Sekda DKI Terpilih Diminta Membangun Komunikasi dan Koordinasi

Sekda DKI yang baru, Joko Agus Setyono, diharapkan segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan mitra juga para pemangku kepentingan terkait. Sekda dinilai memiliki peran sentral bagi Pemprov DKI Jakarta.

DOKUMENTASI PEMPROV DKI JAKARTA

DKI Jakarta kini memiliki Sekda yang baru, Joko Agus Setyono, yang dilantik Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Rabu (15/2/2023) di Balai Kota DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — DPRD DKI Jakarta berharap Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang baru dilantik, Joko Agus Setyono, mampu membangun harmonisasi kerja. Sekda DKI Jakarta yang baru diharapkan bisa membangun komunikasi dengan mitra terkait dan pemangku kepentingan.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Kamis (16/2/2023), menjelaskan, Joko Agus Setyono sudah dilantik sebagai Sekda Provinsi DKI Jakarta. Konsekuensi logisnya, menurut Gembong, Joko Agus segera melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

”Ia segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan,” kata Gembong.

Baca juga: DKI Jakarta Kini Punya Sekda Baru

Menurut Gembong, menjadi Sekdaprov itu sama artinya menjadi CEO Pemprov DKI Jakarta. ”Kalau beliau mau jadi CEO yang baik, segera lakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, dengan forkopimda. Harus dijalin sehingga menjadi jembatan yang baik dengan Pemprov DKI Jakarta,” jelas Gembong, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu.

Apalagi, kata Gembong, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, yang saat ini juga menjabat sebagai Kasetpres, waktunya terbatas juga. ”Maka, peran sekda sangat sentral untuk bisa meningkatkan kualitas kinerja Pemprov DKI Jakarta,” kata Gembong.

Hal yang sama juga ditegaskan anggota Komisi B bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli. Menurut Zoelkifli, hal pertama yang paling penting adalah berkomunikasi dengan DPRD.

”Jadi, makanya kemarin sebelum ada pemilihan sekda baru, kami berharap sekda yang dipilih itu memahami masalah di DKI, terutama masalah-masalah anggaran. Artinya, yang sudah berpengalaman,” jelasnya.

Baca juga: Calon Sekda Provinsi DKI Jakarta Harus Lincah dalam Komunikasi dan Koordinasi

Dengan terpilihnya Joko Agus Setyono sebagai Sekdaprov DKI Jakarta, ia berharap Joko Agus bisa cepat belajar. ”Karena yang terpenting untuk seorang sekda apa lagi di DKI Jakarta adalah komunikasi dengan DPRD, terutama masalah anggaran pembangunan,” imbuh Zoelkifli.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menegaskan, Sekda DKI Jakarta yang baru, Joko Agus Setyono, harus mampu mendampingi PJ Gubernur DKI mengemban tugas membenahi Jakarta, apalagi sekda ini dipilih langsung oleh Presiden Jokowi.

”Tentu sangat berharap dapat membawa Jakarta selaras dengan kebijakan-kebijakan di pusat dan di sinilah peran Sekda untuk mengoordinasikannya ke berbagai stakeholder di Jakarta,” ujarnya.

August, yang juga anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, menilai kebijakan yang selaras dengan pusat antara lain penanganan banjir dan penanggulangan kemacetan. Selain itu, Sekda yang saat ini berlatar belakang Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Bali tentu akan lebih berhati-hati terkait penggunaan APBD.

”Melihat track record Joko Agus yang merupakan Kepala BPK Provinsi Bali, tentu integritas dan kualitas beliau tidak perlu dipertanyakan. Joko agus saat di BPK juga pernah punya pengalaman kepala subaudiorat DKI Jakarta sehingga sedikit banyak juga tahu tentang administrasi Jakarta,” terang August.

DOKUMENTASI PEMPROV DKI JAKARTA

DKI Jakarta kini memiliki Sekda yang baru, Joko Agus Setyono, yang dilantik Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Rabu (15/2/2023), di Balai Kota DKI Jakarta.

Secara terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga berharap Joko mampu membangun harmonisasi kerja untuk menuntaskan tiga program prioritas. Ketiganya adalah penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Ketiga isu itu digadang Heru Budi Hartono saat resmi menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

”Pertama kan permasalahan macet, banjir, masalah ketahanan pangan, masalah kemiskinan kota juga. Kita memikirkan juga nanti itu adalah target di perubahan yang akan kita bahas semoga perencanaan dari tim anggarannya TAPD yang diketuai oleh Pak Sekda yang baru supaya sukses,” ujar Prasetio.

Pengangkatan Joko sebagai Sekda DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (13/2/2023).

Baca juga: Heru Budi Hartono Fokus Menjawab Isu Publik

KOMPAS/HELENA FRANSISCA NABABAN

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi usai memimpin rapimgab, Senin (12/9/2022), untuk menentukan mekanisme penentuan nama-nama usulan calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Pras, sapaan karib Ketua DPRD DKI Jakarta, juga yakin selain menguasai permasalahan Jakarta, Joko juga sangat paham dengan keuangan. Sebab, ia lama berkarier di BPK sejak tahun 2015 sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur.

Ia kemudian menjabat Kepala Subauditorat DKI Jakarta I BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010, lalu sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat 2018, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur 2020. Terakhir, ia menjabat sebagai Kepala BPK Provinsi Bali.