Minat Warga Jakarta Ikut Program Hunian DP Nol Persen Masih Tinggi

Minat warga Jakarta mengikuti program hunian tanpa uang muka tercatat masih tinggi. Program ini diharapkan mampu memecah kebuntuan warga yang ingin memiliki hunian layak di Jakarta.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Progres pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0 atau samawa (solusi rumah warga) Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang telah mencapai lebih dari 50 persen, Jumat (22/3/2019). DKI membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan bagi sejumlah kalangan.

JAKARTA, KOMPAS — Program hunian tanpa uang muka menjadi andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan sulitnya menghadirkan hunian layak dan terjangkau di Jakarta. Animo masyarakat mengikuti program ini pun juga cukup tinggi, terlihat dari tingkat pemohon pada tahap kedua penyaluran.

Kepala Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Meli Budiastuti menjelaskan, penyaluran program hunian tanpa uang muka atau down-payment (DP) nol persen tahap pertama sudah mencapai 95 persen dari total 990 unit. Pada tahap pertama, pemerintah menyalurkan program di tiga lokasi yaitu, Menara Nuansa Pondok Kelapa, Rusunami Bandar Kemayoran, dan Sentraland Cengkareng.

”Pada tahap pertama sudah tersalurkan hampir 95 persen. Di Pondok Kelapa sudah tersalurkan 730 unit dari 780 unit, di Bandar Kemayoran sudah 37 unit dari total 38 unit, dan di Cengkareng sudah habis sebanyak 166 unit,” ujarnya, Selasa (18/10/2022).

Pada tahap kedua, Pemprov DKI akan menyalurkan 1.348 unit, meliputi di Menara Swasana Pondok Kelapa sebanyak 480 unit dan Menara Kanaya Cilangkap 868 unit. Dari total unit yang tersedia, sudah ada 880 warga yang mengajukan permohonan.

”Hingga hari ini sudah ada 880 pemohon. Di Pondok Kelapa ada 390 pemohon dan sudah lolos verifikasi tahap pertama 260 pemohon. Di Cilangkap ada 428 pemohon, yang lolos verifikasi ada 246 pemohon. Untuk jumlah yang sudah akad kredit, ada 9 pemohon,” ujarnya.

Penyaluran rumah hunian tanpa muka di tahap pertama sudah mencapai 95 persen.

Meli menyebut, salah satu penyebab banyaknya permohonan gagal karena ditemukannya pemohon yang masih tinggal di rumah orangtua atau keluarganya. Temuan ini biasanya terlihat di kartu keluarga. Dinas PRKP akan memilih warga yang ingin memiliki rumah pertamanya di Jakarta.

Tak hanya itu, tim appraisal atau penilai dari Dinas PRKP rutin melakukan pemeriksaan sekali enam bulan kepada penghuni yang sudah mendapatkan unit. Tim akan memeriksa apakah unit benar ditempati oleh penghuni yang telah terdaftar.

”Kita juga periksa dari kartu keluarga, banyak pemohon yang masih tinggal di rumah orangtuanya, itu tidak diloloskan. Kita dahulukan untuk yang belum punya rumah,” ujarnya.

Meli menegaskan, program ini dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk Jakarta dan berpenghasilan di bawah Rp 14,8 juta per bulan yang dibuktikan dengan slip gaji. Bagi warga yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa menunjukkan dokumen penghasilan, diarahkan untuk menyewa unit di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang harganya disubsidi pemerintah.

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat, tidak sedang menerima subsidi perumahan dari pemerintah daerah atau pusat, dan surat nikah bagi yang telah menikah.

Ada beberapa tahap pemeriksaan yang harus dilewati pemohon untuk mendapatkan hunian DP nol persen. Tahap pertama, pemeriksaan dokumen administratif dan kependudukan. Bila lolos, akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pengecekan riwayat kredit (BI Checking) oleh Bank DKI Jakarta.

”Dalam proses pengajuan ada BI Checking, untuk informal sulit untuk diperiksa sehingga kita sarankan menyewa di rusunawa,” ujarnya.

