”Welcome Home”, Pak Heru Budi Hartono

Name: ”Welcome Home”, Pak Heru Budi Hartono
Uploaded: 2022-10-17T08:16:22Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Mulai Senin ini, DKI Jakarta dipimpin penjabat gubernur, yaitu Heru Budi Hartono. Heru, sosok ASN yang lama berkarier di lingkungan Pemprov DKI, itu seperti kembali pulang untuk membangun, membenahi Jakarta.

Mulai Senin ini, DKI Jakarta dipimpin penjabat gubernur, yaitu Heru Budi Hartono. Heru, sosok ASN yang lama berkarier di lingkungan Pemprov DKI, itu seperti kembali pulang untuk membangun, membenahi Jakarta.

Oleh

HELENA FRANSISCA NABABAN

· 5 menit baca

Senin (17/10/2022) Jakarta memasuki babak baru lagi. Mulai Senin ini, DKI Jakarta dipimpin seorang Penjabat (Pj) Gubernur, setelah periode jabatan Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria berakhir, Minggu (16/10/2022) kemarin. Sosok itu bernama Heru Budi Hartono.

Bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, nama Heru Budi Hartono sudah tidak asing.

Lima tahun yang lalu, Heru meninggalkan keluarga besar Pemprov DKI Jakarta karena ia mendapat penugasan sebagai Kepala Sekretariat Presiden di Istana Merdeka. Ia dilantik oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 20 Juli 2017.

Sebelum mengisi jabatan sebagai Kepala Sekretariat Negara, di Pemprov DKI Jakarta Heru memegang jabatan sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pada 2015. Tepatnya di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Heru juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. Jabatan itu ia emban di era Gubernur Joko Widodo.

Itu memberi kesan, antara Heru Budi dengan DPRD tidak ada oposisional. Jadi tidak ada kesan kelompok oposisi di dalam

Sepanjang karisnya sebagai ASN, Heru juga sempat mengisi berbagai posisi sebagai kepala bagian. Juga staf khusus.

Pengalaman demi pengalaman itulah yang membawanya ke posisi sekarang. Ia masuk dalam daftar tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta sebagai calon Pj Gubernur DKI Jakarta. Hasil pembahasan Tim Penilai Akhir menetapkan Heru menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta untuk dua tahun ke depan.

Setelah lima tahun meninggalkan Pemprov DKI Jakarta, Heru pulang kembali ke "rumah" yang sebelumnya telah membesarkannya. Sebagai Pj Gubernur, Heru Budi mendapatkan amanah untuk bisa menuntaskan tiga masalah, yaitu banjir, macet, dan tata ruang DKI Jakarta.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna merespons penetapan dan pelantikan Heru Budi Hartono dengan kalimat, “Welcome home, pak Heru.”

Dalam pandangan Yayat, kembalinya Heru Budi Hartono ke DKI Jakarta lebih ke kembali ke rumah, sehingga maknanya mendalam, lebih positif. “Jadi diharapkan ada semacam energi positif yang bisa dibangun karena memang dia bagian dari sistem yang ada,” kata Yayat.

Itu membuat “welcome home” tersebut juga memberikan suatu pengharapan adanya perubahan, yaitu perubahan suasana, spirit, semangat.

Perubahan dan pengharapan itu, menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, adalah perubahan dan semangat positif untuk melakukan percepatan pembangunan. Ia menyontohkan penanggulangan banjir secara nyata.

“Itu yang lima tahun terakhir ini tidak diselesaikan pak Anies,” kata Gembong.

Munculnya harapan, lanjut Yayat, juga karena kembalinya pulang Heru Budi itu karena dipanggil kembali. Sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat untuk memilih mengajukan Heru Budi sebagai calon penjabat.

“Itu memberi kesan, antara Heru Budi dengan DPRD tidak ada oposisional. Jadi tidak ada kesan kelompok oposisi di dalam,” kata Yayat.

