Perbanyak Hunian Vertikal Sewa Publik

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto aerial Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (30/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Lahan yang kian terbatas dan harga rumah yang terus melambung menyulitkan kaum milenial dan warga kalangan bawah di Jakarta untuk memiliki rumah. Upaya mempermudah akses warga terhadap hunian layak dapat ditempuh pemerintah dengan mengembangkan skema hunian vertikal sewa yang layak dan terjangkau.

Peneliti dan pengajar di Departemen Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, mengatakan, penyediaan hunian layak bagi warga di Jakarta tak harus dipenuhi dengan penyediaan rumah milik. Sebab, harga tanah yang kian tinggi di Jakarta sangat sulit digapai kaum milineal dan masyakat berpenghasilan rendah.

”Paradigmanya adalah bisa menempati hunian layak. Hunian layak itu bisa sewa, tetapi sekarang kondisi perumahan, terutama vertikal sewa, masih belum seperti yang kita harapkan,” kata Suryono saat dihubungi, Selasa (8/8/2023), dari Jakarta.

Baca juga: Jakarta Krisis Hunian Layak

Akses warga DKI Jakarta terhadap hunian layak berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2022, diketahui masih tergolong rendah. Dari 2,78 juta rumah tangga di Jakarta, ada 1,77 warga yang belum mengakses hunian layak.

Suryono mengatakan, pemerintah daerah, terutama di Jakarta dan kota-kota penyanggah, sudah harus mulai mengembangkan sistem perumahan sewa yang baik, mulai dari memperhatikan kualitas bangunan, terhubung dengan transportasi publik, dan dikelola secara baik. Sistem pembayaran atau sewa yang diterapkan juga menerapkan sistem yang wajar atau tak harus 100 persen dipenuhi melalui skema subsidi.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Sejak dibangun tahun 2014, Rusunawa Pesakih telah menampung ratusan keluarga korban penggusuran.

”Dengan demikian, kalangan muda, tidak dipaksa, paling tidak selama 10 tahun pertama, untuk harus beli rumah. Berat sekali beli rumah di Jakarta,” kata Suryono.

Penyediaan rumah sewa publik bagi kaum muda atau milenial agar mereka tak terburu-buru membeli rumah selama kurun waktu minimal 10 tahun ke depan hingga karier mereka stabil dan mapan secara finansial bagian dari teori housing continuum. Maksud dari teori ini, yakni konsep kepemilikan rumah bagi manusia itu berjenjang.

Baca juga: Dari Rumah DP 0 Rupiah Menjadi Hunian Terjangkau Milik

Kesulitan kaum milenial untuk menggapai hunian terjangkau turut terekam dalam survei Rumah.com Consumer Sentiment Survey H1 2022. Survei itu berlangsung Juli-Desember 2021 dengan melibatkan 1.031 responden dari seluruh Indonesia.

Dari survei itu, diketahui kalau Sebanyak 26 persen responden milenial masih tinggal bersama orangtua meskipun 85 persen dari mereka berencana keluar rumah. Kendala yang muncul untuk membeli rumah, antara lain, ialah kemampuan membayar uang muka rumah. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) juga dinilai lamban mengikuti suku bunga acuan (Kompas, 24/3/2022).

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Rusunawa BKT Ujung Menteng di Cakung, Jakarta Timur, Senin (10/4/2023). Ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau masih jadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI.

Adapun berdasarkan laporan Kompas, pada 1 Oktober 2021, diketahui kalau Pekerja di Jakarta dan kelompok milenial dengan upah minimum provinsi hanya bisa membeli rumah tapak tipe kecil di radius 30-50 kilometer dari pusat kota.

Pada saat yang sama, cakupan layanan transportasi massal dalam radius tersebut belum mampu melayani pertumbuhan permukiman yang semakin bergerak jauh ke pinggiran kawasan Jabodetabek.