Pemprov Papua Salurkan Bantuan Penanganan Covid-19

Pemprov Papua menyalurkan anggaran bagi pemerintah kabupaten/kota dan bantuan sosial bagi lembaga keagamaan, paguyuban, serta berbagai elemen masyarakat yang terdampak Covid-19.

FOTOGRAFER PEMPROV PAPUA DIAN MUSTIKAWATI

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyerahkan paket bantuan kepada salah satu perwakilan lembaga keagamaan di Jayapura, Kamis (30/4/2020). Bantuan ini untuk meringankan beban warga yang terdampak wabah Covid-19.

JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua menyalurkan bantuan dana untuk pemerintah daerah di 23 kabupaten dan 1 kota di Papua di Jayapura, Kamis (30/4/2020). Selain itu, lembaga keagamaan, paguyuban masyarakat, panti asuhan, dan mahasiswa di luar Papua juga mendapatkan bantuan untuk penanganan dampak Covid-19.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyerahkan bantuan anggaran penanganan virus korona untuk 22 kabupaten sebesar masing-masing Rp 2 miliar. Adapun dua daerah lainnya mendapatkan anggaran masing-masing sebesar Rp 4 miliar, yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

Sementara itu, sebanyak 9.300 paket bahan pokok secara langsung diberikan kepada perwakilan dari lembaga keagamaan, panti asuhan, panti jompo, dan paguyuban masyarakat. Bantuan juga diberikan bagi mahasiswa di 17 asrama di luar Papua. Setiap asrama mendapatkan dana sebesar Rp 50 juta.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.

Selain itu, lima rumah sakit rujukan Covid-19 juga masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Ada pula bantuan untuk lima rumah sakit mitra daerah masing-masing Rp 500 juta.

Klemen mengatakan, bantuan ke rumah sakit mitra daerah untuk semakin mempermudah penanganan kasus Covid-19 di Papua. ”Jumlah ruang isolasi pun bertambah secara bertahap,” kata Klemen.

Baca juga:Cerah di Celah Wabah

Klemen menyatakan, Pemerintah Provinsi Papua belum mengajukan surat kepada Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah masih mengevaluasi segala aspek yang mendukung sebelum mengajukan kebijakan tersebut.

Klemen menambahkan, pihaknya baru sebatas menyampaikan secara lisan kepada pemerintah pusat terkait dengan pengajuan pelaksanaan PSBB itu. ”Kami telah menyiapkan surat untuk PSBB. Namun, kami masih memerlukan evaluasi, tak hanya dari jumlah kasus, tetapi juga aspek finansial,” tutur Klemen.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Ribka Haluk mengatakan, pihaknya telah mendata 80.526 keluarga di 28 kabupaten dan 1 kota yang menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.

”Kami juga menyediakan bantuan beras untuk setiap kabupaten sebanyak 100 ton. Baru tiga daerah yang mengambil bantuan beras tersebut. Kami berharap pemda yang lain segera mengambil beras ini,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Jaring Pengaman untuk Puluhan Juta UMKM