Zona 2 TPST Bantargebang Terbakar

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melaporkan kebakaran zona 2 TPST Bantargebang sudah dilokalisasi dan masih berlangsung proses pendinginan.

DOKUMENTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA

Kebakaran melanda zona 2 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (29/10/2023) siang. Api kemungkinan berasal dari sampah kering yang terbawa angin.

JAKARTA, KOMPAS — Kebakaran melanda zona 2 di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (29/10/2023) siang. Api pertama kali muncul di depan lokasi power house dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Bantargebang.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melaporkan, kebakaran sudah dilokalisasi oleh 20 mobil tangki air dan pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dan Jakarta, serta dibantu puluhan ekskavator yang membolak-balik sampah terbakar agar mudah disiram. Saat ini di lokasi masih berlangsung proses pendinginan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebutkan, kebakaran dilaporkan terjadi pukul 14.15 WIB di zona 2 yang sudah tidak aktif. Api kemungkinan berasal dari sampah kering yang terbawa angin.

”Pemadaman berlangsung tiga jam. Saat ini sudah dilokalisasi dan terkendali. Kami masih siagakan mobil pemadam di lokasi,” ujar Asep.

DOKUMENTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA

Pemadam kebakaran masih bersiaga di zona 2 TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (29/10/2023). Kebakaran melanda zona 2 pada Minggu (29/10/2023) siang.

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Bantargebang itu dibangun pada 2018 oleh Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangkit listrik dirancang beroperasi secara kontinu 24 jam per hari dan 250-300 hari per tahun. Bahan bakarnya menggunakan sampah dengan kapasitas 100 ton per hari, serta menghasilkan listrik sebesar 700 kW untuk pengoperasian internal unit pembangkit listrik.

Pembangkit listrik tersebut selesai dibangun Desember 2018. Kemudian berlanjut uji coba peralatan dan penyempurnaan sampai Januari 2019 hingga diresmikan pada 25 Maret 2019.

Baca Juga: Mengolah Sampah, Mengikis Bencana

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang memiliki luas 110,3 hektar. Luas efektif untuk pembuangan sampah mencakup 81,91 persen area dan sisanya 18,09 persen untuk prasarana, seperti akses jalan, kantor, dan instalasi pengolahan lindi atau air dari sampah.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah sampah harian yang masuk ke TPST Bantargebang. Rata-rata jumlah sampah masuk sebanyak 7.228 ton per hari pada 2021 atau meningkat 27 persen dari rata-rata sampah masuk tahun 2015 sebesar 5.655 ton per hari.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Pemadam kebakaran sedang berada di gunung sampah yang ada tempat pemrosesan akhir Rawa Kucing, Kota Tangerang, Banten, Senin (23/10/2023).

Berulang

Seiring kemarau panjang ini, sejumlah tempat pembuangan sampah terbakar. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, terbakar pada Jumat (20/10/2023). Hingga Jumat (27/10/2023), petugas masih mendinginkan sejumlah titik lantaran masih ditemukan asap dari bawah sampah.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugianto berencana membawa isu sampah untuk menjadi perhatian semua kepala daerah karena tergolong krusial. Dari data yang dihimpun terdapat 70 persen sampah ditimbun di tempat pemrosesan akhir, 15 persen tidak terangkut, dan hanya sekitar 10-15 persen sampah didaur ulang (Kompas, 28 Oktober 2023).

”Kondisi ini mengindikasikan bahwa negara sedang mengalami darurat sampah. Saat ini, perpres (peraturan presiden) belum maksimal untuk membangun gerakan terstruktur, sistematis, dan masif. Dari komitmen anggaran saja sangat minim. Rata-rata APBD kota tidak sampai 2 persen menganggarkan untuk pengelolaan sampah,” katanya.

Baca Juga: TPA Rawa Kucing di Tangerang Kembali Buruk Rupa

Bima melanjutkan bahwa Apeksi akan terus mendorong advokasi yang lebih baik. Termasuk memperkuat kajian dan masukan agar intervensi pusat dalam pelaksanaan operasional lebih efektif.

Untuk itu, semua kepala dinas lingkungan hidup harus turut merumuskan kebijakan nasional. Apeksi siap membantu kajian agar melahirkan ringkasan kebijakan (policy brief) untuk presiden, kementerian/lembaga, termasuk kepala daerah.