Satgas Cyber Polda Jateng terus melakukan patroli siber untuk memantau kemungkinan penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2024. Kesiapsiagaan pengamanan pemilu juga terus ditingkatkan.
Oleh
REGINA RUKMORINI
·2 menit baca
KOMPAS/ANGGER PUTRANTO
Ilustrasi upaya melawan hoaks.
MAGELANG, KOMPAS — Menjelang Pemilu 2024, Satuan Tugas Cyber Kepolisian Daerah Jawa Tengah terus melakukan patroli siber untuk memantau kemungkinan penyebaran berita bohong atau hoaks yang bisa menimbulkan kegaduhan. Jika ditemukan penyebaran hoaks, polisi akan memberi peringatan terlebih dulu sebelum melakukan proses hukum.
Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi mengatakan, apabila ditemukan penyebaran berita bohong di dunia maya, polisi bakal memberi peringatan virtual terlebih dahulu kepada pelaku.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
”Tidak semuanya harus serta-merta (proses hukum). Kita akan terlebih dahulu memberi peringatan virtual. Setelah dirasa tidak mempan, barulah pelaku ditindak sesuai jenis pelanggaran pidana yang dilakukannya,” ujar Luthfi seusai pembukaan acara analisis dan evaluasi gelar operasional Polda Jateng, Senin (11/9/2023), di Kota Magelang.
Luthfi memaparkan, Satgas Cyber Polda Jateng beranggotakan personel dari direktorat intelijen dan humas. Saat ini, satgas itu terus menggencarkan patroli di dunia maya untuk mengantisipasi penyebaran berita hoaks, terutama yang terkait dengan politik dan pemilu.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jendral Ahmad Luthfi (tengah) menyampaikan keterangan terkait pengaduan warga Boyolali atas tindakan kurang menyenangkan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali, Selasa (18/1/2022), di Kota Semarang, Jateng.
Luthfi menambahkan, Polda Jateng juga terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024. Upaya itu, antara lain, dilakukan dengan menggelar latihan sistem pengamanan (sispam) kota, sispam markas komando, dan latihan kontingensi di Jateng.
Upaya lainnya adalah melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi gelar operasional yang melibatkan berbagai jajaran Polda Jateng. Kegiatan itu juga diharapkan bisa semakin memantapkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengamankan Pemilu 2024.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Muhammad Amin mengatakan, Jateng memiliki angka Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebesar 35,4. Dengan angka tersebut, rata-rata kabupaten/kota di Jateng memiliki tingkat IKP sedang. Meski demikian, potensi konflik terkait pemilu harus tetap diwaspadai.
Apalagi, ada tujuh kabupaten/kota di Jateng yang memiliki IKP tinggi, yakni Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kendal. Dari tujuh daerah itu, Kota Semarang memiliki IKP tertinggi, yakni 73,26.
Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik terkait pemilu, Amin menuturkan, Bawaslu Jateng terus melakukan sosialisasi terkait pemilu ke berbagai elemen masyarakat. ”Sosialisasi juga kami lakukan secara berjenjang dengan melibatkan polres-polres di jajaran Polda Jateng,” katanya.
Bawaslu Jateng juga membentuk tim antipolitik uang di sejumlah daerah. Keberadaan tim tersebut diharapkan bisa mencegah terjadinya praktik politik uang dalam rangkaian Pemilu 2024.
Kita akan terlebih dahulu memberi peringatan virtual. Setelah dirasa tidak mempan, barulah pelaku ditindak sesuai jenis pelanggaran pidana yang dilakukannya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F03%2F08%2Ff97e23ae-4a03-4c23-b0f1-ae8dd94aa9c3_jpg.jpg){kind=logo}
