Kota Magelang Butuh Ratusan ASN

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (ketiga dari kanan) memberikan penjelasan kepada jurnalis di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta, Rabu (10/5/2017). Dalam acara itu dibahas mengenai transformasi digital dalam manajemen aparatur sipil negara. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah belum adanya integrasi sistem kepegawaian antarinstansi pemerintah.

MAGELANG, KOMPAS — Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, saat ini membutuhkan ratusan aparatur sipil negara. Ratusan orang ini dibutuhkan untuk mengisi banyak kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh mereka yang telah purnakarya.

Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengatakan, selama dirinya menjabat wali kota, jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang purnakarya hampir 800 orang, sedangkan jumlah ASN yang bisa menggantikan, mengisi posisi-posisi kosong tersebut, kurang dari 100 orang.

Kondisi ini, menurut dia, sempat membuat Pemerintah Kota Magelang kebingungan dan kesulitan menjalankan tugas melayani masyarakat.

”Pada kondisi mendesak karena kekurangan ASN, kami terpaksa mengandalkan tenaga lain, tenaga honorer seperti guru tidak tetap, atau tenaga harian lepas,” ujarnya saat ditemui seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkup Pemkot Magelang, Kamis (22/2).

Oleh karena itu, menurut dia, jika moratorium ASN berhenti diberlakukan, pihaknya pun akan segera membuka, melakukan perekrutan ASN. Dalam hal ini, dia pun akan lebih banyak memprioritaskan pengangkatan mereka yang sebelumnya sudah bekerja menjadi tenaga honorer tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sigit melantik 94 pejabat pimpinan pratama, administrator, dan pengawas. Hal ini dia lakukan sebagai upaya penyegaran dalam lingkup Pemkot Magelang.