JAKARTA, KOMPAS — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menagih capaian restorasi gambut karena kebakaran hutan dan lahan masih terjadi hingga kini. Mereka mendesak pemerintah agar lebih serius dan mengambil langkah terobosan untuk menghindari bencana asap di masa mendatang.
Desakan muncul dalam diskusi bertajuk ”Apa Kabar Pemulihan Ekosistem Rawa Gambut dan Penegakan Hukum?” yang diadakan Walhi, Rabu (15/8/2018) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara adalah Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, serta dimoderatori Khalisah Khalid.
Sejumlah aktivis Walhi dari sejumlah daerah juga hadir mengkritisi BRG dan KLHK. Mereka mempertanyakan kebakaran hutan dan lahan yang kembali menjadi perbincangan publik dan pemerintah dalam pekan-pekan terakhir menjelang perhelatan Asian Games 2018.
Sejak 19 Juli hingga 26 Juli, data di 34 provinsi, total tercatat ada 1.184 titik panas di kawasan Kesatuan Hidrologi Gambut. Hingga menjelang akhir periode pemerintahan, janji pemerintahan untuk penegakan hukum di sektor lingkungan hidup dan pemulihan ekosistem rawa gambut pun belum ada perkembangan signifikan. Penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga masih memburu petani bukan aktor perusahaan.
”Kebakaran tahun ini adalah test case yang menunjukkan seberapa serius pemerintah selama ini menjalankan restorasi gambut dan penegakan hukum pada sektor privat yang berperilaku buruk,” kata Anton Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat.