Doa Puncak Pesta Demokrasi dari Jawa Tengah

Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kodam IV/Diponegoro menggelar doa bersama di halaman Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (18/10/2019) petang, demi kelancaran pelantikan kepala negara.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Rais Aam Jam’iyah Ahlith Thoriqoh Al Mu’tabaroh An Nahdliyyah Habib Luthfi bin Yahya (kedua dari kiri), hadir pada Doa Bersama untuk Negeri di halaman Markas Polda Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (18/10/2019). Acara itu demi lancarnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu (20/10).

SEMARANG, KOMPAS - Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kodam IV/Diponegoro menggelar doa bersama di halaman Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (18/10/2019) petang. Doa digelar demi kelancaran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 terpilih, yang digelar di Jakarta, Minggu (20/10).

Doa bersama itu dihadiri antara lain Kepala Polda Jateng Inspektur Jenderal Rycko Amelza Dahniel dan Rais Aam Jam’iyah Ahlith Thoriqoh Al Mu’tabaroh An Nahdliyyah Habib Luthfi bin Yahya. Hadir juga ratusan anggota Polri, TNI, dan sejumlah perwakilan berbagai ormas di Kota Semarang.

Rycko mengatakan, pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres terpilih, di Jakarta, merupakan puncak pesta demokrasi 2019. Selain Pemilihan Presiden (Pilpres) juga Pemilihan Legislatif, baik untuk tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Menurut Rycko, Pemilu 2019 berjalan lancar dan aman di Jateng. “Kami berterima kasih kepada masyarakat Jateng. Semoga Indonesia penuh dengan kedewasaan, kedamaian, dan kelancaran, hingga puncaknya nanti, yakni pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” ujarnya.

Kelancaran pelantikan kepala negara tersebut, lanjut Rycko, diharapkan membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin aman dan sejahtera. Berikutnya, Polda Jateng, Kodam IV/Diponegoro, beserta warga Jateng akan terus mengawal demokrasi di Indonesia.

Baca juga: HBKB Tanggal 20 Oktober Ditiadakan

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Masyarakat, TNI, dan Polri menghadiri Doa Bersama untuk Negeri di halaman Markas Polda Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (18/10/2019). Acara itu demi lancarnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu (20/10).

Habib Luthfi menuturkan, saat ini, rakyat mesti bersatu dan mengisi kemerdekaan. Sebab, kemerdekaan sudah diperjuangkan para sesepuh bangsa. Kehormatan Merah-Putih serta rasa nasionalisme perlu terus dijaga, sebagai ucapan terima kasih bagi para pendiri bangsa.

“Siapapun yang merasa memiliki republik ini tidak rela kalau NKRI dipecah belah. Ke mana kita pada 1945? Ikut andil apa, dan apa kontribusi kita untuk republik ini saat itu? Rasa terima kasih perlu kita tunjukkan dengan terus menegakkan Sang Saka Merah Putih,” kata Habib Luthfi.

Terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak masyarakat mendoakan Indonesia agar selalu aman, rukun dan damai. Apalagi pada Minggu (20/10) mendatang, ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

“Mari berdoa agar pelantikan nanti berjalan lancar. Indonesia jadi negara aman dan tenteram, serta bisa segera membangun untuk kesejahteraan bersama. Alfatihah,” kata Ganjar.

Baca juga: TNI-Polri Siap Amankan Pelantikan Presiden-Wakil Presiden

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memeriksa kesiapan pasukan saat apel gelar pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). TNI-Polri menyiapkan 30.000 personel gabungan untuk mengantisipasi gangguan keamanan menjelang dan selama proses pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Minggu (20/10/2019).KOMPAS/RADITYA HELABUMI17-10-2019

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, Polri akan melakukan diskresi dengan cara tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa. Aturan yang berlaku, masyarakat yang ingin berunjuk rasa harus mendapat STTP agar bisa berdemonstrasi.

”Kami menggunakan diskresi dan langkah preventif. Selain itu, kami tidak akan menerbitkan STTP jika ada laporan dari intelijen bahwa aksi demonstrasi akan berakhir secara anarkistis,” kata Tito seusai apel kesiapan pengamanan, di kawasan Monas, Jakarta. (Kompas.id 17/10)