Fokus Bangun Jakarta secara Konkret, Bukan Hanya di Atas Kertas

Rencana kerja Jakarta 2025 diharapkan berupa langkah konkret dan fokus pada masalah banjir, macet, dan kemiskinan.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Warga melintasi banjir di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (15/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tidak hanya di atas kertas. Sebaliknya, rencana kerja tersebut berupa langkah konkret dan fokus pada masalah, seperti pengendalian banjir, kemacetan, dan kemiskinan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2025. Musrenbang fokus pada empat hal, yaitu peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang adaptif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Musrenbang Jakarta Pusat, misalnya, memprioritaskan penanggulangan banjir di enam lokasi rawan genangan, membangun drainase di 22 titik pembangunan pintu air, dan memelihara sarana prasarana pengendalian banjir.

Kemudian, mencegah stunting (tengkes), penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat dan peningkatan kualitas permukiman umum, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas aksesibilitas ataupun kemudahan layanan publik.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Warga membawa barang bawaan saat melintasi banjir di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (15/3/2024). Banjir yang melanda sejumlah daerah di DKI Jakarta perlahan mulai surut.

Baca juga: Jakarta Kaji Kepulauan Seribu sebagai Lumbung Pangan

Adapun Musrenbang Jakarta Utara memprioritaskan program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Program itu meliputi upaya penanggulangan banjir rob di pesisir, pembangunan turap Kali Cakung Lama di Pegangsaan Dua untuk penanggulangan banjir di Kelapa Gading dan Cilincing, serta perbaikan jalan di sepanjang Jalan Akses Marunda.

Selain itu, juga perluasan ruang layanan puskesmas seperti ruang bersalin, laboratorium, penyimpanan obat, dan lahan parkir.

”Masih banyak kegiatan yang bersifat normatif atau sekadar kegiatan. Fokus tuntaskan masalah utama Jakarta, banjir dan kemacetan, dengan terobosan,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangannya, Jumat (22/3/2024).

Prasetyo meminta Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan akademisi, swasta, dan warga untuk mencari terobosan atau solusi mengatasi banjir dan kemacetan. Kebutuhan mendesak saat ini ialah perencanaan yang matang, implementasi di lapangan, dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan keberhasilan program yang bergulir.

Baca juga: Penonaktifan KTP Warga Jakarta Tak Sesuai Domisili Setelah Lebaran

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengendara bermotor menggunakan jalur pesepeda untuk menghindari kemacetan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, saat jam pulang kerja, Rabu (13/3/2024).

Permintaan Dewan ini tak lepas dari Jakarta yang berulang kali dilanda banjir saat hujan deras. Misalnya, sebanyak 6 RT dan 17 ruas jalan di Jakarta tergenang hingga Kamis (29/2/2024) malam akibat guyuran hujan merata di seluruh Ibu Kota sepanjang Kamis dini hari hingga siang.

Ruas jalan raya seperti Jalan Cempaka Putih Raya, Jalan Letjen Suprapto, dan Jalan Cempaka Putih Timur turut terendam air dan menghambat arus lalu lintas.

Selain banjir, ada juga sejumlah catatan DPRD DKI Jakarta berdasarkan reses pertama 8-31 Januari 2024. Dalam reses itu, anggota DPRD DKI Jakarta menyerap aspirasi warga dan meninjau implementasi peraturan ataupun kebijakan pemerintah.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Permukiman padat penduduk di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (5/2/2024). Aliran Kali Cakung melewati permukiman ini.

Dalam rapat DPRD, Rabu (20/3/2024), disampaikan hal spesifik yang harus segera ditangani pada bidang pemerintahan, pertanahan, dan ketertiban umum, seperti mempermudah pelayanan pengurusan data kependudukan dan menambah penyediaan blangko e-KTP.

Selanjutnya, dalam bidang ekonomi dan keuangan daerah berupa penambahan modal usaha mikro, kecil, dan menengah serta pengembangan usaha kuliner khas, terutama untuk Komunitas Jaringan Warga Peduli Ciliwung di Kelurahan Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur; distribusi sayuran bagi kelompok tani pos kembar di Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat; dan bantuan gerobak bagi pedagang di Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sementara terkait bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan ialah kemudahan mengakses layanan sosial, terutama dalam proses pencairan Kartu Jakarta Pintar, Program Indonesia Pintar, program sembako atau pangan murah, penambahan kuota layanan BPJS, dan pemberian makanan tambahan untuk lansia.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara lanskap metropolitan Jakarta, Sabtu (20/1/2024). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global setelah ibu kota negara berpindah ke kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Selepas ibu kota

Setidaknya ada empat prioritas Jakarta selepas ibu kota atau menuju kota global, yakni peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang adaptif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengharapkan Musrenbang menghasilkan program prioritas di setiap wilayah untuk menyukseskan Jakarta sebagai kota global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

”RKPD diarahkan untuk menangani empat prioritas Jakarta. Prioritas ini yang menjadi acuan di setiap wilayah administratif,” kata Heru.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pemulung mengajak anaknya untuk memulung di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024). Menurut catatan Badan Pusat Statistik, pada Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,12 persen. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem akan hilang pada tahun ini.

Ada empat prioritas Jakarta selepas ibu kota atau menuju kota global, yakni peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintah yang adaptif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Heru meminta seluruh perangkat daerah menjalankan prinsip efisien dan efektif, serta mempertimbangkan pencapaian target pembangunan tahun 2025. Salah satunya ialah meningkatkan kerja sama strategis untuk iklim investasi dan kerja sama dengan masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan Jakarta tahun 2025.