Sebanyak 440 personel dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk sementara waktu bakal bertugas di Jakarta. Mereka akan membantu proses pengamanan saat pengumuman pleno Pemilu 2019.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·2 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS – Sebanyak 440 personel dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk sementara waktu bakal bertugas di Jakarta. Mereka akan membantu proses pengamanan saat pengumuman pleno Pemilu 2019.
“Tambahan personel ini diperlukan dalam rangka pengamanan rapat penetapan akhir pengumuman Pemilu 2019 di Jakarta,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono, Jumat (17/4/2019).
Personel Polda Kalbar sebanyak 440 orang itu sudah diberangkatkan ke Jakarta pada Kamis (16/5/2019). Pengiriman personel Polda Kalbar ke Jakarta sudah yang kedua kalinya dalam rangka pengamanan Pemilu 2019. Sebanyak 200 personel lain sudah diberangkatkan lebih dulu pada tanggal 19 April lalu. Didi berharap, seluruh personel bisa menjalankan tugas pengamanan sebaik mungkin.
Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Donny Charles Go, menambahkan, personel Polda Kalbar berada di Jakarta sampai waktu yang tidak ditentukan. “Semuanya tergantung perkembangan situasi keamanan di Jakarta selama proses rekapitulasi dan pengumuman penetapan hasil Pemilu 2019,” papar Donny.
Didi mengatakan, pengiriman personel itu diyakini tidak akan menganggu proses pengamanan di Kalbar. Saat ini, tidak ada situasi yang signifikan terkait keamanan pasca rekapitulasi di tingkat provinsi. Apalagi, masyarakat sudah sangat peka terhadap perkembangan di sekelilingnya. Jika ada hal yang mencurigakan, biasanya masyarakat proaktif melaporkan situasi kepada kepolisian, sehingga bisa cepat diantisipasi.
Tak hanya itu, fungsi pembinaan masyarakat juga terus dijalankan Polda Kalbar. Aparat dituntut menyampaikan informasi kepada masyarakat secara benar terkait perkembangan yang terjadi. Hal itu diperkuat pula melalui pengelolaan hubungan dengan masyarakat.
Masyarakat Kalbar diimbau tetap mempertahankan situasi yang kondusif. Dari pengalaman pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, Kalbar merupakan wilayah yang terhindar dari gejolak pascapemilu. Bahkan, pada pemilihan kepala daerah tahun lalu, meskipun Kalbar masuk dalam daerah rawan ketiga, tetapi pascapencoblosan tidak ada gejolak sosial merespons hasil pemilu. Masyarakat bisa menerima hasil pemilu secara dewasa.