11 Perusahaan yang Cemari Udara Jakarta Dijatuhi Sanksi

Perusahaan pencemar udara Jakarta itu terdiri dari tujuh perusahaan penyimpanan batubara, dua perusahaan berbahan bakar batubara, dan dua perusahaan peleburan baja.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Lanskap gedung pencakar langit dan permukiman yang diselimuti polusi di Jakarta, Sabtu (23/9/2023). Meski berbagai upaya mengurangi polusi udara telah ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kualitas udara di Jakarta masih tergolong tidak sehat pada jam-jam tertentu.

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 11 perusahaan diberi sanksi karena mencemari udara Jakarta. Operasi empat perusahaan di antaranya dihentikan untuk sementara. Pengawasan difokuskan pada industri terkait batubara, khususnya di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per Jumat (29/9/2023) telah menjatuhkan sanksi terhadap tujuh perusahaan penyimpanan batubara, dua perusahaan berbahan bakar batubara, dan dua perusahaan peleburan baja.

Tiga perusahaan penyimpanan batubara, PT TTI, PT TBE, dan PT BIG, dihentikan sementara operasinya sampai memenuhi aturan pengelolaan lingkungan. Sama halnya dengan satu perusahaan peleburan baja, PT JCAS, hingga cerobongnya punya persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dan sertifikat laik operasi.

Baca juga: Menunggu Solusi Jangka Panjang Penanganan Polusi Udara Jakarta

KOMPAS/AGUS SUSANTO

ILUSTRASI. Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melekatkan stiker area dalam pengawasan di sebuah stockpile batubara atau tempat penumpukan batubara di Jalan Cakung Cilincing Raya, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (31/8/2023).

Sementara itu, dua perusahaan lain yang berbahan bakar batubara, PT AAJ dan PT BKP, dilakukan uji emisi sumber tidak bergerak (cerobong broiler).

”Kami terus mengawasi industri, khususnya yang menggunakan bahan bakar batubara di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Ini upaya memenuhi target rendah emisi pada 2030,” ucap Juru Bicara Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta Ani Ruspitawati.

Tiga perusahaan penyimpanan batubara, PT TTI, PT TBE, dan PT BIG, dihentikan sementara operasinya sampai memenuhi aturan pengelolaan lingkungan.

Komisi D DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk konsisten dalam pengendalian pencemaran udara. Tujuannya supaya ada efek jera atau tidak ada pencemaran berulang.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pengendara sepeda motor mengenakan masker saat melaju di jalan protokol Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (23/8/2023). Mayoritas sumber emisi penyebab pencemaran udara di Jabodetabek berasal dari aktivitas lokal, khususnya dari sektor transportasi.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, upaya yang telah bergulir, seperti uji emisi, razia emisi kendaraan, dan sanksi kepada industri, harus konsisten. Upaya lainnya, mengedukasi masyarakat dan industri serta melakukan penindakan dan pengawasan berkelanjutan.

”Udara bebas dari polusi ini kebutuhan kita semua,” katanya.

Hingga Jumat ini sudah 1,1 juta mobil dan 117.644 sepeda motor mengikuti uji emisi. Lokasi uji emisi tersedia di 333 bengkel mobil dan 108 bengkel sepeda motor.

Baca juga: Pidana Pencucian Uang bagi Perusak Lingkungan