Ciliwung Jadi Prioritas Normalisasi di 2023

Kepala Dinas SDA DKI Yusmada Faizal memastikan normalisasi di 2023 difokuskan di Kali Ciliwung. Upaya pembebasan lahan di empat kelurahan di sekitar Ciliwung dikerjakan tahun depan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Alat berat dalam pemasangan turap Kali Ciliwung di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (9/6/2022). Pemasangan turap diharapkan bisa mengatasi permasalahan genangan yang sering terjadi di kawasan tersebut saat hujan deras atau terjadi luapan Kali Ciliwung.

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memastikan dari target empat sungai yang akan dinormalisasi, Kali Ciliwung akan menjadi prioritas terutama dalam kaitannya dengan penanganan banjir di ibu kota. Setidaknya ada 6,45 hektar lahan di bantaran Ciliwung di empat kelurahan yang akan dibebaskan mulai tahun depan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal dalam rapat pembahasan rancangan APBD DKI Jakarta bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di Cipayung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022) malam, menjelaskan, prioritas penanganan itu sesuai arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

”Kita mendapat arahan dari Kementerian PUPR bahwa untuk Kali Ciliwung diprioritaskan,” kata Yusmada.

Selama ini Dinas SDA DKI Jakarta melakukan upaya normalisasi di sejumlah kali. Selain Ciliwung, normalisasi juga dilakukan di Kali Angke, Kali Pesanggrahan, dan Kali Sunter. Dengan arahan Kementerian PUPR tersebut, normalisasi di Ciliwung akan menjadi prioritas.

Baca Juga : Sebaiknya Fokus Revitalisasi Sungai Satu demi Satu

Upaya normalisasi kali-kali dilakukan dengan kesepakatan dan kerja sama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan melakukan pekerjaan normalisasi. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA melakukan pembebasan lahan di lokasi-lokasi rawan sehingga perlu dinormalisasi.

Untuk pembebasan lahan itu, Dinas SDA sudah mendata, seharusnya dilakukan di tujuh kelurahan. Namun, sebagai prioritas, ada 6,45 hektar lahan di empat kelurahan yang menjadi prioritas pembebasan untuk normalisasi Ciliwung. Pembebasan lahan direncanakan dilakukan pada 2023.

Yusmada merinci, lahan yang akan dibebaskan itu di antaranya ada di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan di Cililitan seluas 0,8 hektar dan panjang penanganan 0,5 km.

Kita sudah sepakat dengan pak Heru, kemungkinan pertengahan tahun depan kita mulai melakukan pembebasan lahan dan relokasi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Alat berat dalam pemasangan turap Kali Ciliwung di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (21/10/2022).

Pembebasan lokasi kedua ada di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan kebutuhan pembebasan lahan 1,5 hektar. Panjang kali yang akan ditangani 1 kilometer.

Lokasi ketiga ada di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. ”Lokasi persisnya dari MT Haryono mengarah ke Kalibata dengan kebutuhan pembebasan lahan 2,25 hektar dan panjang penanganan 1,5 km,” kata Yusmada.

Keempat ada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan di titik itu 1,95 hektar dengan panjang penanganan 1,3 km.

”Sehingga total lahan yang perlu dibebaskan 6,45 hektar dengan panjang penanganan 4,3 km,” kata Yusmada.

Baca Juga : Proyek Sudetan Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan

Yusmada menjelaskan, ia sudah berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait upaya penanganan banjir Jakarta itu. Dengan prioritas Kali Ciliwung, maka pembebasan lahan akan berkonsekuensi pada relokasi warga-warga di bantaran kali.

”Kita sudah sepakat dengan Pak Heru, kemungkinan pertengahan tahun depan kita mulai melakukan pembebasan lahan dan relokasi,” katanya.

Untuk upaya itu, menurut Yusmada, Dinas SDA akan bersepakat dengan masyarakat di sana. Dinas SDA akan bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta untuk bisa membebaskan lahan untuk membangun permukiman-permukiman.

Yusmada mengatakan, program yang dikerjakan itu disebut rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali atau Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP). Program ini adalah pembebasan lahan warga untuk melanjutkan normalisasi Ciliwung. Sebagai gantinya, pemerintah DKI bakal membangun kembali hunian bagi warga terdampak normalisasi di lokasi yang sama hanya bergeser atau direlokasi ke tempat yang lebih baik.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pemasangan turap Kali Ciliwung di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (21/10/2022).

Dihubungi secara terpisah, Rabu (2/11/2022), Nirwono Joga dari Pusat Studi Perkotaan menyatakan, kegiatan normalisasi dengan fokus pada Kali Ciliwung dulu sudah tepat. Masih ada sisa 17 km yang perlu segera dinormalisasi. Kemudian upaya relokasi permukiman warga, bisa dilakukan dengan menggunakan rusun yang sudah dibangun pemerintah pusat seperti Rusun Pasar Rumput.

Upaya normalisasi kali pun, menurut Nirwono, bisa dilakukan dengan cara memperlebar trase kali dan bantaran kali ditata untuk lebih ramah lingkungan dengan cara tidak terlalu masif beton.

Meski begitu, Nirwono menegaskan, penyelesaian Kali Ciliwung tetap harus diikuti penyelesaian bendungan Ciawi dan Sukamahi serta merevitalisasi/mengoptimalkan situ/danau/embung/waduk yang berada dalam koridor DAS Ciliwung.

Jika Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat berhasil menuntaskan penataan Kali Ciliwung, maka tiga sungai (Pesanggrahan, Angke, dan Sunter) dan delapan sungai besar lainnya dapat dilakukan ke depan. ”Kalau 1 tahun 1 sungai tuntas maka pada 2033-2035 seluruh sungai bisa tuntas dibenahi,” kata Nirwono.

Baca Juga : Revitalisasi Sungai di Jakarta Berlanjut, Data Lahan Disiapkan