Layanan Daring dan Sistem Merit Cegah Korupsi di Kota Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang mempunyai 205 aplikasi dengan 2 induk aplikasi utama, yaitu Tangerang Live untuk publik dan e-office untuk pemerintah kota, serta sistem merit untuk mutasi dan promosi.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
DOKUMENTASI HUMAS PEMKOT TANGERANG
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ketika Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang meluncurkan Si Praktik Kerja atau Si Praja, Senin, (20/2/2023). Mobil ini secara bergilir menyambangi 13 kecamatan sesuai jadwal dengan pelayanan 20 kegiatan berbasis kompetensi dan 20 kegiatan berbasis kewirausahaan.
Pencegahan korupsi di Kota Tangerang, Banten, mengandalkan sistem pelayanan berbasis daring dan sistem merit manajemen aparatur sipil negara. Adanya kemudahan layanan mulai dari tingkat kelurahan hingga remunerasi bagi pegawai bukan lagi alasan untuk korupsi.
Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada 2022 turun empat poin sehingga berada di skor 34. Indeks yang diluncurkan Transparency International pada Selasa (31/1/2023), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei.
IPK merupakan indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Penurunan IPK tertajam ada pada indikator Political Risk Service Internasional Country Risk Guide dari poin 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022.
Indikator tersebut terkait dengan korupsi dalam sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta pembayaran ekstra atau suap untuk izin ekspor-impor. Dari sumber data yang dikumpulkan, korupsi politik masih marak ditemukan, seperti suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik, dan pelaku usaha masih lazim terjadi.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah membangun sistem pelayanan berbasis daring agar memudahkan warga, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kota Tangerang mempunyai 205 aplikasi dengan 2 induk aplikasi utama, yaitu Tangerang Live untuk publik dan e-office untuk pemerintah kota.
"Kami membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Semua sudah daring. Birokrasi dipermudah, terintegrasi secara daring hingga kelurahan. Semua jadi transparan serta akuntabel," tutur Arief usai diskusi Afternoon Coffee#4 Kompas Collaboration Forum–City Leaders Community #APEKSInergi dengan tema “Good Governance dan Pembelajaran Upaya Antikorupsi”, Selasa (7/3/2023) di Menara Kompas, Jakarta.
Pelyanan daring yang berjalan di Kota Tangerang juga ditunjang sistem merit melalui Sistem Informasi Managemen Aparatur Sipil Negara. Sistem ini membuat aparatur sipil negara lebih profesional karena adanya remunerasi dan penilaian kinerja untuk mutasi dan promosi.
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
Seorang transpuan mengurus Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Selasa (24/8/2021).
Arief menyebutkan, gaji pegawai honorer dari tingkat kelurahan mendekati upah minimum kota Rp 4,5 juta. Penyesuaian gaji tersebut guna meminimalkan pungutan liar urusan dokumen seprti KTP-el, KK, dan lainnya.
Kemudian untuk mutasi dan promosi pegawai tidak mengandalkan uang. Sebaliknya dengan sistem merit berdasarkan penilaian kinerja.
"Tujuannya supaya kian profesional sekaligus meminimal atau menekan potensi korupsi. Tak ada lagi alasan untuk korupsi," kata Arief.
Sebelumnya dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2022, pengajar Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa IPK Indonesia kembali ke angka saat masa awal Presiden Joko Widodo menjabat karena banyaknya state capture corruption atau korupsi melalui peran negara. Dalam beberapa tahun awal, banyak kebijakan yang dibuat dengan benturan kepentingan oligarki.
Berdasarkan catatan Transparency International Indonesia, turunnya skor IPK umumnya terjadi pada negara yang demokrasinya rendah karena ada upaya mencegah atau menekan perbedaan pendapat, tetapi pada satu titik selubung ini akan terbuka.
”Dibutuhkan upaya serius untuk memangkas benturan kepentingan yang luar biasa dan dibukanya ruang sipil dalam pembentukan kebijakan,” kata Bivitri.
