Banten Menatap Masa Depan
Di usia 23 tahun, Provinsi Banten masih berjuang memeratakan infrastruktur dan mengoptimalkan potensi demi mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.
Banten resmi menjadi provinsi pada 4 Oktober tahun 2000. Salah satu pendorongnya ialah kejayaan masa silam. Perihal kejayaan ini sedari awal berbagai kalangan mengingatkan agar tidak sebatas nostalgia, tetapi sebagai acuan untuk berdaya dengan ragam potensi yang ada.
Setelah 23 tahun berpisah dari Jawa Barat, ”Tanah Para Jawara” terus berjuang memeratakan pembangunan infrastruktur dan mengoptimalkan potensinya. Semua demi mengatasi kemiskinan maupun pengangguran yang masih tinggi.
Banten berabad lalu jaya dan makmur dari perdagangan hasil bumi melalui Pelabuhan Karangantu, Kota Serang. Dulu pelabuhan di hilir Sungai Cibanten itu disinggahi kapal pedagang Arab, Persia, Gujarat India, China, dan Eropa. Sekarang, pelabuhan disinggahi nelayan dan kapal motor pengangkut kayu dari luar Pulau Jawa.
Baca juga: Amanah Para Sultan demi Banten Sehat Ekonomi Kuat
Sisa kejayaan dan kemakmuran masa lampau juga terdapat di Kawasan Wisata Banten Lama. Ada reruntuhan Keraton Kaibon dan Surosowan, Masjid Agung Banten, dan Wihara Avalokitesvara, serta koleksi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.
Banten masa kini sebagai daerah otonom terdiri dari delapan kabupaten/kota. Sisi timurnya bersinggungan dengan Jakarta, pusat perekonomian dan pemerintahan. Lalu sisi baratnya berada di tepi Selat Sunda. Salah satu selat paling penting di Tanah Air dengan kepadatan tinggi dari Jawa-Sumatera.
Wilayah di ujung barat Pulau Jawa itu menjadi lokasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jalan Tol Jakarta-Merak, dan Pelabuhan Merak. Ketiganya jadi pintu gerbang ke Pulau Jawa sekaligus urat nadi distribusi barang dan transportasi penumpang.
Kinerja
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, akhir Agustus lalu, seusai kick off rapat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045, menyebut, perlu memperkuat potensi bonus demografi untuk mencapai visi Banten Emas.
Banten membutuhkan sumber daya manusia mumpuni melalui pendidikan berkualitas, derajat kesehatan tinggi, dan perlindungan sosial yang merata. Kemudian inovasi mendorong produktivitas dan investasi, mengoptimalkan kondisi dan peran lingkungan hidup, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan penataan tata ruang terpadu.
Kebutuhan tersebut berangkat dari capaian indikator makro sebagai gambaran perkembangan daerah. Indikator tersebut, antara lain, indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka di wilayah berpenduduk 12,25 juta jiwa itu.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik tentang Provinsi Banten Dalam Angka 2023 pada Februari 2023, indeks pembangunan manusia (IPM) ada pada skor 73,32, terdapat 6,16 persen warga miskin, 64,72 persen angkatan kerja, 8,09 persen pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi 5,03 persen.
Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Triwulan II Tahun Anggaran 2023, skor IPM sudah di atas target 73,27 untuk realisasi tahun 2022. Namun, rata-rata lama sekolah masih 9,13 tahun pada 2022 atau warga berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas III SMP.
Baca juga: Banten, Dinasti Politik, dan Minimnya Sirkulasi Elite
Tingkat kemiskinan 6,24 persen atau masih di atas target 5,58 persen. Jumlah warga miskin perkotaan 586.210 jiwa dan warga miskin perdesaan 243,450 jiwa. Garis kemiskinan ini sebesar Rp 598.748 per kapita per bulan dan rata-rata rumah tangga miskin memiliki 4,42 anggota sehingga garis kemiskinan tiap rumah tangga miskin Rp 2,64 juta per bulan.
Pada saat yang sama jumlah angkatan kerja mencapai 6,1 juta jiwa dengan partisipasi 65,94 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,97 persen dari target 8,67 persen. Turunnya pengangguran seiring membaiknya perekonomian dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 212.000 orang. Pemprov mencatat pengangguran tertinggi dari tingkat pendidikan SMA dan terendah pada tingkat pendidikan SD ke bawah.
Kondisi ekonomi yang membaik membuat laju pertumbuhan ekonomi 4,68 persen pada triwulan I-2023. Pertumbuhan ini masih di bawah target 5,02 persen sampai 5,15 persen. Penyumbangnya industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, perumahan serta pertanian.
Tangerang Raya dekat dengan Jakarta sehingga cepat pertumbuhannya. Wilayah selatan sudah didukung akses Tol Serang-Panimbang sehingga terbuka berbagai aktivitas ekonomi.
Ekspedisi
Dalam kesempatan lain, akhir September, Al Muktabar menyampaikan upaya percepatan mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan melalui ekspedisi reformasi birokrasi berdampak tematik. Juga mendorong pendidikan vokasi yang sesuai atau relevan agar investasi bisa menyerap tenaga kerja lokal.
