Mangrove Jadi Kunci Atasi Kerusakan Pesisir Tangerang
Sejak tahun 2014, Pemkab Tangerang mulai menanam mangrove untuk mengatasi kerusakan lingkungan pesisir. Setidaknya sudah 1,2 juta pohon mangrove yang ditanam hingga kini.
Oleh
HIDAYAT SALAM
·3 menit baca
TANGERANG, KOMPAS — Kerusakan lingkungan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, mencapai 90 persen dari total 51 kilometer panjang pesisir daerah itu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun berupaya menata wilayah pesisir, salah satunya dengan menanam jutaan pohon mangrove.
Pemkab Tangerang bersama Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University dalam kajiannya mencatat, laju abrasi pesisir pantai meningkat dari 95 hektar menjadi 579 hektar selama kurun 1995-2015.
Upaya penanaman mangrove sejak 2014 pun menunjukkan hasil positif. Berdasarkan citra satelit, pertumbuhan hutan mangrove meningkat dari 79,8 hektar menjadi 121 hektar selama lima tahun terakhir.
”Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan tata kelola pesisir saat ini masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama. Tata kelola pesisir yang baik ini diharapkan juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, di Hotel Atria Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Rabu (26/10/2022).
Zaki berbicara dalam forum Partnerships in Environmental Management for The Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG). Forum internasional itu diselenggarakan Pemkab Tangerang pada 25-29 Oktober 2022. Pertemuan tahunan ini mengambil tema ”Penguatan Ketahanan Pesisir Menuju Ekonomi Biru Lokal Berkelanjutan”.
Zaki menyampaikan, pembangunan di kawasan pesisir masih mengalami kendala di sektor lingkungan dan kemiskinan. Dalam forum internasional, dia berharap dapat menjawab persoalan tersebut.
Sejak 2014, Pemkab Tangerang mulai menanam mangrove di pesisir. Salah satunya di Ketapang Aquaculture, Kecamatan Mauk, seluas 14,5 hektar. Setidaknya sudah ada 1,2 juta pohon mangrove yang tertanam.
Tak hanya itu, Pemkab Tangerang juga menjalankan sejumlah program lain dalam penataan kawasan pesisir, salah satunya Gerbang Mapan atau Gerakan Pengembangan Masyarakat Pesisir. Program ini membangun infrastruktur sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
”Selain dengan kegiatan mangrove, terdapat pula kegiatan perikanan untuk meningkatkan ekonomi kawasan pesisir,” kata Zaki yang juga menjabat wakil presiden PEMSEA PNLG itu.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, hambatan blue economy atau ekonomi biru mulai dari kerusakan habitat hingga pengambilan ikan ilegal yang mengancam ekosistem laut. ”Indonesia juga rawan akan ancaman bencana alam, seperti tsunami yang mengancam jiwa manusia,” katanya.
Kehadiran hutan mangrove ini harus menjadi tanggung jawab bersama.
Dia menyampaikan, konsep ekonomi kelautan itulah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemeliharaan ekosistem laut menjadi upaya fundamental demi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
”Konsep ekonomi biru merupakan hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan ekosistem laut. Fondasi ekonomi biru adalah ketahanan dan laut yang inklusif, laut yang bersih, dan ekosistem laut yang sehat,” ujarnya.
Direktur Eksekutif PEMSEA Aimee Gonzales mengatakan, upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan Pemkab Tangerang kini bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Tak hanya bertujuan memulihkan kawasan hutan mangrove yang sebelumnya mengalami kerusakan, tetapi juga bermanfaat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, masyarakat bisa tumbuh bersama dengan cara menjaga hutan mangrove tersebut. ”Kehadiran hutan mangrove ini harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dari pemerintah, organisasi, dan masyarakat saja. Setiap orang berperan dalam menjaga lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan, dengan adanya forum internasional ini, para pemangku kepentingan bisa bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan menjaga tata kelola kawasan pesisir. Upaya yang dilakukan Pemkab Tangerang ini bisa menjadi model percontohan bagi wilayah pesisir lainnya di Provinsi Banten.
”Kita dapat berperan aktif dalam upaya menjaga lingkungan, terutama di kawasan pantai. Sesuai dengan arahan menteri, kita berfokus pada persoalan sampah yang mesti ditangani dengan baik karena telah mencemari kawasan pesisir,” ujarnya.