BTS Segera Hadir di Kabupaten Bogor

BTS direncanakan hadir pada Februari mendatang di Kabupaten Bogor yang melintas di rute Cibinong-Ciparigi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pengemudi armada Biskita Transpakuan yang akan berangkat dari Terminal Biskita Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021).

BOGOR, KOMPAS — Kabupaten Bogor, Jawa Barat, segera memiliki layanan transportasi umum melalui skema pembelian layanan atau buy the service. Skema ini diharapkan semakin luas di wilayah Jabodetabek sehingga masalah kemacetan teratasi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto mengatakan, setelah terlaksana di Kota Bogor dan Kota Bekasi, BPTJ Kementerian Perhubungan juga akan menghadirkan program subsidi angkutan umum melalui skema buy the service (BTS) di Kabupaten Bogor.

Baca juga: Layanan Angkutan Umum "Buy The Service" Hadir di Kota Bekasi

Kehadiran BTS ini pun telah disepakati dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BPTJ dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Suharto menuturkan, BTS akan segera melayani masyarakat di Kabupaten Bogor dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. Skema pembelian layanan BTS merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk menyediakan layanan angkutan umum yang memadai dan menjangkau semua wilayah dalam rangka menunjang, memperlancar, dan meningkatkan pembangunan perekonomian, baik regional maupun nasional, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

AGUIDO ADRI

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Suharto.

Adapun rute bus BTS ini akan melintas di dua wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dengan rute Cibinong-Ciparigi. Diharapkan rute ini dapat beroperasi pada Februari 2024. Rute tersebut merupakan rute prioritas dari tujuh rute yang diusulkan Pemkab Bogor dan memiliki peluang untuk dapat diintegrasikan dengan rute lain di Kota Bogor.

”Layanan ini merupakan suatu layanan integrasi antara Kabupaten Bogor (Cibinong) dan Kota Bogor (Ciparigi) sepanjang 23,05 kilometer. Kami harapkan masyarakat akan lebih diuntungkan dengan adanya layanan integrasi angkutan umum dengan skema BTS ini,” ujar Suharto, Minggu (7/1/2024).

Ke depan, kata Suharto, Pemkab Bogor juga akan berupaya mendanai operasionalisasi bus BTS melalui APBD untuk enam koridor lain. Hal itu sejalan dengan langkah Kemenhub yang terus mendorong pemerintah daerah untuk membiayai secara mandiri operasionalisasi layanan bus BTS.

”Kami apresiasi dan bangga Kabupaten Bogor ke depannya akan berinisiasi untuk mengupayakan skema BTS melalui APBD dan mempunyai masterplan terkait pelayanan angkutan umum pada tujuh koridor,” kata Suharto.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Armada Biskita Transpakuan saat mulai dilepas pada acara peluncuran pengoperasian dari halaman Balai Kota Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021).

Menurut Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu, BPTJ yang telah mengadakan layanan BTS diharapkan menjadi solusi masalah kemacetan di Kabupaten Bogor.

”Kami ingin mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Nantinya angkot yang bersinggungan dengan bus BTS akan melayani trayek baru atau lainnya,” ujarnya.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, semakin luasnya layanan BTS, khususnya di Jabodetabek, merupakan langkah penting dan strategis terutama dalam upaya mengurangi kemacetan.

Tak hanya itu, perubahan layanan transportasi umum massal di wilayah Jabodetabek melalui skema standar operasional, seperti kenyamanan dan keamanan untuk penumpang, merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi.

Hal ini merupakan pencerahan bagi setiap wilayah di Bodetabek.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Siswi sebuah sekolah menengah pertama pulang sekolah naik angkutan kota (angkot) saat hujan deras mengguyur Ciampea, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/11/2023).

Keengganan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik tak lepas dari layanan di bawah standar operasional, seperti berhenti lama atau ngetem, armada kotor, dan tidak bebas asap rokok.

Untuk menjalankan skema BTS ini, lanjutnya, tak hanya komitmen dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang memiliki peran untuk mau berjalan melakukan perubahan menghadirkan sistem transportasi yang lebih baik serta menyediakan pendanaan secara mandiri.

”Hal ini merupakan pencerahan bagi setiap wilayah di Bodetabek bahwa pelan tapi pasti bisa membenahi sistem angkutan dengan mengandalkan sumber penganggaran dari setiap daerah,” kata Yayat.

Skema BTS yang melintasi Kabupaten dan Kota Bogor ini juga menjadi simpul untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik bagi masyarakat dua wilayah tetangga itu. Simpul itu juga perlu disinergikan dengan berbagai kebijakan agar kemacetan bisa berkurang.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Pelaksanaan reduksi angkutan kota di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (1/11/2021). Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan program reduksi tiga angkot menjadi satu bus berkapasitas penumpang 35 orang. Bus berkapasitas 35 orang ini dengan penataan penumpang 20 duduk 15 berdiri.

Beberapa kebijakan perlu dilakukan, antara lain konversi angkot. Hal ini dinilai penting karena, berdasarkan data 2021, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor memiliki jumlah angkot yang banyak.

Di Kota Bogor tercatat rasionya tertinggi di Jabodetabek, yaitu 3.412 angkot, dengan populasi penduduk sekitar 1,1 juta. Sementara di Kabupaten Bogor ada 6.732 angkot dengan jumlah penduduk sekitar 5,46 juta.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya memiliki tugas untuk mengonversi angkot, tetapi juga menyiapkan infrastruktur seperti halte, rute, hingga sosialisasi agar skema BTS ramai dan menjadi pilihan untuk digunakan masyarakat.

Baca juga: Kemenhub: Belum Semua Pemda Punya Desain Peta Jalan Angkutan Perkotaan

Seperti di Kota Bogor, perkembangan BTS dengan Biskita Transpakuan yang telah resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 dan menerapkan tarif khusus bagi pelajar, warga lansia, dan penyandang disabilitas pada 18 September 2023 terus mengalami peningkatan jumlah penumpang setiap bulan.

Sejak 20 Mei 2023, jumlah penumpang di empat koridor sebanyak 99.682 dan meningkat menjadi 209.843 hingga 26 Desember 2023.