”Terstruktur mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Saling dukung wilayah utara dan selatan. Tangerang Raya dekat dengan Jakarta sehingga cepat pertumbuhannya. Wilayah selatan sudah didukung akses Tol Serang-Panimbang sehingga terbuka berbagai aktivitas ekonomi,” katanya.
Kegiatan yang bergulir saat ekspedisi reformasi birokrasi berdampak tematik, antara lain pembangunan RSUD Cilograng di Kabupaten Lebak yang secara fisik sudah mencapai 80 persen. Rumah sakit tipe C ini nantinya melayani rawat jalan dan rawat inap untuk masyarakat perbatasan.
Selanjutnya penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, akhir Agustus. Pemprov menyalurkan bantuan keuangan untuk 340 desa sebesar Rp 20,4 miliar, bantuan sosial, benih ikan, bantuan listrik perdesaan, penyerahan sertifikasi uji mutu untuk industri kecil menengah seperti Kopi Hariang dan Mitra Mandala.
Dalam kesempatan lain, pertengahan September, Pemprov Banten memberikan bantuan sumur pantek atau sumur tanah yang airnya disedot menggunakan mesin pompa untuk mengairi lahan pertanian, mesin perontok gabah, dan pompa air kepada petani di Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Bantuan ini penting karena kekeringan yang terjadi sejak Agustus.
Selain itu, pemprov juga mengembangkan 32 lokasi investasi untuk peningkatan ekonomi warga. Mulai dari central business district di pesisir utara Tangerang, rencana pembangunan MRT fase III east-west line dari Balaraja di Tangerang ke Jakarta sampai Cikarang di Bekasi, dan pembangunan kawasan berorientasi transit pada area penghubung Jalan Tol Serpong-Balaraja dengan Tol Serang-Panimbang dan Jalan Tol Semanan-Rajeg.
Pemprov juga mengambil alih 13 ruas jalan kabupaten/kota sepanjang 94,97 km. Sampai Maret 2023, kondisi jalan provinsi yang sudah mantap (baik maupun sedang) sebesar 91,45 persen atau 783,7 km, sedangkan sisanya 73 km rusak ringan dan berat.
Layanan dasar
Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten Uday Suhada mengapresiasi capaian kinerja. Namun, sejak berdiri sebagai provinsi hingga sekarang, Banten masih berkutat pada persoalan mendasar, yakni kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
”Kami masih temukan warga sakit harus digotong untuk berobat. Masih banyak pula sekolah tidak layak. Begitu juga angka pengangguran masih tinggi. Belum lagi kasus penyalahgunaan keuangan negara masih tetap saja terjadi,” ucapnya, Rabu (27/9/2023).
Menurut dia, Banten masih berkutat dengan persoalan dasar karena belum ada basis data yang akurat dan mutakhir atau satu data terintegrasi. Penyebabnya ego sektoral yang masih sangat kental. Tak pelak kerap dijumpai program pembangunan tumpang tindih.
Ego sektoral yang dimaksudnya ialah antara pemprov dan pemkab/pemkot maupun antardinas di provinsi dan antardinas di pemkab/pemkot. Hal itu sangat disayangkan karena seharusnya koordinasi dan konsolidasi terbangun dengan baik.
”Contohnya soal penanggulangan tengkes. Hingga saat ini belum punya data yang teruji, siapa saja, di mana sebarannya, dan bagaimana kondisinya. Data penting untuk mengambil langkah pendekatan. Tidak bisa hanya mengandalkan dinas kesehatan atau sosial,” tuturnya.
Banten itu ibarat pemuda yang terakhir itu. Kawin dulu, soal rezeki, mah, nanti menyusul.
Oleh karena itu, masyarakat sipil terus mendorong perubahan, membangun kesadaran kolektif, dan partisipasi aktif. Tujuannya agar perencanaan maupun implementasi program pembangunan berjalan sesuai dengan kondisi di lapangan atau kebutuhan warga.
Pergumulan Banten dengan layanan dasar kembali mengingatkan analogi Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tirtayasa, Serang, Dr Tihami, masa itu, dalam artikel ”Analogi Niat Kawin Dua Pemuda” (Kompas, 9 Februari 2000).
Tidak ada jaminan masyarakat Banten akan makmur setelah daerah ini berubah menjadi provinsi. Dr Tihami menganalogikan niat warga Banten untuk membentuk provinsi sendiri dengan niat pemuda yang hendak kawin untuk berumah tangga.
Baca juga: Warga Pandeglang Jual Jalan Rusak di Tokopedia
Banten ibarat seorang pemuda yang hidupnya pas-pasan, juga ingin cepat berumah tangga. Meskipun belum hidup berkecukupan, karena niatnya sudah bulat, akhirnya dia mempersunting gadis pilihannya. Tentang bagaimana kehidupannya nanti bersama istri tercinta, akan dijalaninya berdua dalam suka dan duka.
”Banten itu ibarat pemuda yang terakhir itu. Kawin dulu, soal rezeki, mah, nanti menyusul. Setelah mandiri sebagai provinsi, Banten baru akan berbenah diri. Warga Banten akan membangun daerahnya, dengan menggali semua potensi yang ada,” ujar Tihami.
Banten masa silam dan kini sama-sama ingin warganya jaya dan makmur. Letaknya strategis dengan sumber daya alam yang beragam. Selanjutnya tinggal menekan ego dan memaksimalkan potensi yang ada.