Poros Ketiga Partai Politik Berpotensi Kandas di Pilwali Surabaya
Poros ketiga partai politik pengusung calon wali kota Surabaya, Jawa Timur, bakal kandas. Hal ini terjadi setelah Partai Nasional Demokrat bergabung ke koalisi pengusung Machfud Arifin.
Oleh
AMBROSIUS HARTO
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Poros ketiga partai politik pengusung calon wali kota Surabaya, Jawa Timur, bakal kandas. Hal ini terjadi setelah Partai Nasional Demokrat bergabung ke koalisi pengusung Machfud Arifin.
Nasdem bergabung dengan koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah menyerahkan rekomendasi pencalonan kepada Machfud, mantan Kepala Polda Jatim, di Surabaya, Rabu (19/2/2020).
Sebelum Nasdem bergabung, modal Machfud, mantan Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin Daerah Jatim, sudah cukup untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Koalisi PKB (5 kursi), Gerindra (5 kursi), Demokrat (4 kursi), PAN (3 kursi), dan PPP (1 kursi) mencapai 18 kursi. Jumlah itu lebih banyak 8 kursi dari syarat minimal 10 kursi milik partai politik atau gabungannya mengusung kandidat ke Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020.
Setidaknya dari jalur politik ada dua pasang dan semoga dari jalur independen bisa dua pasang.
Dengan bergabungnya Nasdem (3 kursi), modal Machfud bertambah menjadi 21 kursi atau nyaris separuh dari 50 kursi di DPRD Kota Surabaya. Kekuatan poros ini cuma bisa diimbangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P (15 kursi) dan Partai Golongan Karya atau Golkar (5 kursi), Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (5 kursi), dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI (4 kursi) jika berkoalisi.
Jika PDI-P dan koalisi Golkar-PKS-PSI mengusung calon sendiri, akan tercipta tiga poros partai politik pengusung kandidat. Jumlah ini di luar pasangan dari jalur independen yang sementara ini ada empat pasangan. Keempatnya adalah Fatchul Muid-Tatik Effendy, Muhammad Sholeh-Taufik Hidayat, Samuel Teguh Santoso-Gunawan, dan Usman Hakim-Muhammad Yasin.
Jalur independen
Empat pasang jalur independen itu belum bisa dipastikan apakah lolos semuanya atau ada yang gugur. KPU menentukan batas penyerahan syarat minimal dukungan berupa bukti 138.565 fotokopi KTP Surabaya pada Minggu (23/2). Jumlah dukungan diambil berdasarkan ketentuan, yakni 6,5 persen dari 2,13 juta warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Direktur Surabaya Survey Center Muhtar Utomo mengatakan, peluang terciptanya tiga poros partai politik pengusutan kandidat menipis setelah pilihan Nasdem ke koalisi lima partai. Apalagi, ada kecenderungan Golkar atau PKS bakal merapat ke kubu Machfud.
”Setidaknya dari jalur politik ada dua pasang dan semoga dari jalur independen bisa dua pasang,” kata Muhtar. Jika Golkar-PKS setidaknya berkoalisi mengusung calon sendiri, kontestasi Surabaya akan lebih seru karena pasangan untuk dipilih cukup variatif, yakni bisa empat atau lebih.
Tenaga Ahli Tim Survei Pilkada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Agnes Tuti Rumiati, dalam kesempatan terpisah mengatakan, makin lama partai politik mengumumkan kandidat, publik atau calon pemilih kian sedikit punya pengetahuan tentang latar belakang calon.
Dalam survei kurun 6-12 Februari 2020 terhadap 450 responden, kata Agnes Tuti, tim sempat menyodorkan daftar nama dan foto kalangan yang disebut-sebut maju untuk Pilwali Surabaya. ”Banyak responden yang ternyata mengaku kurang atau tidak mengenal para kandidat meski sudah diperlihatkan foto,” ujarnya.
Untuk itu, partai disarankan segera menentukan kandidat dan mulai melakukan sosialisasi, terutama terkait dengan program kerja jika terpilih menjadi pengganti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dari survei ITS, bekerja sama dengan stasiun televisi swasta regional JTV itu, menurut Agnes Tuti, kandidat yang berkompeten mengatasi masalah perkotaan akan lebih diperhatikan daripada politik identitas.
Seusai menerima rekomendasi dari Nasdem, Machfud mengatakan tetap menjalin komunikasi dengan partai lainnya, terutama Golkar dan PKS untuk bergabung ke koalisi. ”Dukungan koalisi meningkatkan energi dan keyakinan untuk bertarung,” katanya.
Ketua PDI-P Surabaya Adi Sutarwiyono, yang dihubungi secara terpisah, mengatakan, rekomendasi dari dewan pengurus pusat untuk kandidat di Surabaya belum diumumkan. ”Kami tak perlu terburu-buru,” katanya singkat.