KPU DKI Jakarta Kekurangan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara

KPU DKI Jakarta kekurangan tiga tempat rekapitulasi tingkat kecamatan dan penampungan kotak suara, sedangkan Bawaslu DKI Jakarta kekurangan ruangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di wilayah.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ilustrasi - Puluhan pekerja yang dikontrak Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur melipat surat suara pemilu presiden di Gedung Transito Induk Transmigrasi DKI Jakarta di Jakarta Timur, Senin (21/6).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta masih kekurangan tiga tempat rekapitulasi tingkat kecamatan dan penampungan kotak suara setelah pungut dan hitung. Saat yang sama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta juga kekurangan ruangan penegakan hukum terpadu. Kedua persoalan ini sedang dicarikan solusinya agar tidak mengganggu tahapan pemilu.

Pemilu 2024 tinggal 70 hari lagi. Sekarang sedang dalam masa kampanye mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kemudian berlanjut masa tenang pada 11-13 Februari 2024 dan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Di Jakarta ada 8.252.897 pemilih yang akan menggunakan hak pilih di 30.766 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata memastikan pihaknya masih kekurangan tiga tempat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan penampungan kotak suara pascapemilihan dan hitung di Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, dan Kemayoran. Sejumlah tempat juga masih membutuhkan perbaikan karena bocor dan terkena tempias air hujan.

”Kami hanya penerima fasilitas dari pemerintah. Sewa atau perbaikan semua oleh pemerintah. Kami hanya penerima fasilitas. Targetnya 10 Desember sudah ada kepastian gedung,” kata Wahyu, Selasa (5/12/2023).

Baca Juga: Tantangan KPU DKI Jakarta Menyiapkan Pemilu 2024

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan gedung tersebut paling lambat 10 Desember. Syaratnya, tidak boleh memakai gedung sekolah karena akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengingatkan hal tersebut lantaran penampungan kotak suara dapat memakan waktu berhari-hari. Senada dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua yang menyarankan sewa tempat apabila tidak ada lagi tempat milik pemerintah yang dapat digunakan.

Maskot Pemilu 2024, Sura dan Sulu, menyapa warga saat sosialisasi tahapan Pemilu 2024 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (26/11/2023). Acara yang digagas oleh KPU Provinsi DKI Jakarta ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Panitia pemilu

Di sisi lain sudah ada kepastian terkait jaminan kesehatan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta. Hal tersebut mengingat pada Pemilu 2019 tercatat 31 petugas meninggal dan 158 jatuh sakit karena kelelahan.

Pendaftaran KPPS akan dimulai 11 Desember. Dalam satu TPS terdapat tujuh petugas sehingga total ada 215.362 petugas yang harus dijamin kesehatannya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menuturkan, pemerintah bisa memfasilitasi pemeriksaan kesehatan lengkap agar KPPS fit dalam tugasnya. Penting juga mengetahui penyakit komorbid atau bawaan, seperti riwayat jantung, hipertensi, atau lainnya supaya menjadi kewaspadaan.

”Kami minta penyelenggara pemilu bersurat agar ditindaklanjuti pemeriksaan kesehatan lengkap. Kami juga sarankan seluruh KPPS terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan agar punya jaminan jika sakit setelah pemilu,” kata Ani.

Ilustrasi - Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Jakut mendampingi anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Gading yang dimintai keterangannya oleh penyidik di Markas Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara terkait dugaan tindak pidana politik uang berupa pembagian minyak goreng oleh calon anggota DPRD DKI Jakarta.

Potensi pelanggaran kampanye

Selain KPU, Bawaslu DKI Jakarta juga membutuhkan tempat untuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah administratif. Saat ini, hanya Jakarta Timur yang mempunyai ruangan terpisah.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha secara terpisah menyampaikan bahwa belum tersedia ruangan Gakkumdu di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Pihaknya hanya mempunyai anggaran Rp 5 juta untuk sewa ruangan di setiap wilayah.

”Anggarannya tidak cukup. Kami diminta bersurat oleh Komisi A dan akan dicarikan solusinya,” ujar Munandar.

Selain ketiadaan ruangan Gakkumdu, Bawaslu tingkat wilayah juga tidak mempunyai ruang sidang. Selama ini ruangan yang ada jadi multifungsi. Contohnya memakai ruang rapat dengan panitia pengawas pemilu.

Baca Juga: KPU DKI Jakarta Kekurangan 11 GOR untuk Tahapan Pemilu 2024

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta menambahkan, saat ini pihaknya tengah memeriksa dua dugaan pelanggaran kampanye calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertama, dugaan kampanye melibatkan anak-anak di Jakarta Utara.

”Bawaslu Jakarta Utara sedang melakukan kajian. Aturan jelas dilarang aktivitas kampanye melibatkan anak-anak dan tidak boleh ada penyalahgunaan anak-anak untuk kegiatan politik. Jika terbukti, kami akan (memberi) sanksi tegas,” kata Benny.

Kedua, bagi-bagi susu saat hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di Jakarta Pusat. Padahal, Bawaslu Jakarta Pusat tidak menerima pemberitahuan kegiatan tersebut.

Menurut Benny, pihaknya meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar car free day tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan kampanye.

Cawapres Mahfud MD, capres Ganjar Pranowo, cawapres Gibran Rakabuming Raka, capres Prabowo Subianto, cawapres Muhaimin Iskandar, dan capres Anies Baswedan (dari kiri ke kanan) menandatangani deklarasi kampanye damai di acara Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11/2023). Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan tema ”Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat”. Dalam acara ini sejumlah pimpinan partai politik hadir. Ketiga calon presiden dan calon wakil presiden juga turut hadir dalam acara ini. Bawaslu menyatakan siap mengawasi dan menangani jika terdapat pelanggaran dalam Pemilu 2024. Bawaslu juga mengajak para peserta pemilu untuk melaksanakan kampanye dengan damai dan tertib.