Polusi Jabodetabek Parah, Presiden Jokowi Minta Solusi Jangka Pendek hingga Panjang Dikerjakan

Buruknya kualitas udara Jakarta menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Langkah antisipasi mulai dilakukan dari uji emisi, dorongan penggunaan kendaraan umum, sampai kerja dari rumah.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas peningkatan kualitas udara Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memperbaiki kualitas udara yang sempat buruk beberapa pekan di Jabodetabek. Uji emisi, penerapan campuran kerja dari rumah dan dari kantor, penggunaan kendaraan umum, pengawasan industri dan pembangkit listrik, sampai mitigasi perubahan iklim dinilai bisa mengatasi masalah ini.

Saat memberikan pengantar rapat terbatas peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023), Presiden Joko Widodo menekankan kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sangat buruk dan tidak sehat. ”Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batubara di sektor industri manufaktur,” katanya.

Hadir dalam ratas ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selain itu, tampak pula Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.

Dalam ratas, Presiden meminta ada langkah yang dikerjakan mulai jangka pendek sampai jangka panjang. Untuk jangka pendek, diharapkan ada intervensi untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek, seperti rekayasa cuaca untuk memancing hujan; penerapan regulasi untuk mempercepat penerapan batas emisi, khususmya di Jabodetabek; serta perbanyakan ruang terbuka hijau. Kantor-kantor juga didorong untuk menerapkan sistem campuran antara kerja dari kantor dan rumah (hybrid working).

Baca juga: Tak Ada Peringatan Dini, Pemerintah Tak Serius Tangani Polusi Udara

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sejumlah menteri, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, ikut dalam rapat terbatas membahas peningkatan kualitas udara Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Dalam jangka menengah, Presiden meminta para menteri dan kepala lembaga mempercepat pengurangan penggunaan kendaraan berbasis fosil dan mendorong warga lebih banyak menggunakan transportasi massal. Hal ini dinilai memungkinkan karena selain MRT dan kereta komuter serta BRT, LRT akan beroperasi bulan depan. Kereta cepat juga akan segera beroperasi. Elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah juga harus dipercepat.

Untuk jangka panjang, Presiden meminta agar ada penguatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk itu, pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek, menjadi penting. ”Terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” kata Presiden.

Buruknya kualitas udara, menurut Sandiaga Uno, menjadi catatan dari sisi pariwisata. Dia mencontohkan dengan perhelatan lomba lari maraton internasional di sekitar Jabodetabek, tetapi ada catatan mengenai kualitas udara yang tidak sehat. ”Ini banyak sekali para calon peserta sport tourism atau wisata berbasis olahraga ini yang mempertimbangkan ini. Jika tidak ditangani dengan baik, akan berdampak buruk terhadap reputasi ataupun penyelenggaraan event tersebut,” tuturnya.

Karena itu, ucap Sandiaga, Presiden meminta ada langkah konkret seminggu ini. Apalagi, kata Sandiaga, sudah empat minggu ini Presiden batuk dan belum pernah merasakan seperti ini. Dokter juga menyampaikan kemungkinan ini akibat udara yang tidak sehat.

WFH

Seusai ratas, Heru Budi Hartono menjelaskan, untuk mengurangi transportasi yang digunakan pegawai negeri sipil di DKI akan diterapkan bekerja dari rumah (WFH) dengan komposisi 50 banding 50 atau 40 banding 60. Kementerian/lembaga juga diminta menerapkan hal ini, tetapi pembagian jam kerja diserahkan kepada setiap instansi.

Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Untuk di DKI Jakarta, menurut Heru, diharapkan September sudah bisa langsung diterapkan. Adapun instansi swasta hanya diimbau untuk ikut menerapkan model kerja campuran ini.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Foto aerial lanskap Kota Jakarta di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (10/8/2023). Menurut data IQAir, indeks kualitas udara Jakarta pada hari ini dalam kondisi tidak sehat.

