JAYAPURA, KOMPAS- Cakupan imunisasi campak dan rubella di 28 kabupaten dan satu kota di Papua baru mencapai 52,92 persen hingga pertengahan September. Total sebanyak 488.709 anak dari target 1 juta anak yang telah mendapatkan imunisasi untuk pencegahan kedua penyakit tersebut.
Data cakupan imuniasi campak dan rubella ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay di Jayapura pada Jumat (21/9/2018).
Aloysius mengatakan, baru empat kabupaten yang telah mencapai target nasional yakni 95 persen sejak pelaksanaan imunisasi Measleas Rubella (MR) di Papua pada 1 Agustus lalu. Empat kabupaten ini adalah Kabupaten Jayapura, Mappi, Keerom dan Paniai. Delapan kabupaten masih berada di kisaran 70 hingga 90 persen, sedangkan lima kabupaten masih berada di angka 40 hingga 60 persen.
Sementara 12 kabupaten masih berada di bawah 50 persen. Tiga daerah di antaranya bahkan belum mencapai 10 persen, yakni Nduga, Yahukimo dan Puncak Jaya.
"Kami mengapresiasi kerja keras tenaga kesehatan yang dimiliki Pemda di Kabupaten Jayapura, Mappi, Keerom dan Paniai. Mereka dapat mencapai target nasional hanya dalam waktu dua bulan saja, " kata Aloysius.
Ia menuturkan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan banyak kabupaten cakupan imunisasi campak dan rubella masih rendah, antara lain rendahnya komitmen kepala daerah untuk penyediaan anggaran imunisasi, tingginya biaya operasional penyediaan sarana transportasi udara, adanya penolakan karena isu haram penggunaan imunisasi seperti di Timika dan Kota Jayapura serta kondisi geografis yang sulit.
Selain itu, faktor keamanan seperti perang suku di daerah Puncak Jaya dan Nduga juga menghambat pelaksanaan imunisasi campak dan rubela di puskesmas.
"Hampir seluruh puskesmas di Papua hanya dapat diakses dengan menggunakan helikopter. Sementara biaya penyewaan helikopter sangat mahal, " tuturnya.
Ia pun menyatakan para bupati harusnya memperhatikan cakupan imunisasi di daerahnya yang masih rendah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa campak seperti di Asmat.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk meminta bantuan penyediaan helikopter. Tujuannya agar anak-anak berusia 9 bulan hingga di bawah 15 Tahun di pedalaman bisa mendapatkan imunisasi, " tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang Jeremias Tapyor mengakui, pihaknya terkendala biaya untuk menyediakan pesawat bagi tenaga medis dalam kegiatan imunisasi.
"Kegiatan imunisasi di enam distrik belum terlaksana hingga kini. Sesuai agenda nasional, seharusnya imunisasi bagi anak di bangku sekolah tuntas pada akhir Agustus. Sayangnya, kami belum menyelesaikannya karena tak memiliki biaya transportasi udara, " tuturnya.