Kesadaran Masyarakat Bangkitkan Wisata Bahari di Pesisir Tangerang
Ekowisata bahari perlu dibarengi dengan mengubah perilaku masyarakat pesisir sehingga secara sadar mau melindungi dan mencintai sumber daya alam di sekitarnya.
Oleh
HIDAYAT SALAM
·3 menit baca
TANGERANG, KOMPAS — Wisata bahari saat ini dinilai berpotensi meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Kesadaran masyarakat pesisir dibutuhkan untuk dapat aktif melindungi dan mencintai sumber daya alam di sekitar tempat tinggal mereka itu.
Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB University Fredinan Yulianda menjelaskan, ekowisata bahari harus dibarengi dengan mengubah perilaku masyarakat yang tinggal di sekitarnya, seperti melindungi dan mencintai sumber daya alam.
”Ekowisata itu misinya untuk mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran pentingnya kehidupan suatu ekosistem laut,” kata Fredinan dalam pertemuan anggota Jaringan Pemerintah Daerah pada Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Asia Timur (PNLG) dan Integrated Coastal Management (ICM) 2022 di Hotel Atria, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/10/2022) kemarin.
Fredinan mencontohkan, ekowisata bahari meliputi berkunjung ke hutan mangrove, diving, dan snorkeling. Ia berharap, saat menarik wisatawan dalam melihat keindahan dan keanekaragaman sumber daya alam, dapat pula muncul rasa kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya ketika memahami bahwa terumbu karang rentan rusak dan butuh waktu lama untuk memulihkannya.
”Dengan begitu, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat salah satunya tidak merusak keberadaan sumber daya alamnya. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pariwisata yang berkelanjutan itu pasti juga akan mendorong pembangunan ekonomi,” ucapnya.
Ia juga menekankan, masyarakat harus melindungi keanekaragaman biota, utamanya melindungi dari gangguan dan degradasi habitat mereka. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga proses ekologi yang ada di alam.
Saya senang dengan kehadiran berbagai kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya pikir pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan dan bimbingan dari pemerintah pusat.
Komitmen penataan pesisir
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus melakukan pembangunan dan penataan kawasan pesisir, salah satunya di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. Desa Ketapang awalnya merupakan kawasan pesisir kumuh seluas 26,9 hektar. Namun, kemudian abrasi melanda pantainya, banyak rumah tidak layak huni, dan sanitasi pun buruk.
”Pengelolaan wilayah pesisir, seperti Desa Ketapang, tak bisa dilakukan sendiri. Perlu dukungan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga pihak swasta. Paling penting, masyarakat perlu mendukung dan masyarakat ikut dilibatkan,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
Ia menyampaikan, penataan kawasan pesisir di Desa Ketapang tetap mempertahankan kawasan permukiman nelayan. Penataan itu mengubah kawasan tertinggal dan kumuh menjadi kawasan yang baik, aman, dan layak untuk ditinggali. Bahkan, masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sejak tahun 2014, Pemkab Tangerang mulai menggulirkan program gerakan bersama rakyat atasi kawasan padat, kumuh, dan miskin; gerakan pembangunan masyarakat pantai; Tangerang mandiri tahan pangan; pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; serta program aksi kreatif dan inovatif.
Pembangunan dan penataan itu mencakup infrastruktur dan lingkungan hidup di dalamnya. Selanjutnya, wilayah penataan lainnya berada di Desa Margamulya, Surya Bahari, Tanjung Pasir, dan Kronjo.
Pada hari pertama, Rabu (26/10/2022), kegiatan Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) telah membahas tantangan dalam penerapan praktik pengelolaan pesisir terpadu (integrated coastal management).
Direktur Eksekutif PEMSEA Aimee Gonzales menuturkan, saat ini pemerintah daerah membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dukungan tersebut sangat dibutuhkan khususnya untuk penerapan praktik pengelolaan pesisir terpadu.
”Saya senang dengan kehadiran berbagai kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya pikir pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan dan bimbingan dari pemerintah pusat,” katanya.