Selain itu, kata Heru, Pemprov DKI Jakarta akan mengetatkan aturan mengenai bangunan hijau, terutama untuk mendapatkan izin bangunan-bangunan tinggi. Pemda DKI, menurut Heru, juga sudah menambah ruang terbuka hijau sebanyak 800 lokasi sejak Oktober tahun lalu sampai saat ini. Sebanyak 216.000 pohon setinggi minimal 3 meter juga sudah ditanam.

Aturan tambahan yang akan diterapkan, antara lain, untuk kendaraan 2400 cc di Jakarta didorong disiplin menggunakan Pertamax turbo. Namun, hal ini sangat bergantung pada kesadaran warga.

Pemda DKI juga akan memperbanyak titik uji petik emisi bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian Daerah Metro Jaya, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian/lembaga, menurut Siti Nurbaya, juga wajib memberlakukan uji emisi bagi kendaraan bermotor yang masuk fasilitas perkantoran pemerintah.

Untuk memastikan masyarakat mau mengikuti uji emisi, lulus uji emisi akan dijadikan syarat untuk perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan. Selain itu, kata Siti, dipersiapkan juga aturan mengenai pengenaan pajak pencemaran lingkungan. Namun, formula pajak pencemaran lingkungan ini masih disiapkan. Dengan demikian, kata Budi Karya, kendaraan tidak lolos uji emisi tidak memiliki hak melakukan perjalanan di Jabodetabek.

Berbagai aturan itu dinilai penting karena Siti menyebutkan, kesadaran masyarakat Indonesia untuk melakukan uji emisi sangat rendah. Di Jakarta Pusat, misalnya, hanya 3,86 persen yang mau melakukan uji emisi, sedangkan di Jakarta Utara hanya 10,69 persen.

Transportasi publik

Langkah lain yang akan dilakukan adalah mendorong masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik. Budi menyebutkan dua langkah yang dipertimbangkan. Salah satunya, penerapan 4 in 1 supaya kendaraan yang melintasi Jakarta ditumpangi tak kurang dari empat orang. Adapun langkah lainnya adalah memastikan kendaraan pengumpan ke berbagai transportasi publik, seperti stasiun MRT, LRT, dan BRT, lebih memadai.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Monumen Nasional berselimut kabut pada Kamis (10/8/2023) siang. Kualitas udara yang buruk di Jakarta dan wilayah sekitarnya masih menjadi permasalahan yang serius. Data IQAir pada hari ini mencapai angka 164 per pukul 11.00. Angka tersebut menunjukan kualitas udara di Jakarta tidak sehat. Kendaraan menjadi salah satu penyumbang buruknya kualitas udara di Jakarta.

Langkah-langkah terkait penanganan emisi kendaraan bermotor sangat banyak karena, menurut Siti, penyebab utama pencemaran kualitas udara adalah kendaraan. Pada tahun 2022, terdapat 24,5 juta kendaraan bermotor dan lebih dari 19,2 juta adalah sepeda motor.

Kendati demikian, Presiden Jokowi tetap meminta buangan limbah industri juga dipantau. Sebab, Jabodetabek adalah wilayah industri. ”Ini ditanggapi oleh Pak Menko Perekonomian dan kita akan melakukan regulasi terkait industri. Jadi, saya sudah mencatat di sini standar-standar yang harus dikeluarkan untuk cerobong industri,” tutur Siti Nurbaya.

Baca juga: Publik Anggap Upaya Pemerintah Atasi Polusi Belum Menyeluruh

Dalam ratas, ucap Siti, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo melaporkan polusi udara bukan dari PLTU Suralaya. Hal ini, kata Siti, juga sejalan dengan studi dari Satelit Sentinel yang memantau buangan asap PLTU Suralaya ke arah Selat Sunda. ”Tetapi, memang Pak Dirut PLN melaporkan bahwa ada pembangkit-pembangkit individual yang kecil-kecil tersebar dan ini arahan Bapak Presiden untuk didalami,” kata Siti.