Wali Kota Depok Janji Bangun Sekolah Baru untuk SDN Pondok Cina 1
Menanggapi tuntutan orangtua tentang kejelasan relokasi, Wali Kota Depok menjanjikan akan menyediakan lahan dan bangunan sekolah baru untuk murid SD Negeri Pondok Cina 1. Untuk sementara, siswa menumpang di sekolah lain.
Oleh
RIVALDO ARNOLD BELEKUBUN
·5 menit baca
DEPOK, KOMPAS — Wali Kota Depok berjanji akan menyediakan lahan dan bangunan sekolah baru untuk SD Negeri Pondok Cina 1. Hal ini untuk memastikan kejelasan relokasi sekolah tersebut karena lahannya akan dialihfungsikan menjadi bangunan masjid.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, rencana penyediaan lahan dan bangunan baru bagi SD Negeri Pondok Cina 1 tengah dibahas. Untuk sementara, murid SD Negeri Pondok Cina 1 akan menumpang belajar di sekolah lain hingga menunggu pembangunan sekolah baru.
Pembelajaran yang diputuskan menumpang di sekolah lain itu, menurut Idris, mengikuti ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
”Kami sudah merencanakan pembelian lahan untuk bangunan sekolah baru yang lebih representatif. Daripada di pinggir jalan yang berbahaya. Itu yang sedang kami pikirkan, jadi tolong bersabar. Jangan terprovokasi, apalagi sampai ada politisasi,” ujar Idris saat ditemui dalam acara peresmian RSUD Anugerah Sehat Afiat di Cimpaeun, Tapos, Depok, Selasa (15/11/2022).
Ia menjelaskan perencanaan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan dinas terkait. Hal yang dapat dipastikan adalah pembangunan masjid dan SMP di lahan alih fungsi tersebut. Pembangunan SMP dilakukan untuk menunjang para siswa di sekitar Kelurahan Pondok Cina yang masih kekurangan SMP terdekat.
Sebelumnya, lahan SD Negeri Pondok Cina 1 yang berada di Jalan Margonda Raya, Depok, menurut rencana, akan dialihfungsikan untuk bangunan Masjid Raya Margonda. Pada Kamis (3/11/2022), Pemkot Depok menerbitkan surat edaran berisi pemberitahuan agar murid SD Negeri Pondok Cina 1 dipindahkan ke dua sekolah lain, yakni SD Negeri Pondok Cina 3 dan SD Negeri Pondok Cina 5. Murid juga diminta untuk belajar dari rumah dari 7 hingga 11 November.
Orangtua murid menolak kebijakan tersebut karena dianggap membatasi proses belajar mengajar anak mereka. Para orangtua tidak setuju jika anak mereka harus dipindahkan ke sekolah lain. Mereka menuntut untuk relokasi bangunan sekolah yang baru.
Semenjak 7 November, murid SD Negeri Pondok Cina 1 tetap melakukan proses belajar mengajar meski guru-guru mereka sudah tidak masuk lagi. Sebagai gantinya, para orangtua murid mengambil alih tugas mengajar dengan memberikan materi yang dikirimkan guru lewat komunikasi daring. Hingga hari ini, Selasa (15/11/2022), murid SD Negeri 1 Pondok Cina masih belajar di sekolah. Terlihat organisasi masyarakat sekitar membantu orangtua mengajar di kelas.
Kami tidak menerima jika anak-anak kami harus dipindahkan ke sekolah lain. Itu sama saja seperti anak kami sekolah numpang.
Pada Senin (14/11/2022), sepulang sekolah, orangtua murid menggelar aksi petisi ”Menolak Sekolah Numpang” di halaman sekolah SD Negeri Pondok Cina 1. Dalam unjuk rasa itu, para orangtua berjejer di depan kain putih sepanjang sekitar 3 meter x 1 meter serta bergantian menandatangani petisi.
Koordinator Orangtua Murid SD Negeri Pondok Cina 1, Eci Tuasikal, mengatakan, aksi ini adalah protes orangtua murid yang tidak mau anak mereka dipindah ke sekolah lain. Orangtua berharap agar sekolah mereka tetap ada dan proses belajar mengajar normal kembali dilakukan. Para orangtua tidak menolak pembangunan masjid, tetapi menuntut agar pengalihan fungsi lahan sekolah ditunda sebelum ada kejelasan tentang relokasi sekolah dengan bangunan baru.
