Warga Jakarta Puas Tinggal di Rusun Sederhana

Upaya menyediakan rusunawa di Jakarta dilakukan dengan pengadaan lahan baru dan merevitalisasi rusunawa tipe blok era lama. Beragam rusunawa tipe blok yang sudah lawas sedang dikaji untuk direvitalisasi.

DOKUMENTASI JAKARTA PROPERTY INSTITUTE

Suasana pemaparan survei Jakarta Property Institute di Jakarta, Kamis (9/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas penghuni rumah susun sederhana di Jakarta puas dan nyaman tinggal di hunian vertikal. Warga yang tinggal di rusun juga mampu memangkas pengeluaran bulanan dari kisaran Rp 284.000 hingga Rp 2,8 juta.

Jakarta Property Institute (JPI) merilis hasil survei lapangan yang digelar selama Maret-Juni 2022, pada Kamis (9/3/2023) di Jakarta. Dalam survei yang melibatkan 931 responden dari 28 rumah susun di Jakarta, baik itu rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah susun sederhana milik (rusunami), maupun rusunami swasta, diketahui bahwa tingkat okupansi hingga kepuasan penghuni rusun di Jakarta cukup tinggi.

Direktur Program JPI Steve J Manahampi mengatakan, dari survei lapangan yang digelar JPI, tingkat okupansi rusunawa mencapai 80 persen dan okupansi rusunami pemerintah mencapai 70,9 persen. Adapun okupansi rusunami swasta sebesar 58,0 persen.

JAKARTA PROPERTY INSTITUTE

Data survei Jakarta Property Institute pada Maret-Juni 2022.

”Kabar baiknya, mayoritas penghuni tidak ingin pindah dari rusun yang ditempati dalam dua tahun ke depan,” kata Steve.

Mayoritas penghuni yang tak ingin pindah dari rusun itu terekam dalam indeks kepuasan penghuni rusun. Indeks kepuasan penghuni rusunawa dan rusunawi pemerintah skornya mencapai 4,2. Indeks kepuasan rusunami swasta skornya 4,0. Indeks kepuasan penghuni dikategorikan sangat baik jika skor mencapai 4,0 sampai 5,0.

Nilai kepuasan tertinggi yang terekam dalam survei itu berkaitan dengan perilaku sesama penghuni serta fasilitas di sekitar rusun. Adapun nilai kepuasan yang masih rendah dan dikeluhkan penghuni rusun berkaitan dengan pengelolaan rusun. Dari survei tersebut juga diketahui bahwa warga yang tinggal di rumah susun berhasil memangkas pengeluaran rumah tangga mereka per bulan.

JAKARTA PROPERTY INSTITUTE

Data survei Jakarta Property Institute pada Maret-Juni 2022.

Setiap bulan, pengeluaran rumah tangga penghuni rusunawa terpangkas Rp 284.000, rusunami pemerintah terpangkas Rp 2,8 juta, dan rusunami swasta terpangkas Rp 798.000. Meski pengeluaran rumah tangga terpangkas, warga yang tinggal di rusunawa dan rusunami pemerintah setiap bulan harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi. Ongkos transportasi setiap orang yang tinggal di rusunawa dan rusunami pemerintah naik Rp 18.000 sampai Rp 20.000 setiap bulan.

Baca juga: Kontrakan Tiga Bulan untuk Korban Kebakaran Plumpang

Penurunan ongkos transportasi penghuni rusun hanya dirasakan warga yang tinggal di rusunami swasta. Bagi warga yang tinggal di rusunami swasta, penurunan ongkos transportasi mencapai Rp 77.000 per orang setiap bulan.

Tingkat kepuasan dan okupansi warga untuk tinggal di rusun sederhana yang terekam dalam survei JPI pada 2023 menunjukkan warga Ibu Kota mulai tertarik tinggal di rusun. Ketertarikan warga beralih ke rusun juga tak terlepas dari peningkatan pembangunan rusun selama 2017-2021.

JAKARTA PROPERTY INSTITUTE

Data survei Jakarta Property Institute pada Maret-Juni 2022

Dari data JPI, selama periode 2017-2021, rusun sederhana di Jakarta ketersediaannya naik hingga 40 persen. Hingga 2021 sudah tersedia 51 menara, 283 blok, dan 28.766 unit rumah susun sederhana yang tersebar di 42 lokasi di seluruh Jakarta.

Masifnya pembangunan rumah susun sederhana saat itu, dari data yang dihimpun JPI, masih belum diikuti dengan tingkat okupansi. Pada Agustus 2019, ada 30 persen rusun sederhana di Jakarta yang tak berpenghuni dan kosong. Rusun sederhana tak berpenghuni karena dua hal, yakni pembelian rusunami untuk tujuan investasi dan rendahnya kepuasan pengelolaan rusunami pemerintah.

Prioritas bangun rusunawa

Dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta hingga 2023, ada 43 lokasi rumah susun. Di puluhan lokasi itu terdapat 32.378 unit rumah susun.

FAKHRI FADLURROHMAN

Suasana bagian depan Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (22/10/2022).

Kepala Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat DPRKP Mukti Andriyanto mengatakan, pembangunan hunian vertikal jadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan keterbatasan lahan di Jakarta. Adapun tipe hunian vertikal yang dikembangkan pemerintah daerah adalah rumah susun sewa.

”Arahnya ke depan, kami melakukan pembangunan dengan konsep hijau. Yang sudah ada itu di Daan Mogot. Ada sekitar 7 tower rusunawa, 8 blok rusun lima lantai,” kata Mukti.

Pembangunan rusunawa di Jakarta terbagi dalam dua tipe bangunan, yakni tipe blok dan tipe menara. Namun, pembangunan rusunawa dengan tipe blok mulai dihentikan sejak 2016. Konsep rusunawa tipe blok biasanya memiliki lima lantai, tanpa tangga, dan jumlah unit tiap blok paling banyak 100 unit.

Harapannya nanti, dari 100 unit per blok, bisa kami tingkatkan daya huni 2,5 kali lipat menjadi 225 unit.

Pembangunan hunian tipe blok itu kini berganti ke pembangunan hunian tipe menara karena hunian jenis ini lebih efisien mengatasi keterbatasan lahan. ”Satu tower itu ada 16 lantai. Jumlah keseluruhan unit dari satu tower itu adalah 225 unit rusun,” katanya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi rumah susun sederhana sewa Perkampungan Industri Kecil (PIK) di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (19/10/2022).

Menurut Mukti, upaya menyediakan rumah susun sederhana sewa di Jakarta dilakukan dengan pengadaan lahan baru dan merevitalisasi rusunawa tipe blok era lama yang dibangun sejak 1997. Beragam rusunawa tipe blok yang sudah lawas sedang dikaji untuk direvitalisasi.

”Harapannya nanti, dari 100 unit per blok, bisa kami tingkatkan daya huni 2,5 kali lipat menjadi 225 unit,” ucap Mukti.

Baca juga: Tahun Depan, DKI Bangun Tiga Menara Rusunawa

Ketua Kelompok Ilmu Perumahan dan Permukiman Perkotaan Universitas Indonesia Joko Adianto mengatakan, penyediaan lahan program rusunawa dan rusunami tak harus dengan pengadaan lahan kosong. Pembangunan rusun bisa dilakukan dengan memanfaatkan aset yang sudah ada.

”Sarana umum, misalnya, di atasnya bisa dibangun rusunawa. Namun, ini membutuhkan mekanisme kerja sama pemanfaatan aset,” kata Joko.