Lokasi Depo MRT Jakarta Fase 2B Dirancang di Ancol

Lokasi depo MRT Jakarta Fase 2B masih bisa berubah lagi. Proses panjang untuk pengadaan lahan Ancol Barat juga potensi aspek hukum membuat Pemprov DKI mencari alternatif lahan supaya fase 2B bisa segera dikerjakan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Suasana di lokasi proyek MRT Jakarta Fase 2A paket kontrak (CP) 203 di kawasan Glodok, Jakarta Barat, Rabu (24/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Seiring pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A yang mencapai 25,16 persen, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta masih membahas lokasi depo. Dalam perencanaan, lahan untuk pembangunan dan pembiayaan depo itu masuk dalam Fase 2B. Lokasi depo Fase 2B yang semula ditetapkan di Ancol Barat dalam perkembangan masih bisa berubah lagi.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyatakan, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan pembahasan untuk lokasi depo MRT Jakarta Fase 2B. ”Semua masih dirapatkan, didiskusikan, disesuaikan dengan anggaran kita,” kata Joko, Sabtu (29/7/2023) menjelaskan,

Seperti diketahui, untuk trase lanjutan atau Fase 2 MRT Jakarta koridor utara-selatan, pembangunan dibagi dalam dua fase, yaitu Fase 2A Bundaran HI-Kota dan Fase 2B Kota-Ancol. Salah satu isu penting di Fase 2B adalah penentuan lokasi depo MRT. Depo ini memiliki sejumlah peran, antara lain stabling kereta ataupun perawatan dan pemeliharaan kereta.

Dalam perencanaan awal, depo MRT Fase 2 direncanakan di Kampung Bandan, menggunakan lahan milik PT KAI. Namun, diketahui lahan itu bermasalah sehingga Pemprov DKI Jakarta mencari alternatif lahan. Lahan di Ancol Barat menjadi salah satu alternatif untuk lokasi depo MRT Jakarta Fase 2, tetapi lahan tersebut ternyata masih membutuhkan proses panjang untuk penggunaan.

Baca juga: Depo MRT Fase II Dipastikan di Ancol Barat

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pekerja berada di proyek MRT Jakarta Fase 2A CP 201 (Stasiun Thamrin dan Monas) di sekitar Monas, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023). Progres per 25 Februari 2023, pembangunan fase ini telah mencapai 53,03 persen. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 21-03-2023

Ketua Komisi B bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail secara terpisah menyatakan, Komisi B meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kembali rencana penggunaan Ancol Barat. Hal itu karena dikhawatirkan ada masalah hukum atas lahan itu.

Yang jelas itu bagian dari yang perizinannya sudah ada, perizinan reklamasinya sudah ada. Itu akan digunakan sebagian untuk depo. (Heru Budi Hartono)

Saat ini status hak pengelolaan lahan (HPL) ada di Jaya Ancol, sementara hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Asahi Mas. Dalam rapat kerja antara Komisi B dengan pemprov dan pihak MRT setahun lalu, Komisi B mendapati indikasi pemprov seperti diarahkan untuk bertransaksi membeli lahan itu.

”Waktu itu ada indikasi kita terjebak membeli lahan sendiri. Berdasarkan hal itu, kita beri catatan untuk tidak dilanjutkan karena nanti sama saja Pemprov DKI membeli lahan sendiri. Kita larang gunakan lahan itu, cari alternatif lahan lagi,” jelas Ismail.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Proyek MRT paket kontrak (CP) 203 yang menghubungkan Stasiun Glodok dan Stasiun Kota di Jalan Pintu Besar Selatan, Jakarta Barat, Rabu (14/9/2022).

Menurut Ismail, dalam membuat keputusan terkait penggunaan lahan untuk keperluan depo MRT Jakarta, status lahan harus diperhatikan betul. Selain itu, Pemprov DKI juga harus mencermati proyeksi ke depan dari efek alam, yaitu penurunan muka air tanah.

Baca juga: Trase Fase 2B MRT Ditetapkan, Konstruksi Dimulai pada 2023

Terpisah, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, dari rapat pimpinan gubernur (rapimgub) pada Kamis (27/7/2023), sementara yang mengemuka lahan depo MRT ada di sekitar Ancol. ”Di dalamnya Ancol, ya. Ini sedang dibahas dan tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus disampaikan ke tingkat pusat, akan diajukan surat,” kata Heru, Jumat (28/7/2023).

Lahan yang dimaksud terletak di area milik PT Jaya Ancol. ”Yang jelas itu bagian dari yang perizinannya sudah ada, perizinan reklamasinya sudah ada. Itu akan digunakan sebagian untuk depo,” urai Heru Budi.

Dalam pembangunan Fase 2B MRT Jakarta, penentuan lokasi depo itu akan berkaitan erat dengan usulan pinjaman yang akan disampaikan pemerintah kepada Pemerintah Jepang.

Baca juga: Pembebasan Lahan Calon Depo Fase 2B MRT Jakarta Telan Rp 1,5 Triliun

DOKUMENTASI PEMPROV DKI JAKARTA

Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono, yang dilantik Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Rabu (15/2/2023) di Balaikota DKI Jakarta.

Capaian Fase 2A

Terpisah, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo menyatakan, per 25 Juli 2023 pembangunan Fase 2A MRT Jakarta dari Bundaran HI-Kota sudah mencapai 25,16 persen.

Seperti diketahui, ada tiga paket kontrak (contract package/CP) pekerjaan sipil di Fase 2A. CP 201 yang merupakan paket pekerjaan konstruksi dari Bundaran HI-Monas, CP 202 mengerjakan konstruksi dari Harmoni-Mangga Besar. Sementara CP 203 mengerjakan Glodok-Kota.

Baca juga: Pengadaan 19,6 Hektar Lahan MRT Fase 2B Mulai Tahun Ini

Dijelaskan Pratomo, pekerjaan pembangunan CP 201 Fase 2A MRT yang meliputi pembangunan Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas berjalan sesuai jadwal, dengan perkembangan pembangunan telah mencapai 60,08 persen. Untuk CP 202 yang mengerjakan tiga stasiun, Stasiun Harmoni, stasiun Sawah Besar, dan Stasiun Mangga Besar, setelah resmi dimulai pada 25 Juni 2022, per 25 Juli 2023 telah mencapai 16,63 persen.

Untuk CP 203 yang mengerjakan konstruksi dari Glodok ke Kota, setelah penandatanganan CP 203 pada 20 April 2021, pekerjaannya sudah dilakukan dan berjalan sesuai jadwal. Per 25 Juli 2023, perkembangannya sudah mencapai 37,55 persen.