Tantangan KPU DKI Jakarta Menyiapkan Pemilu 2024

KPU DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait masih mencari solusi berbagai tantangan persiapan Pemilu 2024 di Jakarta.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Puluhan pekerja yang dikontrak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur melipat surat suara pemilu presiden di Gedung Transito Induk Transmigrasi DKI Jakarta di Jakarta Timur, Senin (21/6).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menghadapi tantangan kurangnya tempat rekapitulasi dan gudang logistik, memastikan kesehatan kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan pemetaan tempat pemungutan suara rawan banjir. Berbagai tantangan ini tengah dicari solusinya demi kelancaran Pemilu 2024 yang tinggal 76 hari lagi.

Saat ini tahapan pemilu telah memasuki masa kampanye mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kemudian berlanjut masa tenang pada 11-13 Februari 2024 dan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mencatat 8.252.897 daftar pemilih tetap. Mereka bakal menggunakan hak pilih di 30.766 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan.

Tempat rekapitulasi suara sangat penting. Harus benar-benar ada solusinya,

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, Rabu (29/11/2023), menyampaikan bahwa pihaknya masih kekurangan tempat rekapitulasi dan gudang logistik, perlu memastikan kesehatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan pemetaan TPS rawan banjir.

KPU DKI Jakarta kekurangan 11 gelanggang olahraga (GOR) untuk rekapitulasi dan gudang logistik karena dalam proses revitalisasi. Contohnya di Kecamatan Kebayoran Lama dan Kecamatan Mampang Prapatan.

Baca juga: KPU DKI Jakarta Kekurangan 11 GOR untuk Tahapan Pemilu 2024

Aula kantor Kecamatan Kebayoran Lama ditawarkan sebagai tempat alternatif rekapitulasi dan gudang logistik. Akan tetapi, kondisinya tidak ideal lantaran kurang luas dan berada di lantai 4 yang bisa membuat KPPS kewalahan.

Wahyu menyebutkan, satu kecamatan setidaknya terdiri dari 1.000 TPS dengan 4.000 kotak suara. Satu kotak suara berukuran 40 sentimeter x 40 sentimeter x 60 sentimeter sehingga butuh ruangan minimal seluas 250 meter persegi untuk merekap kotak suara.

Sama halnya dengan kondisi aula kantor Kecamatan Mampang Prapatan. Bahkan, ada risiko tambahan karena masuk area rawan banjir.

”Mudah-mudahan ada lokasi alternatif lain atau difasilitasi untuk sewa tempat rekapitulasi dan gudang logistik,” kata Wahyu.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para saksi partai politik mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten dan kota bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Selain itu, KPU DKI Jakarta masih harus memastikan kesehatan KPPS. Dalam satu TPS terdapat tujuh petugas. Artinya, terdapat 215.362 petugas yang harus dicek kesehatannya.

Wahyu mengatakan, masalah surat keterangan sehat untuk KPPS itu tengah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Berdasarkan tahapan pemilu, pengecekan akan berlangsung Desember nanti.

”Kami juga sedang memetakan TPS rawan banjir. Akan dikomunikasikan dengan BPBD DKI Jakarta untuk antisipasi,” ujar Wahyu.

BPBD DKI Jakarta melaporkan sebanyak 25 kelurahan masuk area rawan banjir dan genangan. Kelurahan-kelurahan ini berada di dekat 13 sungai yang mengaliri Jakarta.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga berfoto dengan maskot Pemilu 2024, Sura dan Sulu, saat sosialisasi tahapan Pemilu 2024 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (26/11/2023). Acara yang digagas oleh KPU Provinsi DKI Jakarta ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Tindak lanjut

DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti persoalan yang dihadapi KPU DKI Jakarta. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono memastikan bakal mengumpulkan organisasi perangkat daerah terkait.

Paling tidak bisa ditentukan lokasi tempat rekapitulasi dan gudang logistik sebelum 10 Desember 2023. ”Tempat rekapitulasi suara sangat penting. Harus benar-benar ada solusinya,” kata Mujiyono.

Baca juga: Tingkatkan Partisipasi, KPU DKI Jakarta Gelar Sosialisasi

Komisi A DPRD DKI Jakarta akan mengundang Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Bakesbangpol DKI Jakarta, Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta, dan lainnya.

”Kami akan panggil Dinas Kesehatan juga untuk bahas penyediaan pemeriksaan kesehatan bagi KPPS,” ujar Mujiyono.