Formula E Jakarta 2023 Gunakan Dana Swasta dan Sponsor
Jakarta akan menjadi tuan rumah balapan Formua E seri ke-10 dan ke-11 pada 3 Juni dan 4 Juni 2023.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaran ajang balapan mobil bertenaga listrik Formula E Jakarta 2023 akan menggunakan anggaran dari pihak swasta dan sponsor. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai penyelenggara masih membahas teknisnya.
Dalam situs resmi ABB FIA Formula E World Championship (https://www.fiaformulae.com/en/races) dan sosial media @fiaformulae, Jakarta menjadi tuan rumah seri ke-10 dan ke-11 pada 3 Juni dan 4 Juni 2023. Balapan berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit.
”Formula E 2023 skemanya business to business. Sedang dibahas teknisnya,” ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai pelantikan pengurus Ikatan Motor Indonesia DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (16/1/2023).
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Soesatyo menambahkan, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku pemegang hak Formula E menyerahkan tanggung jawab teknis balapan dan keselamatan kepada Ikatan Motor Indonesia. Kedua belah pihak sepakat anggaran penyelenggaran tidak berasal dari keuangan daerah.
”Dana yang dipakai untuk Formula E nanti non-APBD. Harus sepenuhnya swasta dan sponsor,” kata Bambang yang juga ketua panitia pengarah ajang balapan Formula E Jakarta 2022.
Pekan lalu di Balai Kota Jakarta, Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Syachrial Syarif menyebutkan, manajemen masih membahas pembentukan panitia penyelenggara Formula E Jakarta 2023. Setelah terbentuk, akan disusun konsep besar balapan mobil bertenaga listrik tersebut.
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menargetkan panitia terbentuk pada akhir Januari. Adapun pada tahun lalu, Sekjen Ikatan Motor Indonesia Ahmad Sahroni menjadi ketua pelaksana dan Bambang Soesatyo sebagai ketua panitia pengarah ajang balapan Formula E.
Transparansi
Setidaknya 18.000 pengunjung menyemarakkan kawasan Ancol Taman Impian saat berlangsungnya balapan Formula E Jakarta 2022, Sabtu (4/6/2022). Tua, muda, datang sendirian, berpasangan, ataupun dalam rombongan. Mereka menikmati wahana bermain, panggung hiburan, dan suasana di seputaran Jakarta International E-Prix Circuit.
Insititute for Development of Economic and Finance dalam diskusi publik bertema ”Dampak Penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022”, Kamis (23/6/2022), menganalisis balapan Formula E 2022 memberikan dampak ekonomi total Rp 2,638 triliun bagi Jakarta atau berkontribusi 0,08 persen pada pertumbuhan ekonomi Jakarta 2022.
Dampak ekonomi langsung sebesar Rp 597 miliar sejak awal pelaksanaan, persiapan, sampai pelaksanaan muncul dari alokasi capex Rp 213 miliar, alokasi opex Rp 112 miliar, commitment fee Rp 216 miliar, pengeluaran pengunjung dan tiket Rp 52,4 miliar dan UMKM Rp 4,45 miliar. Di sisi satunya Jakarta E-Prix berdampak pada pertumbuhan produk domestik regional bruto sebesar 0,105 persen atau senilai Rp 2,041 triliun (angka konstan).
Wakil rakyat di Kebon Sirih kembali meminta adanya transparansi laporan keuangan penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022. Keterbukaan ini berulang kali disuarakan karena tak kunjung ada laporan keuangan dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
”Prinsipnya sampai terakhir kunjungan Penjabat Gubernur DKI ke fraksi-fraksi kami masih meminta. Kami minta dibukanya laporan keuangan untuk evaluasi,” kata Idris Ahmad, anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta.
Kami minta dibukanya laporan keuangan untuk evaluasi. (Idris Ahmad)
Sama halnya dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang dalam berbagai forum resmi telah beberapa kali meminta laporan keuangan tersebut. Kali terakhir permintaan disampaikan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
”Fraksi PDI Perjuangan meminta Penjabat Gubernur untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan tahun 2022 terlebih dahulu, sebelum pelaksanaan tahun 2023. Itu sebagai syarat, selain penyelenggaraan formula E tahun 2023 harus dipastikan tidak menggunakan APBD,” kata Gembong.
Anggota Komisi B Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menambahkan, harus ada pertanggung jawaban supaya ada kejelasan polemik asal uang, untung rugi, dan segala hal terkait Formula E.
”Kami lihat dulu keseriusan mereka (Jakarta Propertindo), kan, direktur utamanya sudah diganti. Apakah masih akan melakukan hal yang sama atau ada laporan keuangan,” tutur Gilbert.