Susi Minta Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto Diselesaikan

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpidato dalam acara Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan DIY Triwulan II Tahun 2018, Rabu (1/8/2018), di Hotel Inna Malioboro, Yogyakarta.

YOGYAKARTA, KOMPAS – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, harus diselesaikan. Keberadaan pelabuhan tersebut dinilai penting untuk mendukung sektor perikanan di wilayah selatan Jawa yang dinilai masih kekurangan pelabuhan perikanan skala besar.

“Harus dibetulkan, harus diselesaikan sampai selesai dan operasional. Itu sangat penting,” kata Susi saat ditanya tentang pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, seusai menghadiri Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan DIY Triwulan II Tahun 2018, Rabu (1/8/2018), di Yogyakarta.

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah dimulai sejak tahun 2004. Saat ini, sejumlah fasilitas di pelabuhan tersebut, misalnya dermaga, kolam pelabuhan, dan tempat pelelangan ikan, sudah selesai dibangun. Pelabuhan ini direncanakan bisa digunakan sebagai tempat berlabuh kapal dengan ukuran hingga 100 gross ton (GT). Namun, pelabuhan itu belum bisa beroperasi karena belum ada fasilitas pemecah gelombang atau breakwater yang memadai.

Susi menyatakan, untuk menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, sejumlah lembaga pemerintah, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta pemerintah daerah, harus duduk bersama untuk membahas masalah tersebut. Susi berharap, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X bisa mendorong pertemuan lintas lembaga tersebut agar Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa segera selesai.

“Sebetulnya sedih melihat pelabuhan di Yogyakarta ini tidak selesai-selesai. Ini mungkin Pak Sultan harus minta rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR, Kemenhub, dan KKP,” ujar Susi.

Kompas

Nelayan menebarkan jala di dermaga Pelabuhan Tanjung Adikarto, Desa Karangwuni, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (18/11/2014).

Susi menuturkan, pengoperasian Pelabuhan Tanjung Adikarto penting untuk mendorong peningkatan sektor perikanan di kawasan selatan Jawa. Susi menyebut, selama ini kawasan selatan Jawa masih kekurangan pelabuhan perikanan skala besar sehingga potensi perikanan di wilayah tersebut belum bisa dioptimalkan. “Selatan Jawa ini sangat besar potensi perikanannya, seperti tuna, kakap merah, dan ikan-ikan eksotik,” katanya.

Susi mengakui, pembangunan pelabuhan perikanan di selatan Jawa membutuhkan anggaran yang tidak sedikit karena perairan di wilayah tersebut memiliki gelombang yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan perikanan di selatan Jawa harus disertai dengan fasilitas pemecah gelombang yang memadai.

“Untuk membangun pelabuhan di selatan Jawa ini tidak murah karena gelombangnya sangat besar. Jadi pembangunan pelabuhannya tidak bisa main-main,” ungkap Susi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongko menyatakan, Pelabuhan Tanjung Adikarto belum bisa beroperasi karena masih membutuhkan tambahan fasilitas pemecah gelombang. Berdasarkan kajian, dibutuhkan tambahan pemecah gelombang dengan panjang sekitar 200 meter dengan anggaran sekitar Rp 450 miliar.

Bayu memaparkan, keberadaan pemecah gelombang itu penting untuk mencegah terjadinya sedimentasi atau pengendapan pasir di perairan sekitar pelabuhan serta untuk mengurangi kekuatan gelombang air laut yang sampai ke perairan sekitar pelabuhan. Dia menambahkan, saat ini, sedimentasi di perairan sekitar Pelabuhan Tanjung Adikarto sangat banyak sehingga kapal tidak bisa mendekat ke pelabuhan tersebut.

Kompas

Pekerja menyatukan besi cetakan yang digunakan untuk membuat pemecah ombak di Desa Glagah, Temon, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (14/11/2013).

“Kalau breakwater sudah diperpanjang, sedimentasi sudah tidak ada dan ombaknya juga sudah tidak sebesar sekarang sehingga kapal dengan bobot sampai 100 GT bisa masuk,” ungkap Bayu.

Bayu mengatakan, saat ini, ada dua pilihan skema untuk membangun tambahan pemecah gelombang di Pelabuhan Tanjung Adikarto. Pilihan pertama adalah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, penggunaan APBN ini membutuhkan kesepakatan dari sejumlah kementerian. Sementara itu, pilihan kedua adalah melalui skema kerja sama dengan badan usaha. “Masih ada dua pilihan, kita masih penjajakan,” ujarnya.