Menurut Eci, orangtua akan tetap mengadakan proses belajar mengajar di sekolah meski pihak guru tetap tidak masuk. Ia berharap adanya bantuan dari komunitas lain, seperti mahasiswa dan kaum profesional, untuk membantu mereka dalam proses mengajar.
”Kami akan terus mengadakan kegiatan sekolah. Kami tidak menerima jika anak-anak kami harus dipindahkan ke sekolah lain. Itu sama saja seperti anak kami sekolah numpang,” ujarnya.
Sikap DPRD
Dalam aksi orangtua tersebut, turut hadir anggota DPRD Depok. Ketua Komisi D Depok Supriatni menyatakan telah mengirimkan surat rekomendasi terkait perkara ini ke Pemkot Depok. Rekomendasi itu didasarkan atas pengaduan orangtua murid SD Negeri Pondok Cina 1 ke DPRD Depok, Jumat (11/11/2022). Surat rekomendasi ditandatangani Ketua DPRD Depok Tengku Muhammad Yusufsyah Putra.
”Surat ini sudah kami sampaikan ke Wali Kota melalui Ketua DPRD Depok. Semoga Wali Kota mengambil solusi yang terbaik atas perkara ini. Ini semua demi murid SD Negeri Pondok Cina 1, demi kita semua,” ujarnya.
Dalam surat rekomendasi tersebut, ada tiga tuntutan yang didesak DPRD kepada Wali Kota Depok. Pertama, alih fungsi lahan sekolah untuk pembangunan masjid mesti ditunda sebelum ada relokasi gedung sekolah yang baru. Kedua, proses belajar mengajar di SD Negeri Pondok Cina 1 harus tetap dilaksanakan dengan mengembalikan seluruh sarana dan prasarana di sekolah tersebut, termasuk hak guru untuk kembali mengajar. Terakhir, DPRD menuntut untuk membongkar pembangunan trotoar di depan sekolah tersebut.
Pemerintah seharusnya melakukan dialog dengan orangtua murid karena mereka dan anak-anak mereka adalah pihak yang terdampak dari alih fungsi tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDI-P Depok dan anggota Komisi D DPRD Depok, Ikravany Hilman, mengatakan, dalam tuntutan mereka, seharusnya proses belajar mengajar SD Negeri Pondok Cina 1 kembali normal. Akan tetapi, nyatanya guru-guru masih belum kembali mengajar di sekolah tersebut. Terpaksa, orangtua tetap menjadi pengajar pengganti untuk mengisi kegiatan belajar siswa.
”Audiensi dan rapat kemarin, yang menghasilkan rekomendasi, sudah disaksikan oleh Wakil Wali Kota dan perwakilan Dinas Pendidikan Kota Depok. Bahkan, rekomendasi itu dibacakan di rapat paripurna dan sudah diserahkan ke pimpinan DPRD. Tapi, mereka (pihak pemkot) tidak menolaknya. Kami pikir mereka akan merespons baik rekomendasinya. Tapi, yang kami temukan hari ini, aktivitas sekolah masih sama saja seperti kemarin (tidak ada guru dan kepala sekolah yang datang),” tuturnya.
Ikravany menjelaskan, baik orangtua murid maupun DPRD tidak menolak pembangunan masjid yang direncanakan Pemkot Depok. Namun, hal yang dituntut pihaknya adalah kejelasan mengenai relokasi bangunan sekolah baru.
Ia berharap Pemkot Depok berdialog dengan orangtua murid karena mereka dan anak-anak mereka adalah pihak yang terdampak dari kebijakan alih fungsi tersebut.
Ikravany juga menanggapi pernyataan Kepala Dinas PUPR Depok Citra Indah Yulianti yang sebelumnya mengatakan pembangunan trotoar di depan sekolah itu sudah sejalan dengan perencanaan pembangunan Masjid Agung. Pembangunan trotoar itu, menurut dia, seharusnya dipikirkan matang dengan mempertimbangkan keberadaan sekolah.
Sebelumnya, pada Kamis (10/11/2022), Citra Indah Yulianti telah meminta maaf terkait kasus revitalisasi trotoar yang menghalangi akses keluar masuk SD Negeri Pondok Cina. Orangtua memprotes pembangunan trotoar di depan sekolah itu karena dibangun lebih tinggi 1,5 meter daripada dataran halaman sekolah. Akan tetapi, tidak ada akses tangga untuk keluar masuk sekolah. Setelah dilaporkan orangtua murid, barulah Dinas PUPR membangun tangga darurat di gerbang sekolah tersebut.