Meski Dievaluasi, Jalur Sepeda Terbangun Dipertahankan

Jalur sepeda yang telah terbangun tetap dipertahankan sembari ada evaluasi. Dengan begitu, maka jalur sepeda yang tersedia bisa optimal mendukung mobilitas warga dan mendukung integrasi transportasi.

FAKHRI FADLURROHMAN

Warga berjalan di samping pengerjaan trotoar untuk pemasangan kabel listrik bawah tanah di Jalan Penjernihan 1, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022). Sejumlah stick cone yang terpasang sejak September lalu tersebut terlihat sudah rusak dan tidak terpasang dengan benar.

JAKARTA, KOMPAS — Keberadaan jalur sepeda dan jalur pedestrian dibutuhkan untuk mendukung integrasi transportasi publik di Jakarta yang telah berkembang pesat. Jalur sepeda yang sudah terbangun pun tetap dipertahankan. Namun, evaluasi dibutuhkan agar jalur sepeda yang tersedia berguna bagi masyarakat dalam bertransportasi.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan mendukung evaluasi keberadaan jalur sepeda di Ibu Kota. Evaluasi akan fokus pada perpindahan warga dari kendaraan bermotor ke sepeda, keselamatan pesepeda di jalur sepeda tanpa proteksi dan terproteksi, dampak terhadap pengurangan emisi gas buang, dan pengurangan kemacetan.

"Selama saya di Komisi B belum ada evaluasi jalur sepeda. Jadi, untuk 2023 akan dilakukan kajian sekaligus evaluasi. Sementara jalur yang sudah terbangun saat ini tetap dipertahankan," ucap anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut, saat dihubungi dari Jakarta, pada Selasa (15/11/2022).

Dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort & Convention, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022), anggaran pembangunan jalur sepeda sebesar Rp 38 miliar pada 2023 ditiadakan. Pemerintah masih harus mengevaluasi jalur sepeda yang sudah terbangun secara komprehensif.

Evaluasi tanpa menggunakan APBD itu melibatkan Institute for Transportation and Development Policy Indonesia (ITDP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2022 ini, menargetkan 301,084 kilometer jalur sepeda terbangun di Ibu Kota.

FAKHRI FADLURROHMAN

Sejumlah stick cone bengkok terlihat di Jalan Penjernihan 1, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022). Sejumlah stick cone yang terpasang sejak September lalu tersebut terlihat sudah rusak dan tidak terpasang dengan benar.

Menurut Manuara, dalam rapat itu, evaluasi jalur sepeda harus melibatkan unsur akademisi, komunitas atau masyarakat, dan penyelenggara transportasi darat supaya polemik jalur sepeda diselesaikan tuntas dan komprehensif. Peran Komisi B DPRD DKI Jakarta nanti, yakni menilai obyektivitas dari evaluasi tersebut.

"Tidak boleh pelaksana kajian hanya melibatkan satu sisi (ITDP) saja," ujarnya.

Bike to Work Indonesia juga mendukung evaluasi jalur sepeda. Namun, evaluasi bukan berarti meniadakan anggaran pembangunan jalur sepeda. Hal itu karena program tersebut merupakan legasi yang mendukung peralihan dari pembangunan berorientasi mobil ke mobilitas aktif dan mobilitas berbasis transit.

Bike to Work menyarankan evaluasi jalur sepeda dilakukan secara menyeluruh agar bisa seperti keberhasilan Transjakarta. Evaluasi dimulai dari edukasi, sosialisasi, dan promosi jalur sepeda, fungsi, dan manfaatnya kepada warga.

Fahmi Saimima, Ketua Umum Bike to Work Indonesia, menyebutkan, program yang baik mestinya dijaga dan dilanjutkan. Apalagi anggaran itu bersumber dari pajak warga kota Jakarta.

Baca juga: Setelah Ratusan Kilometer Jalur Sepeda Terbangun...

"Perlu ditiru pengalaman baik dari jalur busway yang awal pembangunan harus kontra sosial dengan masyarakat. Perlu 15 tahun sampai menjadi Transjakarta yang sekarang. Dulu dibilang biang macet, jalurnya diserobot mobil dan motor. Kini mereka takut memasuki jalurnya karena ditilang," ucapnya.

Bike to Work menyarankan evaluasi jalur sepeda dilakukan secara menyeluruh agar bisa seperti keberhasilan Transjakarta. Evaluasi dimulai dari edukasi, sosialisasi, dan promosi jalur sepeda, fungsi, dan manfaatnya kepada warga.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Para pengendara sepeda motor menerobos jalur sepeda ketika lalu lintas padat di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (29/10/2022). Okupasi jalur sepeda oleh kendaraan bermotor seolah menjadi pemandangan biasa di Jakarta. Lalu lintas yang padat serta minimnya edukasi dan sosialisasi membuat masyarakat abai terhadap keberadaan jalur sepeda.

Selanjutnya, harus ada evaluaasi regulasi dan penindakan berupa sanksi bagi pelanggaran di jalur sepeda. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Sat Pol PP DKI Jakarta dan kepolisian untuk penindakan.

"Evaluasi teknis juga penting. Dimulai dari mendata dan mensurvei jalur sepeda mana saja yang ideal, dimanfaatkan dengan baik, sering digunakan, bersinggungan dengan kendaraan lain atau tidak, dan lainnya," katanya.

Untuk transportasi

Pengamat transportasi publik Universitas Indonesia Ellen SW Tangkudung dihubungi terpisah, mengatakan, jaringan transportasi publik, seperti Transjakarta, LRT, maupun MRT harus didukung dengan keberadaan jalur sepeda dan jalur pedesterian. Sejak ada jalur sepeda di Jakarta, pesepeda di Ibu Kota pun kian bertambah.

"Jalur sepeda yang ada sekarang ini, harusnya memang dievaluasi. Digunakannya seperti apa, karena jalur sepeda yang dimaksud itu adalah jalur sepeda untuk kegiatan bertransportasi," kata Ellen.

Penggunaan jalur sepeda untuk kegiatan bertransportasi yang dimaksud, yakni jalur sepeda rutin digunakan warga untuk kegiatan sehari-hari. Evaluasi juga dibutuhkan untuk melihat kenyataan manfaat dari jalur sepeda yang telah tersedia.

ARSIP PRIBADI

Ellen SW Tangkudung

Selain mengevaluasi pengguna jalur sepeda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu mengevaluasi kapasitas jalan. Sebab, harus ada lebar yang pasti dan sesuai dengan aturan lalu lintas, terutama lebar jalan untuk kendaraan bermotor.

"Saya sangat tidak setuju, kalau memang menggunakan lebar jalan kendaraan bermotor (untuk membangun jalur sepeda). Kalau tujuannya untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor, solusinya adalah angkutan umum," ucap Ellen.