Buntut Bentrokan antara Aparat Keamanan dan KKB, Warga Tuntut Tim Investigasi ke Nduga

KOMPAS/FABIO COSTA

Aksi unjuk rasa di Kantor DPR Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (19/7/2018). Aksi ini menuntut dihentikan operasi pengejaran kelompok kriminal bersenjata di Nduga karena menyebabkan banyak warga mengungsi.

JAYAPURA, KOMPAS — Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam aksi Solidaritas Ratapan Kemanusiaan untuk Nduga menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPR Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (19/7/2018). Massa menuntut agar pemda dan Komnas HAM segera menerjunkan tim untuk menginvestigasi dampak aksi kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Alguru.

Unjuk rasa berlangsung mulai pukul 10.00 hingga pukul 14. 00 WIT. Massa yang berjumlah sekitar 100 orang itu terdiri dari mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jayapura dan tokoh masyarakat asal Nduga.

Tampak Ketua DPR Provinsi Papua Yunus Wonda dan Wakil Ketua Komnas HAM RI Sandrayanti Moniaga menerima massa.

Adapun sejumlah poin yang dibacakan dalam unjuk rasa itu adalah mengecam aksi pengejaran kelompok kriminal bersenjata pada 11 Juli 2018 di Kampung Alguru yang menyebabkan rasa trauma bagi warga setempat, meminta Presiden Joko Widodo dan pimpinan Polri menghentikan operasi militer di Nduga, dan adanya dialog bersama di antara kedua pihak agar tak terjadi lagi konflik di Nduga.

Raimundus Mote, salah satu tokoh masyarakat, mengatakan, aparat keamanan harus bertanggung jawab dengan kondisi yang terjadi setelah pengejaran kelompok kriminal bersenjata. Sebab, warga lari meninggalkan rumahnya ke hutan karena ketakutan.

Remes Ubruangge selalu koordinator aksi menegaskan, pihaknya mengecam aksi kelompok kriminal bersenjata yang telah membunuh warga sipil. Namun, kata  Remes, aparat juga harus bertindak sesuai prosedur karena kontak senjata telah menyebabkan warga mengungsi ke hutan.

”Seharusnya aparat keamanan berkoordinasi dengan pemda setempat sebelum memulai operasi tersebut. Tujuannya agar warga terlebih dahulu diungsikan sebelum terjadi kontak senjata,” kata Remes.

Sudah menyurati

Ketua DPR Provinsi Papua Yunus Wonda menyatakan, pihaknya telah menyurati Polda Papua agar segera menghentikan operasi penegakan hukum di Alguru.

”Kami sebagai perwakilan rakyat akan terus mendesak aparat keamanan agar menghentikan operasi di Nduga,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM RI Sandrayanti Moniaga menyatakan, pihaknya berdukacita dengan insiden konflik yang terjadi di Nduga dan daerah lainnya di Papua.

”Kami akan menyampaikan tuntutan dari warga terkait masalah di Nduga kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan masalah ini segera terselesaikan dengan baik,” kata Sandrayanti.

Sementara itu, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar membantah masih adanya operasi pengejaran kelompok kriminal bersenjata di Alguru.

”Saat ini seluruh anggota kami telah bergeser ke Kenyam, ibu kota Nduga. Mereka berada di sana untuk mencegah serangan kelompok tersebut terhadap warga sipil,” kata Boy.

Diketahui kelompok kriminal bersenjata di bawah pimpinan Egianus Kogoya meneror aparat keamanan dan warga di Bandar Udara Kenyam pada 25 Juni 2018. Tiga warga tewas tertembak dan dua warga serta seorang pilot terluka.