DKI Targetkan Perapian Kabel Semrawut dalam Sebulan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh kabel udara yang berada di pelintasan jalan selesai dirapikan dalam waktu sebulan. Tindakan tegas berupa pemutusan kabel akan dilakukan jika hal itu masih ditemukan.

FAKHRI FADLURROHMAN

Petugas menertibkan jaringan utilitas di sekitar Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan perapian kabel utilitas semrawut dalam satu bulan ke depan, khususnya kabel yang masih melintas di jalan protokol. Tindakan tegas seperti pemutusan akan dilakukan jika hal tersebut masih ditemukan. Relokasi kabel ke bawah tanah secara penuh baru akan dimulai pasca Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 awal September nanti.

Ditemui di Jakarta, Senin (14/8/2023), Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Heru Suwondo menjelaskan, di pusat kota, tepatnya Jakarta Pusat, pihaknya sudah mengerahkan tiga tim dari satuan tugas khusus jaringan utilitas untuk mempercepat perapian kabel.

Secara rutin, tim ini akan bekerja untuk mengecek kondisi di lapangan untuk selanjutnya ditindak baik itu diputus, direlokasi, maupun diikat (grouping).

Pemprov DKI menargetkan perapian kabel utilitas di setiap ruas jalan dapat selesai dalam satu bulan.

Namun, perapian ini akan dilakukan bertahap. Di tahap awal, perapian akan lebih banyak menyasar kabel yang terpasang melintasi satu sisi jalan ke sisi jalan lainnya (crossing).

Bila dalam waktu satu bulan ke depan masih ditemukan kabel yang berada dalam posisi crossing, Dinas Bina Marga Provinsi DKI akan menindak tegas dengan memutus kabel tersebut. Selain itu, pihaknya akan merapikan kabel dengan cara grouping kabel yang kendur.

AGUS SUSANTO

Satgas Pemeliharaan Simpang Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta dalam penataan kabel udara di Jalan Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2020).

Sampai saat ini, pemindahan kabel-kabel udara ke bawah tanah masih belum dapat dilakukan secara penuh karena membutuhkan konstruksi tambahan, khususnya ketersediaan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) di beberapa ruas jalan.

Salah satu ruas jalan yang akan ditata adalah di ruas Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Senin pukul 11.00 WIB, terlihat di sana kabel udara yang terlilit satu dengan yang lainnya di sepanjang ruas jalan. Kabel yang menumpuk tersebut membuat tiang yang pengikat kabel sampai miring.

Baca juga: Perapian Kabel Udara di Jakarta Terhalang Biaya dan Inefisiensi Desain

”Ada 22 operator di Jakarta Pusat yang kami minta untuk merapikan kabelnya yang masih crossing-an. Bila tidak, dalam waktu satu bulan akan langsung diputus. Hingga kini total ruas jalan yang kabel udaranya sudah dirapikan sepanjang 124 kilometer,” ujarnya, kemarin.

Sebulan ini kami akan grouping kabel-kabel yang kendur dan juga memutus kabel-kabel yang tidak aktif. Untuk relokasi kabel ke bawah tanah belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena masih menunggu tambahan sarana jaringan utilitas terpadu.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Siregar menjelaskan, berdasarkan relokasi kabel ke bawah tanah baru akan dilakukan setelah KTT ASEAN ke-43 digelar pada 5-7 September 2023. Hal ini karena adanya larangan pekerjaan konstruksi galian hingga acara tersebut usai.

”Dalam satu bulan, kami akan rapikan kabel, khususnya di pelintasan jalan, agar tingginya bisa di atas 5 meter sesuai dengan aturan yang ada,” tuturnya.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengumpulkan kabel fiber optik yang ditertibkan di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023).

Biaya sewa

Koordinator Apjatel Wilayah Jabodetabek Anton Belnis menjelaskan, untuk mempercepat relokasi kabel udara, pihaknya akan membangun beberapa jaringan bawah tanah secara mandiri. Hal ini penting agar upaya relokasi tidak selalu bergantung pada ketersediaan SJUT yang dibangun oleh pemerintah.

Sejak tahun 2018, pihaknya sudah melakukan hal tersebut, khususnya akibat dampak beberapa pembangunan fasilitas seperti jembatan penyeberangan orang dan pembangunan moda transportasi mass rapid transit (MRT) Jakarta.

Agar hal tersebut berjalan dengan lancar, ia pun berharap adanya dukungan dari pemerintah, khususnya untuk membantu perizinan khususnya dengan pemilik bangunan, serta juga dinas terkait yang berwenang mengelola area trotoar dan fasilitas umum.

Dukungan tersebut diperlukan agar pihak Apjatel tidak membuang banyak waktu dengan menyurati setiap pemilik bangunan satu per satu.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Penertiban kabel udara fiber optik ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas.

Terkait pemindahan kabel udara ke dalam SJUT milik pemerintah, pihaknya berharap agar aturan mengenai biaya sewa dapat dipertimbangkan kembali. Biaya sewa yang dikenakan oleh operator SJUT, yakni Jakarta Propertindo (Jakpro), dinilai cukup tinggi, yakni Rp 15.000 per meter per tahun. Sementara dalam perhitungan Apjatel, harga ideal yang seharusnya menjadi acuan ada di Rp 10.000-Rp 11.000 per meter per tahun.

Tingginya harga biaya sewa ditengarai terjadi karena pembangunan SJUT melibatkan banyak kontraktor pihak ketiga yang ditunjuk Jakpro. Hal tersebut membuat ruang negosiasi antara Apjatel dan pengelola SJUT semakin sempit.

Kini, pihak Apjatel bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang merumuskan aturan komprehensif mengenai perhitungan biaya sewa SJUT. Aturan ini nantinya bersifat nasional dan diharapkan bisa memberi kepastian harga agar tidak membebani operator internet dan juga pelanggan.

”Ruang negosiasi memang sempit mengenai harga ini. Program ini akan dilakukan di kota-kota lain juga jadi kami sedang intens rapat dengan Kemenkominfo untuk merumuskan aturan yang nantinya akan jadi standar nasional biaya sewa SJUT. Karena berpengaruh ke harga layanan internet ke masyarakat agar tidak terlalu membebani juga,” ujarnya.

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma menjelaskan, kondisi kabel semrawut di daerahnya memang cukup mengkhawatirkan. Kondisi seperti itu seharusnya tidak ada lagi terlihat di wilayahnya mengingat Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan Indonesia memiliki tata kota yang baik.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Dhany Sukma

Baca juga: Kabel Optik Masih Memakan Korban, Korban Sebaiknya Layangkan Gugatan

Perapian pun perlu dilaksanakan secepat mungkin agar tidak merugikan banyak orang seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, kondisi kabel udara yang berantakan di Jakarta menelan korban. Seorang pemuda, Sutan Alfatih (20), harus menanggung rasa sakit sulitnya bernapas karena terjerat kabel udara di kawasan Antasari pada Kamis (5/1/2023).

Tidak hanya Sutan, Vadim (38), seorang pengemudi ojek, meninggal setelah terjerat kabel di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (10/8/2023).

”Hampir di setiap jalan protokol kecamatan di Jakarta Pusat ada kabel semrawut. Harus segera kami rapikan sebelum menelan korban, seperti yang terjadi sebelumnya, sampai ada korban nyawa. Masyarakat juga bisa aktif melaporkan jika ada kasus kabel menjuntai di wilayahnya agar kami rapikan segera,” tuturnya.