Pemkab Tangerang Berkomitmen Tuntaskan Penataan Pesisir

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar akan melanjutkan pembangunan dan penataan agar wajah pesisir perlahan lepas dari kerusakan lingkungan dan kemiskinan.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Potret penataan kawasan pesisir di Kampung Pelelangan, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (20/10/2022). Penataan kawasan ini dipamerkan dalam pertemuan dua tahunan Organisasi Kemitraan Pengelolaan Laut dan Pesisir Negara-negara di Asia Timur (Pemsea) di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 25-29 Oktober 2022.

TANGERANG, KOMPAS — Desa Ketapang dan Desa Kohod menjadi contoh pembangunan dan penataan kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang, Banten. Pembangunan dan penataan dua desa itu akan berlanjut ke desa lain agar wajah pesisir perlahan lepas dari kerusakan lingkungan dan kemiskinan.

Desa Ketapang bertransformasi dari kawasan kumuh menjadi tertata rapi melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai. Adapun Desa Kohod tersentuh program Kampung Sejahtera dari pemerintah pusat.

”Pembangunan dan penataan mencakup infrastruktur dan lingkungan hidup di dalamnya. Selanjutnya, kami akan tata Desa Margamulya, Surya Bahari, Tanjung Pasir, dan Kronjo,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Kamis (27/10/2022).

Desa Ketapang tadinya merupakan kawasan pesisir kumuh seluas 26,9 hektar. Pantainya abrasi, banyak rumah tidak layak huni, dan sanitasi yang buruk. Sejak tahun 2017, mulai berlangsung pembangunan dan penataan yang menelan anggaran Rp 44 miliar.

Baca juga: Dua Sisi Wajah Pesisir Tangerang

Dana dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tangerang, pemerintah pusat, swadaya masyarakat, dan swasta tersebut perlahan mengubah wajah Desa Ketapang. Sekarang terhampar ratusan ribu mangrove sebagai sabuk hijau, rumah tidak layak huni berganti rumah permanen, warga tersambung air perpipaan, serta berjalan program usaha, mikro, kecil, dan menengah.

”Kami berharap pembangunan dan penataan desa di pesisir dapat membuat warga hidup lebih layak. Misalnya, terbuka lapangan kerja sebagai penjual makanan dan minuman, pemandu wisata atau pembuat kerajinan tangan,” ucapnya.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Warga di Kampung Baru Dadap atau Kampung Cheng In, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Sabtu (22/10/2022). Kawasan ini masih berkutat dengan kekumuhan, rumah tidak layak huni, dan lainnya.

Bersama rakyat

Sepanjang 51 kilometer garis pantai Kabupaten Tangerang terhampar beragam masalah, seperti abrasi, banjir rob, sampah, kerusakan mangrove, dan rumah tidak layak huni. Sejak tahun 2014, Pemkab Tangerang mulai menggulirkan program gerakan bersama rakyat atasi kawasan padat, kumuh, dan miskin; gerakan pembangunan masyarakat pantai; Tangerang mandiri tahan pangan; pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; serta program aksi kreatif dan inovatif.

Warga Kampung Bubulak, Desa Marga Mulya, merupakan salah satu yang paling terdampak abrasi. Laju abrasi menelan kampung yang disebut Tuasia, kebun, dan lapangan luas di pesisir.

Sementara di Kampung Kebon Baru, sebagian dari 300 warga yang mayoritas peranakan Tionghoa hidup pas-pasan sebagai pekerja serabutan, kuli, petani, nelayan, dan peternak kecil. Banyak warga hidup menumpang di tanah milik orang lain yang bermukim di kota, tanah tetangga, atau tanah warisan yang luasnya terbatas.

”Kami swadaya tanam mangrove, lalu mendapat bantuan dari pemerintah. Kami berharap program intensif seperti di Ketapang,” ujar Satriawan (43), warga Kampung Bubulak.

Baca juga: Penyemai Sabuk Hijau Tangerang

Zaki mempunyai sejumlah langkah guna mewujudkan pembangunan dan penataan pesisir. Pertama, implementasi prinsip integrated coastal management atau pengelolaan pesisir dan laut terpadu.

PINGKAN ELITA DUNDU

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Selasa (6/5/2019).

Kedua, pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara bertahap dari terkecil dan berkomitmen terhadap apa yang telah dikembangkan. Ketiga, menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan karena pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.

”Pengelolaan wilayah pesisir dan laut, seperti di Desa Ketapang, tak bisa dilakukan sendiri. Selain peran pemerintah pusat dan daerah, butuh warga dan swasta. Warga yang paling penting, mereka mau ikut dilibatkan atau tidak,” katanya.