Selain mengakselerasi program hunian DP nol persen, Pemprov DKI juga tengah mendorong hadirnya hunian vertikal yang layak dan terjangkau di Jakarta. Mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2022, pemerintah memberikan perlakuan khusus untuk pengembang yang membangun hunian vertikal di dekat fasilitas transportasi umum.

Baca juga: Kampung Vertikal, Solusi Hunian Murah dan Layak di Jakarta

Dalam aturan dijelaskan, semakin dekat sebuah hunian vertikal dengan fasilitas transportasi, semakin besar koefisien lantai bangunan (KLB) yang bisa dibangun. KLB merupakan satuan nilai untuk menentukan luas lantai yang dapat dibangun. Jadi, semakin dekat sebuah hunian dengan transportasi umum, semakin banyak pula jumlah lantai yang bisa dibangun.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja menyelesaikan proyek rumah susun di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (8/1/2019). Penyediaan rumah susun menjadi salah satu solusi menutup angka kekurangan rumah (backlog) karena semakin terbatasnya lahan untuk permukiman.

Proses mudah

Tiara (30), penghuni Menara Nuansa Pondok Kelapa yang ikut serta dalam program hunian DP nol persen, mengaku tidak sulit ketika mengajukan proses untuk ikut mendapatkan unit pada 2021. Ia menilai, harga cicilan yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membayarnya. Di hunian ini, ia membeli unit tipe dua kamar tidur dengan luas bangunan 34 meter persegi.

”Saya ajukan lewat aplikasi, sebulan sudah selesai. Saya mencicil Rp 2,5 juta per bulan dengan waktu 20 tahun dan nanti dapat sertifikat juga (sertifikat hak guna bangunan). Bunganya flat 5 persen,” ujarnya.

Tiara yang sebelumnya mengontrak rumah di Pancoran, Jakarta Selatan, ini memilih ikut karena biaya kontrakan sama dengan biaya cicilan. Ia juga sudah mencari rumah dengan harga terjangkau, tetapi jaraknya begitu jauh dari tempat kerjanya di Cilandak, Jakarta Selatan.

”Saya pernah cari di Bogor, dapatnya Rp 500 juta. Saya bandingkan dengan di sini yang hanya Rp 250 juta, mending di sini. Sisanya bisa buat tabungan untuk mengembangkan usaha,” ujarnya.

Akses transportasi publik, seperti bus dan kereta, berada tidak jauh dari Menara Nuansa Pondok Kelapa.

Ia menambahkan, fasilitas yang terdapat di hunian cukup lengkap, meliputi listrik, air, akses transportasi publik, sekolah, dan pasar. Khusus untuk transportasi publik, ada dua akses transportasi yang mudah dijangkau, yakni bus Transjakarta jurusan yang haltenya tepat berada di seberang hunian, serta kereta rel listrik (KRL) dari Stasiun Klender Baru yang berjarak sekitar 3 kilometer. Akses ke Stasiun Klender Baru dapat ditempuh dengan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi selama lebih kurang 10 menit.

Hal senada disampaikan Imah (35), penghuni Menara Nuansa Pondok Kelapa yang sebelumnya mengontrak rumah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adapun Imah membeli tipe unit yang sama seperti Tiara. Menurut dia, fasilitas yang tersedia sudah mengakomodasi kebutuhan sehari-hari. Meskipun begitu, ia berharap agar pengelola menyediakan fasilitas bermain anak yang lebih luas lagi.

Sebagai informasi, Menara Nuansa Pondok Kelapa memiliki 21 lantai dengan jumlah 780 unit. Pihak pengelola menyebut, dari 780 unit, sebanyak 720 unit telah terisi.

Kehadiran hunian tanpa uang muka diharapkan menjadi salah satu solusi memecah kebuntuan menghadirkan hunian layak dan terjangkau di Jakarta. Berdasarkan informasi di Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta 2023-2026, sebanyak 47 persen masyarakat di Jakarta masih tinggal di rumah sewa.

Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan harga lahan di DKI Jakarta tidak seimbang dengan peningkatan upah riil. Harga lahan di DKI Jakarta tumbuh hingga 16 persen per tahun, sedangkan upah riil pekerja tumbuh di bawah 10 persen.

Baca juga: Rumah DP Nol Rupiah Dilarang Disewakan dan Diperjualbelikan