Pj Gubernur DKI Jakarta: Sodetan Ciliwung Bisa Kurangi Banjir Jakarta
Dibangun sejak 2013, sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur akhirnya tuntas dan diresmikan Presiden Joko Widodo hari ini. Sodetan ini menjadi bagian dari sistem pengendali banjir Jakarta hulu-hilir.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Setelah sempat tidak dilanjutkan bertahun-tahun, sodetan Kali Ciliwung akhirnya berhasil tuntas dan berfungsi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, sodetan Kali Ciliwung berfungsi mengurangi debit banjir di sejumlah wilayah Ibu Kota.
Sodetan Kali Ciliwung diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo, Senin (31/7/2023). Pembangunan proyek sodetan itu sudah dimulai sejak 2013.
Heru menyebutkan, sodetan Kali Ciliwung itu menjadi salah satu cara mengatasi banjir di wilayah Jakarta. Di antaranya di wilayah Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Manggarai.
”Sodetan Kali Ciliwung ini diinisiasi Presiden Joko Widodo pada 2012 yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta,” kata Heru Budi.
Sejak tahapan inisiasi, bahkan setelah tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo selalu memantau proyek itu untuk terus dikerjakan. Kementerian PUPR menjadi pihak yang mengerjakan sodetan Kali Ciliwung itu selama kurang lebih tujuh tahun.
”Kami atas nama masyarakat DKI Jakarta berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR,” ujar Heru Budi.
Pelaksana Pugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum secara terpisah menjelaskan, untuk proyek sodetan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berperan pada penetapan lokasi saja. ”Pembebasan lahannya pun itu di Kementerian PUPR. Di proyek sodetan ini DKI Jakarta berperan pada koordinasi, penetapan lokasi, untuk pembebasan lahan dan fisiknya ada di kementerian,” kata Ika.
Dalam laman resmi Kementerian PUPR disebutkan, pada 2015 pembangunan sodetan Kali Ciliwung telah tuntas sepanjang 650 meter. Pembangunan kemudian dilanjutkan pada 2015-2017 dengan pembangunan permanen outlet dan dinding penahan tanah Kali Cipinang.
Setelah sempat terhenti, pada tahun anggaran (TA) 2021 Kementerian PUPR melanjutkan pekerjaan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) sepanjang 714 meter. Sodetan ini terdiri dari Zona A berupa bangunan permanen inlet open channel 165 meter dan normalisasi Kali Ciliwung; Zona B berupa terowongan ganda sodetan dari inlet ke arriving shaft 549 meter; dan Zona D normalisasi Kali Cipinang dan KBT.
Sodetan akan mengurangi risiko banjir di beberapa kawasan di hilir Sungai Ciliwung, misalnya Kampung Melayu dan Manggarai.
Dalam situs resmi Kementerian PUPR, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan sodetan akan mengurangi debit banjir Kali Ciliwung dengan mengalirkan air sebesar 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur, saat Kali Ciliwung sudah tidak lagi mampu menampung debit air pada perkiraan debit banjir ulang 25 tahunan sebesar 508 meter kubik per detik.
”Sodetan akan mengurangi risiko banjir di beberapa kawasan di hilir Sungai Ciliwung, misalnya Kampung Melayu dan Manggarai,” kata Menteri PUPR Basuki.
Proyek Sodetan Kali Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Ibu Kota Jakarta dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu, Kementerian PUPR membangun dua bendungan kering (dry dam) di Kabupaten Bogor, yakni Bendungan Ciawi dengan kapasitas tampung 6,05 juta meter kubik dan Bendungan Sukamahi berkapasitas tampung 1,68 juta meter kubik.
Selanjutnya di bagian tengah dikerjakan normalisasi Sungai Ciliwung sejak tahun 2013 hingga 2017 sepanjang 16,2 km dari total 33,7 km. Mulai tahun 2021 dilanjutkan pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,2 km dan pengadaan tanah. Kemudian, pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong berkapasitas 50 meter kubik per detik dilaksanakan tahun 2020-2022 dengan biaya Rp 437,6 miliar serta pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sepanjang 1,26 km yang sudah kontrak sejak 30 Juli 2021.
Kemudian, upaya mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir juga dibangun Tanggul Pantai untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km. Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 km dan direncanakan akan dikerjakan sepanjang 33,2 km yang terbagi menjadi dua, yakni Kementerian PUPR (10,8 km) dan Pemprov DKI Jakarta (22,4 km). Pada 2021, Kementerian PUPR mengerjakan tanggul sepanjang 3,8 km.