Heru Budi Lebih Terbuka Mengelola Keuangan dan Aset DKI Jakarta

Setahun ke depan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono fokus menuntaskan banjir, macet, dan program lain yang bergulir.

KOMPAS/NINA SUSILO (INA)

Presiden Joko Widodo menumpangi LRT dari Stasiun Harjamukti, Cibubur, sampai Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (3/8/2023). Ikut mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (paling kiri), Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

JAKARTA, KOMPAS — Heru Budi Hartono diperpanjang sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta setahun ke depan. Kepala Sekretariat Presiden itu diminta tak hanya fokus mempercepat realisasi program prioritas penanganan banjir, kemacetan, dan antisipasi resesi ekonomi, tetapi juga mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Heru diperpanjang masa jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (16/10/2023). Dalam setahun dia dievaluasi per tiga bulan. Kali terakhir berlangsung Jumat (29/9/2023) dengan paparan capaian kinerja, seperti penanganan kemiskinan dan tengkes, inflasi yang tetap stabil, dan penanggulangan sampah ataupun polusi udara.

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta August Hamonangan, Selasa (17/10/2023), mengapresiasi setahun kepemimpinan Heru yang kembali membuka posko pengaduan di Balai Kota. Hal itu merupakan tradisi baik karena warga tidak berjarak dengan pemimpinnya. Warga bisa langsung mengadu dan pemerintah mengintervensi sesuai dengan kebutuhan.

Ke depannya, Heru Budi dan jajaran dapat mengoptimalkan pengelolaan aset dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selain itu, pemerintah tidak berjarak dengan warga. Turun langsung untuk berkomunikasi atau meneruskan tradisi blusukan penting untuk tahu betul permasalahan yang ada di masyarakat.

Kemudian kepemimpinan Heru responsif terhadap sinkronisasi data yang menghambat bantuan sosial. Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terus bergulir agar tepat sasaran.

”Ke depannya, Heru Budi dan jajaran dapat mengoptimalkan pengelolaan aset dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ujarnya.

Tantangan besar lainnya adalah mempercepat realisasi APBD DKI Jakarta 2023 senilai Rp 83,7 triliun untuk tiga program prioritas, yakni penanganan banjir, kemacetan, dan antisipasi resesi ekonomi.

”Setidaknya 41,27 persen APBD dialokasikan untuk tiga program prioritas tersebut. Harus dimaksimalkan agar masalah klasik teratasi,” ujarnya.

FAKHRI FADLURROHMAN

Aktivitas warga saat menghabiskan waktu sore di Penataan Titik Unggulan (PTU) Rumah Babe di bawah jalan layang Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023). Pemerintah Provinsi Jakarta memanfaatkan lahan kosong yang berada di bawah jalan layang Kampung Melayu menjadi ruang interaksi.

Heru seusai diperpanjang masa jabatan berkomitmen merampungkan program yang tengah bergulir, yaitu kemacetan, polusi, dan sampah. Dia juga berupaya agar birokrasi berjalan maksimal setahun ke depan.

”Kerja kemarin belum selesai. Akan dilanjutkan sekarang agar teratasi,” katanya.

Baca juga: Polusi dan Birokrasi Tantangan Besar Tahun Kedua Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

Salah satunya penyempurnaan layanan perbendaharaan daerah dalam Sistem Informasi Manajemen Rekening Bank (siMerak) oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta. Aplikasi siMerak digunakan oleh aparatur sipil negara (ASN) dengan keunggulan fleksibilitas atau bisa digunakan di mana saja.

”Bisa membuat laporan di mana saja, dikontrol, didaftar, dicetak, dan dicek sesuai dengan surat keterangan gubernur,” ujarnya.

Menurut Heru, siMerak lebih transparan karena pemantauan bisa dilakukan oleh siapa saja. Adanya aplikasi ini menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah dari sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi secara elektronik.

Baca juga: Jutaan Penerima Bansos Tidak Tepat Sasaran, Pemprov DKI Lakukan Verifikasi Data