Dengan sembilan fraksi memilih Heru Budi, Gembong menambahkan, itu bisa diartikan DPRD DKI Jakarta mendukung Heru Budi menjadi penjabat gubernur. “Ini keuntungan pak Heru yang tidak dimiliki gubernur sebelumnya. Semua fraksi mendukung pak Heru. Ini modal luar biasa besar,” ujarnya.

Hal itu, lanjut Yayat, membuat pulangnya Heru Budi itu sebetulnya pulang tanpa beban psikologis atau beban politis.

“Karena beliau seorang teknokrat yang juga birokrat, kemudian juga orang yang bisa membangun komunikasi dengan lebih baik dengan pemerintah pusat. Karena mengelola ibukota itu esensinya juga harus mengelola bersama pemerintah pusat,” kata Yayat.

Ia lantas membandingkan dengan situasi di era Anies Baswedan. “Kalau dulu kan jelas, selama lima tahun, bagaimana Anies dengan PDIP dengan PSI itu kenceng-kencengan,“ katanya.

Di era Heru, diharapkan jangan ada lagi “dusta di antara kita”, sesuatu yang ditutup-tutupi. Semua diharapkan terbuka dan bisa mengharapkan penggunaan anggaran di dua tahun terakhir ini bisa lebih transparan dan terbuka.

Sehingga dalam hal “welcome home” Heru Budi, memang adalah untuk membangun harmoni, komunikasi baik ke atas maupun ke bawah. Selain itu, juga koordinasi.

Selanjutnya, yang menjadi menarik adalah, apa yang akan dilakukan Heru ketika dia pulang kembali ke Jakarta?

Iya, artinya mungkin kalau selama ini ada sekat komunikasi karena adanya TGUPP yang selama mungkin agak sedikit menghambat relasi komunikasi antara SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dengan Gubernur

Yayat mengungkapkan, beliau pasti sudah mempelajari semua program, semua kebijakan, kemudian juga dia pasti sudah melihat program yang sudah disepakati antara DPRD dengan Anies untuk 2023. Sehingga dia tidak memulai dari nol, apalagi Heru Budi mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan akselerasi dalam penuntasan tiga masalah.

“Jadi Heru Budi tinggal memantau dan melihat dari rencana 2023 itu, mana yang kira-kira perlu didorong lebih cepat, lebih optimal, dan mungkin juga ada program-program yang legacy dari Anies yang perlu dikoreksi, diperbaiki, atau ditinjau ulang kembali,” kata Yayat.

Dari semua itu, Heru Budi Hartono harus membangun komunikasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan semua asisten, dan tanpa tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP).

“Iya, artinya mungkin kalau selama ini ada sekat komunikasi karena adanya TGUPP yang selama mungkin agak sedikit menghambat relasi komunikasi antara SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dengan Gubernur, maka dengan tidak adanya TGUPP itu pak Heru bisa langsung berkomunikasi tanpa ada hambatan” kata Yayat.

Tentu saja menarik untuk menyimak, sejauh mana Heru Budi membangun kembali soliditas dengan Sekdaprov DKI Jakarta, dengan para asisten, dan dengan semua kepala SKPD. Dari sana akan tergambar bagaimana kinerja Pemprov DKI di bawah Heru untuk mencapai target prioritasnya dałam dua tahun ke depan.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah disusun Anies Baswedan ditambah dengan adanya tiga pesan dari Presiden untuk menuntaskan tiga hal, Heru Budi tinggal menyandingkan RPD dengan tiga isu tersebut. Apakah ketiga isu itu masuk ke dalam program RPD, kemudian melakukan percepatan.

Menurut Gembong, hal itu perlu karena adanya harapan yang besar masyarakat pada Heru Budi. Gembong mengingatkan, jangan sampai dukungan penuh DPRD DKI jadi bumerang saat Heru tidak bisa menjawab tantangan atau persoalan Jakarta dengan baik.