Guru Mogok, Sekitar 2.000 Pelajar di Mamberamo Raya Belum Masuk Sekolah

Kompas

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya Benediktus Amoye

JAYAPURA,  KOMPAS — Sekitar 2.000 pelajar tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, belum sekolah selama sebulan terakhir. Kondisi ini dipicu pemogokan ratusan guru karena gaji yang belum dibayarkan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya, jumlah guru yang mogok mengajar sebanyak 218 orang dan tersebar di 98 sekolah. Mereka mengajar di 76 SD, 18 SMP, dan 4 SMA.

”Mogok dipicu keterlambatan pembayaran gaji periode Juni-Agustus. Totalnya Rp 1,2 miliar. Sebenarnya total guru ada 385 orang, tapi yang belum mendapat gaji 218 guru. Diduga, mereka mengancam guru lain yang telah menerima gaji agar ikut mogok belajar,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya  Benediktus Amoye saat dihubungi dari Jayapura, Jumat (9/8/2019).

Baca Juga : Djenny Kogoya Melayani Warga Pedalaman Mamberamo Raya

Benediktus menuturkan, kondisi ini dipicu ulah oknum pegawai di Disdik Mamberamo Raya berinisial FW yang diduga menggelapkan gaji para guru tersebut. ”Kami meminta polisi melacak keberadaan oknum tersebut dan segera menangkapnya.  Kemungkinan ia masih berada di Mamberamo Raya,” ucap Benediktus.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Tenaga sukarelawan, Djenny Kogoya, memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak di Kampung Biri, pedalaman Kabupaten Mamberamo Raya, awal 2019.

Akan tetapi, ia berjanji hal ini akan segera dicari solusinya. Menurut Benediktus, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bakal menyiapkan Rp 1,2 miliar untuk membayarkan gaji para guru itu dalam waktu dekat. ”Kami mengimbau para guru untuk segera kembali ke tempat tugas.  Kami akan membayar gaji mereka di Kasonaweja,  ibu kota Mamberamo Raya,” ucapnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Sabar Iwanggin berpendapat,  Pemkab Mamberamo Raya segera menindaklanjuti permintaan para guru yang belum dibayarkan gajinya.  Sebab,  kondisi ini menghambat pelayanan publik bagi ribuan siswa.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Sabar Iwanggin

”Jangan mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.  Tugas Pemkab Mamberamo Raya sebagai perwakilan negara yang memastikan pelayanan publik di bidang pendidikan berjalan lancar,” tutur Sabar.

Jangan mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.  Tugas Pemkab Mamberamo Raya sebagai perwakilan negara yang memastikan pelayanan publik di bidang pendidikan berjalan lancar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Komisaris Besar Putu Putera Sadana telah menerima laporan dari perwakilan guru yang melakukan aksi mogok pada dua minggu lalu. ”Saat ini kami masih menyelidiki laporan dari perwakilan guru di Mamberamo Raya.  Tim kami akan melacak lokasi keberadaan oknum tersebut,” kata Putu.