Pembukaan Trayek Damri di Pedalaman Terkendala Perizinan

Kompas/ Albertus Hendriyo Widi

Lima belas bus Damri AC akan dioperasikan pada 14 April 2007. Bus-bus ini merupakan peremajaan atau pengganti bus-bus lama yang dinilai kurang layak lagi dipakai.

JAYAPURA, KOMPAS — Pembukaan trayek barui bus Damri untuk melayani daerah pedalaman Papua hingga kini terkendala perizinan. Komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua untuk menindaklanjuti usulan pembukaan trayek tersebut dan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai sangat dinantikan  masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Manajer Divisi Regional Perum Damri Area Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara Ferdik Sakona di Jayapura, Papua, Jumat (11/8/2017). Ferdik mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat terkait rencana dan izin pembukaan trayek di pedalaman, seperti di wilayah pegunungan tengah Papua, sejak tahun lalu. Namun,  hingga saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Papua belum merespons surat tersebut.

”Menurut rencana, kami ingin membuka trayek di daerah pedalaman dengan bus yang khusus untuk beroperasi di daerah pegunungan. Sayangnya, rencana ini tak bisa terwujud tanpa izin dari pemerintah daerah setempat,” kata Ferdik.

Ia pun menuturkan, saat ini layanan bus damri di Papua baru menjangkau enam daerah saja, yakni Biak, Serui, Nabire, Jayapura, Mimika, dan Merauke.

Sementara itu, Sekretaris II Dewan Adat Papua John Gobay menyesalkan belum adanya komitmen pemerintah daerah untuk membantu pihak Damri dalam menyediakan sarana transportasi darat di pedalaman. ”Damri selaku BUMN telah berniat baik membuka trayek di sana. Seharusnya, Pemprov Papua memfasilitasi rencana tersebut,” ujar John.

Ia pun berpendapat, salah satu penyebab terjadinya konflik di daerah pedalaman karena warga merasa tak diperlakukan adil. Salah satunya yakni terkait persoalan minimnya akses transportasi di daerah-daerah tersebut. ”Pemicu awal konflik antara sekelompok warga dan aparat di Kabupaten Deiyai pada 1 Agustus lalu karena kecewa salah satu warga meninggal  akibat terlambat mendapat perawatan medis. Hal ini disebabkan tak adanya sarana transportasi umum di sana,” kata John.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nasiaput Itlay mengatakan, ”Hingga saat ini saya belum mengetahui adanya surat dari pihak Perum Damri terkait rencana pembukaan trayek baru di daerah pedalaman.”