Jaga Perdamaian Masyarakat Setelah Pemilu

Pasca Pemilihan Umum serentak 17 April lalu, warga Jawa Barat diminta untuk menjaga kondusivitas selama menunggu penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Media massa juga diharapkan bisa memberikan pemberitaan yang menyejukkan dan tidak memperuncing ketegangan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Polisi dan tentara menjaga ketat gudang kotak suara di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (20/4/2019). Hal itu dilakukan untuk mencegah kecurangan pemilu.

BANDUNG, KOMPAS — Setelah Pemilihan Umum 2019, 17 April lalu, warga Jawa Barat diminta menjaga suasana yang aman selama menunggu penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum selesai. Semua pihak, termasuk media massa, juga diharapkan bisa memberikan pemberitaan yang menyejukkan dan tidak memperuncing ketegangan.

Dalam silaturahmi ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Bandung, Senin (22/4/2019), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat yang berbeda pandangan untuk tetap menahan diri dan mengutamakan kerukunan. Tokoh-tokoh masyarakat pun diminta tidak mengeluarkan pernyataan di media yang bisa memperkeruh suasana.

”Tokoh itu besar sekali pengaruhnya bagi masyarakat, terutama di media sosial (medsos). Sebagai contoh, saya punya pengikut 11 juta di Instagram. Berdasarkan analisis layanan tersebut, saya bisa diakses sampai lebih dari 70 juta akun. Medsos itu sifatnya menyebar dan sulit untuk dikontrol. Bayangkan saja, itu bisa saling curiga,” ujar Kamil dalam Silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jabar dengan Tokoh Lintas Agama, Ketua Ormas, dan Media.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto dan Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono memberikan keterangan di Markas Polda Jabar, Bandung, Senin (22/4/2019).

Kamil khawatir, jika hal itu tidak diredam, warga yang emosional bisa memicu kerusuhan. Karena itu, dia juga meminta media massa untuk mengedepankan isu-isu yang bisa meredakan ketegangan dengan berita yang menenangkan dan menyejukkan. Jika ada yang curiga dengan hasil penghitungan, warga diharapkan langsung melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan menyebar informasi yang belum pasti kebenarannya di media sosial.

”Sekarang adalah perang informasi. Jadi saya titip, tolong berhati-hati dalam memberi judul berita. Tidak semua orang membaca berita secara keseluruhan, tapi banyak yang hanya membaca judul,” tutur Kamil.

Dalam silaturahmi ini hadir antara lain Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, Kepala Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jabar Rafani Achyar, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jabar Hilman Hidayat. Selain itu, puluhan peserta yang hadir juga berasal dari berbagai organisasi masyarakat dan agama.

Dalam sambutannya, Rafani mengatakan, pegiat medsos selalu mencari referensi dari portal media. Namun, tidak semua media telah terverifikasi oleh Dewan Pers yang berpotensi memberikan informasi bohong atau yang mengeruhkan suasana. Karena itu, dia meminta masyarakat untuk mengacu kepada media massa yang telah terverifikasi sehingga bisa dipercaya.

Kompas

Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto memberikan sambutan dalam silaturahmi bersama pimpinan dan tokoh lintas agama dan masyarakat di Markas Polda Jabar, Bandung, Senin (22/4/2019)

Di sisi lain, Rafani juga meminta media yang terverifikasi untuk memberikan pemberitaan yang tidak mengedepankan sensasi. Selain itu, narasumber dan pengamat juga diharapkan tidak memberikan pernyataan terkait siapa yang menang dan kalah.

”Saya mengimbau media massa mainstream (arus utama) untuk membuat berita sesuai aturan dan tidak sensasional. Siapa yang menang dan kalah, itu kita tunggu saja sampai selesai KPU dan mendapatkan keputusan konstitusional. Kepada para narasumber, tolong berikan pernyataan yang kondusif,” tuturnya.

Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi terhadap hasutan untuk turun ke jalan. Dia berharap warga mematuhi hukum dengan mengikuti hasil KPU yang resmi.

Agung juga mengimbau pemuka masing-masing agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menunggu hasil resmi tersebut dan menjaga keamanan di masyarakat. Dia juga meminta warga untuk mengikuti mekanisme jika ditengarai ada kecurangan.

”Semua harus kondusif, guyub. Jangan sampai terprovokasi kabar bohong di media sosial. Indonesia adalah negara konstitusi, semua sudah ada mekanisme,” ujarnya.