Pemprov DKI Jakarta Akan Cek Kelayakan Semua Rusun

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencatat dua rusunnya masuk kategori tidak layak huni, yaitu Blok C Rusunawa Marunda dan Rusun Komarudin karena masalah struktur bangunan.

Kondisi Blok C Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda, pada Selasa (5/9/2023) sore. Rumah susun ini dari inspeksi bangunan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional pada 2021, diketahui kalau Blok C sudah tak layak huni.

JAKARTA, KOMPAS — Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan rumah susun di Jakarta akan dicek kelayakannya demi keselamatan dan keamanan penghuni. Namun, belum dipastikan kapan persisnya pengecekan kelayakan rusun-rusun tersebut.

Pengecekan kelayakan ini tak lepas dari insiden ambruknya plang nama Blok C5 Rusunawa Marunda di Jakarta Utara pada 30 Agustus 2023. Ambruknya plang nama itu membuat 451 keluarga penghuni Blok C Rusunawa Marunda harus direlokasi ke Rusunawa Nagrak, Jakarta Utara. Adapun salah satu penyebab Blok C tidak layak huni ialah korosi struktur bangunan.

”Harus, harus dicek. Rusun dicek satu per satu,” ujar Heru seusai peninjauan bedah rumah di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/9/2023). Namun, Heru belum memastikan kapan persisnya pengecekan rusun-rusun akan dimulai.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencatat ada dua rusun tidak layak huni. Selain Rusunawa Marunda yang dibangun tahun 2005, Rusun Komarudin di Jakarta Timur, juga tidak layak huni. Inspeksi bangunan menunjukkan struktur bangunan rusun yang dibangun tahun 2007 itu tak layak sehingga warganya direlokasi ke Rusun PIK Penggilingan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, ketidaklayakan rusun akan dicek jika ada indikasi. Inspeksi bangunan itu melibatkan dinas terkait dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Baca Juga: Memoles Wajah Bopeng Rumah Susun Jakarta

Pekerja menyelesaikan proyek rumah susun di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (8/1/2019). Penyediaan rumah susun menjadi salah satu solusi menutup angka kekurangan rumah (backlog) karena semakin terbatasnya lahan untuk permukiman.

Jika merujuk dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta 2023-2026, tercatat ada 32 rusun sebagai aset dinas. Rusun-rusun itu dibangun antara tahun 1994 dan 2017 dengan total 24.713 unit dan 20.321 unit terisi.

Disebutkan terdapat beragam masalah di sejumlah rusun. Masalahnya mulai dari sasaran penghuni yang tidak tepat hingga penunggakan biaya sewa.

Rusunawa Jati Rawasari, Jakarta Pusat, dilaporkan menghadapi masalah tidak berkembangnya usaha di lantai dasar rusunawa, meteran listrik masih terpusat, warga belum langsung membayar ke PLN, beberapa warga rusun sudah tergolong mampu, tetapi masih memilih tinggal di rusunawa, dan masih terdapat warga yang menunggak pembayaran sewa.

Rusunawa Karang Anyar, Jakarta Pusat, sudah termakan usia bangunan yang mencapai 30 tahun. Dampaknya banyak kerusakan pada jaringan listrik, air, dan pembuangan limbah.

Sementara itu, Rusun Pinus Elok, Jakarta Timur, disebutkan kekurangan anggaran penunjang operasional unit pelayanan rusun dan sumber daya manusianya terbatas sehingga penanganan masalah teknis terhambat.

Baca Juga: Tujuh Rumah Tidak Layak Huni di Menteng Disentuh Program Bedah Rumah

Lapangan futsal dan lapangan bulu tangkis menjadi fasilitas olahraga yang melengkapi Rumah Susun (Rusun) Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (9/2/2022).

Rusunawa Daan Mogot, Rusunawa Tambora, Rusunawa Rawa Buaya, dan Rusun Flamboyan di Jakarta Barat punya masalah yang sama. Banyak pagar pembatas tangga dan terali yang berkarat dan keropos di teras hunian warga, pintu besi sampah dan beberapa bagian pelat keropos dan hancur, serta suku cadang mesin pompa rusak dan perlu perbaikan di beberapa titik fisik bangunan.

Alat bantu kerja juga masih kurang untuk menjangkau titik perbaikan yang tinggi dan sulit, belum adanya CCTV, serta beton lantai atas bocor sehingga air hujan mengalir ke hunian di bawahnya di empat rusun tersebut.

Masalah juga terjadi di Rusun Penjaringan, Jakarta Utara. Aset rusun cukup besar dan tersebar sehingga belum optimal dikelola. Tarif sewanya pun sangat rendah dibandingkan harga sewa kontrakan pada umumnya di kawasan sekitar rusun.