwi Perkasa 2,” katanya.
VTM dari Pemprov Jabar dan Kementerian Kesehatan kurang. Saya enggak hafal (jumlahnya) karena kami menerima VTM secara bertahap.
Kesulitan VTM juga dialami di Kabupaten Kuningan. ”Kami hanya mendapat 60 VTM dari Pemprov Jabar. Semuanya sudah lama habis. Kami lakukan pengadaan 500 VTM. Untuk sementara ini cukup,” ujar Kadinkes Kuningan Susi Lusiyanti.
Pihaknya masih menunggu alat tes uji cepat (rapid test) dan swab dari Pemprov Jabar yang rencananya dibagikan pekan depan. Dengan begitu, tes massal untuk 500 orang dapat dilakukan. Saat ini, tercatat 6 kasus positif Covid-19 berdasarkan PCR, salah satunya meninggal.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon Nanang Ruhyana juga mengeluhkan hal serupa. Stok VTM yang tersedia hanya 20 buah. Sementara kebutuhan 500 VTM. ”Kami sudah siapkan anggaran, tetapi barangnya susah dicari,” katanya.
Hingga kini, terdapat 6 kasus positif Covid-19, dua di antaranya meninggal. Jumlah kasus masih mungkin bertambah karena jumlah pengujian sampel berdasarkan PCR masih 172 sampel.
Padahal, sudah lebih dari 45 hari sejak kasus positif pertama ditemukan di Cirebon. Artinya, dalam rentang waktu itu, tes swab kurang dari 4 sampel per hari. Sementara jumlah pemudik yang berpotensi membawa Covid-19 di Cirebon mencapai 39.369 orang.
Dapat segera diputus
Idealnya semakin masif tes terhadap orang yang berisiko terinfeksi Covid-19, mata rantai penyebaran Covid-19 dapat segera diputus. Sebab, jika ditemukan kasus positif Covid-19, surveilans dapat segera melacak riwayat kontak kasus positif dan melakukan upaya pencegahan.
Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis juga mengeluhkan lambannya daerah menerima hasil tes PCR. Kasus di Cirebon, empat sampel pengujian baru keluar 16 hari. Keempat pasien dinyatakan positif Covid-19. Padahal, tiga pasien yang dimaksud sudah kembali ke rumah setelah menjalani isolasi di RSD Gunung Jati. Seorang perawat yang masih bertugas juga terkonfirmasi positif Covid-19.
”Kami berharap, pemerintah pusat dapat mengizinkan pemda melakukan tes swab. Kami siapkan anggaran untuk tes PCR. Namun, kami butuh panduan dari pusat,” katanya. Selama ini, pemeriksaan sampel dilakukan di Balai Penelitian dan Pengembangan Kemenkes di Jakarta dan Laboratorium Kesehatan Jabar di Bandung.
Sebelumnya, dalam siaran persnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, tes masif untuk metode PCR atau rapid test serta kedisiplinan warga menjadi kunci keberhasilan PSBB seluruh daerah di Jabar. PSBB yang digelar mulai 6 hingga 19 Mei 2020 itu guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.